Oleh: Dahlan Iskan
Sebuah toko pakaian menjual baju seragam SD seharga Rp1.000.000 untuk 30 siswa dalam satu kelas. Toko memberikan potongan harga 15 persen, tetapi mengenakan pajak 11 persen. Berapa yang harus dibayar oleh pembeli?
Anda pasti bisa menjawabnya dengan mudah. Namun, siswa kelas tiga SD belum tentu bisa. Siswa SD kita tidak dibiasakan diberi pertanyaan seperti itu. Pertanyaan yang selalu diberikan adalah: 10 x 30 = berapa.
Pertanyaan pertama memerlukan proses berpikir, sedangkan pertanyaan kedua hanya memerlukan hafalan.
Cara mengajar memang sudah harus berubah. Gurulah yang menjadi pusat perubahan tersebut.
Untuk perubahan itu, umumnya orang menunggu gaji naik. Padahal, tanpa menunggu pun, bagi guru yang mampu berubah akan mendapat tawaran gaji lebih tinggi di sekolah-sekolah unggulan.
Pemerintah sudah berusaha meningkatkan mutu guru melalui sertifikasi. Guru yang sudah memiliki sertifikat mendapat tunjangan, yang berarti pendapatannya naik. Itulah yang sering disebut “tunjangan sertifikasi”.
Protokol untuk mendapatkan “sertifikat guru bermutu” tidak seberat ijazah selawat Dala’il yang harus berpuasa tiga tahun.
Untuk mendapat “ijazah guru bermutu” tersebut juga ada protokolnya: mengikuti pelatihan guru. Pelatihan tidak harus dilakukan secara tatap muka, tetapi bisa melalui media dalam jaringan (online). Ada penyedia jasa “pelatihan untuk sertifikasi” yang diakui oleh pemerintah. Setelah cukup belajar, guru bisa mengikuti ujian sertifikasi. Ada jadwalnya, dua atau tiga kali dalam setahun.
Sepengetahuan saya, sampai tahun lalu sudah sekitar 70 persen guru kita yang bersertifikat. Rasanya “tinggal” satu juta guru lagi yang belum bersertifikat. Pemerintah terus berusaha mempercepatnya.
Persoalannya, di dalam praktik, belum banyak perubahan: 3 x 3 masih sama dengan 9. Hal itulah yang membuat skor PISA (Programme for International Student Assessment) di Indonesia masih sangat rendah. Di negara seperti Jepang, capaian skor PISA sudah mencapai angka 6. Sementara itu, skor PISA kita masih berada di angka 1. Bahkan di bawah itu: masih 0,8.
Anda sudah tahu apa itu skor PISA, yakni skor yang ditetapkan oleh negara-negara anggota OECD. Jika negara-negara lain ingin semaju negara OECD, capaian skornya harus mendekati target yang ditetapkan. Mereka menyebutnya skor PISA.
Dalam skor PISA, ada tiga kemampuan yang diukur: membaca, matematika, dan sains. Jelaslah bahwa skor kita sangat rendah. Kita memiliki begitu banyak sekolah keagamaan—yang jika diukur menggunakan standar skor PISA pasti mengalami penurunan (jeblok).
Minggu kemarin, saya mendiskusikan skor PISA ini bersama para guru di lingkungan pesantren kami di Takeran, Magetan: Pesantren Sabilil Muttaqin. Kebetulan hari kemarin pesantren kami berulang tahun ke-83—sedikit lebih tua daripada usia Republik.
Secara kelakar saya mengatakan, “Jika kita juga harus mengejar skor PISA, 50 persen guru di 120 madrasah kita harus dipecat.” Tidak ada yang tertawa. Ini memang persoalan serius.
Hal itu sama dengan diskusi pengusaha tanpa riba bulan lalu: berutang menambah beban, tidak berutang tidak akan berkembang.
Namun, setidaknya harus ada target nasional: siswa kelas tiga SD/Ibtidaiyah sudah harus bisa membaca, bukan hanya bisa mengeja. Harus dibedakan antara membaca dan mengeja. Bisa membaca berarti memahami apa yang dibaca.
Kemampuan membaca ternyata menjadi tolok ukur utama dalam penilaian skor PISA.
Lalu saya bertanya kepada Ustadz Puji Santoso, Direktur Madrasah Taraf Internasional kami: Islamic International School Pesantren Sabilil Muttaqin di Magetan. Di Indonesia ada berapa sekolah unggulan yang mutunya minimal setara IIS?
“Mungkin ada 1.000 sekolah,” kata Puji.
Umumnya sekolah swasta. Dulu sekolah bermutu didominasi oleh sekolah Katolik dan Kristen. “Sekarang banyak sekali sekolah Islam yang mutunya sangat baik,” katanya. Sudah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah Katolik. Lalu, ada banyak lagi sekolah swasta non-agama.
Jika hanya 1.000 sekolah tersebut yang dinilai, skor PISA Indonesia bisa mencapai angka 6 juga.
Berarti, jika Indonesia ingin meningkatkan skor PISA, perhatikan dulu 1.000 sekolah dengan skor terbawah. Fokuskan anggaran dan perbaikan mutu guru untuk 1.000 sekolah terbawah terlebih dahulu.
Namun, rasanya kita belum bisa memikirkan itu. Antrean BBM saja masih sulit diatasi. (Dahlan Iskan)
