Oleh: Dahlan Iskan
Pendek sekali umur kebijakan “baru” di bidang keuangan kita: hanya satu tahun. Walhasil, setidaknya satu teori “baru” sempat dicoba di Indonesia: kebijakan memompa peredaran uang di masyarakat.
Tokoh uji coba itu Anda sudah tahu: Purbaya Yudhi Sadewa, yang setahun lalu dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk menjadi Menteri Keuangan di kabinetnya. Ia menggantikan “ratu” fiskal Indonesia, Sri Mulyani. Senin kemarin, tidak disangka-sangka, Purbaya diberhentikan dari jabatannya.
Tokoh terdepan pengkritik Purbaya, Anda juga sudah tahu: Ferry Latuhihin. Ia pernah bersama Purbaya selama 25 tahun bekerja di perusahaan keuangan Danareksa. Ia bahkan sampai menantang Purbaya berdebat soal kebijakan-kebijakannya.
Latuhihin pun merasa “dikerjai” ketika ada petugas pajak yang ingin mengusut ketaatan pajaknya. Ada sangkaan Latuhihin tidak membayar pajak mobil-mobil mewahnya dan akan diusut. Namun, Latuhihin tidak gentar. Ia tetap sangat kritis kepada Purbaya.
“Purbaya tidak layak menjadi Menkeu,” katanya. Ahli pasar modal dan pasar uang ini ternyata sudah lama menjual mobil-mobil mewahnya. Ia pernah mengaku kini lebih sering naik bus raya (busway) atau taksi aplikasi.
Setidaknya pula kita pernah memiliki Menteri Keuangan yang “riuh bergemuruh”. Di mana-mana seorang Menteri Keuangan adalah sosok yang pelit bicara. Kata-kata seorang Menteri Keuangan bisa diterjemahkan oleh pelaku ekonomi sebagai “kebijakan”. Jika terlalu banyak bicara, hal itu bisa diartikan sebagai begitu banyaknya kebijakan.
Setidaknya lagi, kita pernah memiliki Menteri Keuangan yang mencoba memerankan diri sebagai superminister: tidak segan secara terbuka mengkritik menteri lainnya, bahkan mengancam menteri tersebut akan dikenai kebijakan yang akan ia lakukan.
Era Purbaya adalah era gemuruh. Ia begitu yakin bisa dengan mudah menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi. Caranya: menggelontorkan uang tunai ke masyarakat agar di lapisan bawah terdapat cukup uang untuk transaksi ekonomi.
Purbaya pernah membeberkan data berulang kali sampai Anda pun mestinya hafal kesimpulannya: mengapa pertumbuhan ekonomi turun pada awal masa jabatan Presiden Prabowo? Hal itu, kata Purbaya, akibat ekonomi yang sengaja “dicekik” oleh kebijakan Menteri Keuangan waktu itu. Paparan data Purbaya begitu meyakinkan: uang beredar terlihat sengaja dibatasi kala itu. Orang seperti Prabowo pun bisa terprovokasi: mungkin saja antek asing bermain untuk menjatuhkan namanya—sebuah sabotase.
Maka, Purbaya memiliki resep ampuh untuk memuaskan ambisi Presiden Prabowo yang menginginkan pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen. Semua ahli pesimistis dengan keinginan itu—kecuali Purbaya.
Lantas, siapa yang tidak terpikat oleh teori Purbaya yang ia serap dari gurunya, seorang profesor ekonomi dari Purdue University, Indiana, John A. Carlson itu?
Purbaya tidak hanya bicara teori. Ia juga memaparkan data masa lalu, serta data pengalaman di Amerika Serikat.
Purbaya seorang peneliti ekonomi. Ibarat seorang dokter, ia adalah ahli patologi yang hidupnya di laboratorium penyakit. Ia bukan dokter klinis yang setiap hari menangani pasien secara langsung.
Maka, Purbaya bergegas melaksanakan teori “gelontor uang” ke pasar. Bank-bank ia tekan habis. Uang harus deras mengalir ke masyarakat.
Purbaya sangat jeli mengintip “selipan-selipan” (slempitan) di mana saja ada uang disimpan, termasuk selipan di Bank Indonesia.
Ia mengambil uang-uang itu. Ia paksa menyalurkannya ke bank pelaksana. Ia tidak peduli mana uang mati dan mana uang cadangan. Pokoknya, uang harus beredar.
Hasilnya: mengecewakan. Pertumbuhan ekonomi memang sempat menyentuh 5,6 persen pada kuartal pertama 2026, tetapi kemudian turun lagi menjadi 5,3 persen pada kuartal kedua.
Padahal, ia sangat optimistis pada 2026 ekonomi bisa tumbuh 6 persen, lalu pada 2027 bisa 7 persen, dan pada tahun terakhir kepresidenan Prabowo bisa mencapai apa yang diambisikan: 8 persen. Namun, melihat perjalanan sepanjang 2026, angka-angka itu kian menyerupai fatamorgana.
Presiden Prabowo kehilangan waktu satu tahun lagi untuk mengejar target-targetnya. Namun, setidaknya kita pernah “berjudi” dengan teori “gelontor uang”-nya.
Orang-orang juga masih akan mengenang Purbaya sebagai sosok yang sangat serius melakukan penguraian sumbatan (debottlenecking) atas macetnya persoalan-persoalan riil di masyarakat akibat birokrasi yang ruwet.
Saya belum tahu Purbaya akan ke mana setelah ini. Yang jelas, ia harus memperhatikan kesehatannya—agar jika ada kesempatan lagi kelak, gula darahnya bisa diajak bekerja keras kembali. Kesempatan Purbaya untuk menjadi apa saja sebenarnya pernah terbuka lebar: angka popularitasnya sempat mengejar Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
Setidaknya pula Institut Teknologi Bandung (ITB) boleh bangga: pernah satu kali alumnusnya menjabat sebagai Menteri Keuangan, tidak melulu berasal dari Universitas Indonesia (UI).
Mulai kemarin, kursi Menteri Keuangan kembali ke UI. Presiden Prabowo melantik Prof. Suahasil Nazara, alumnus UI, sebagai Menteri Keuangan yang baru. Teman-temannya menyapanya Prof. Sua: pria asli Nias. SMA-nya di Pangudi Luhur, Jakarta—satu sekolah dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, mantan Menkeu dan Gubernur BI Agus Martowardojo, serta CEO Danantara saat ini, Rosan Roeslani.
Mungkin era gegap gempita di Kementerian Keuangan ikut berakhir. Prof. Sua adalah anak buah andalan mantan Menkeu Sri Mulyani yang tidak banyak cakap. Mungkin juga, karena pernah dekat dengan Sri Mulyani, Prof. Sua kurang terlihat menonjol di mata Purbaya. Meskipun Prof. Sua saat itu merupakan Wamenkeu, kepercayaan Purbaya lebih tertuju pada Wamenkeu yang satunya: Juda Agung.
Prof. Sua boleh dikata seorang teknokrat murni. Tidak terlihat ke mana arah politiknya. “Saat saya aktif di Dewan Ekonomi Nasional, Prof. Sua adalah tim ‘Dapur DEN’ yang andal,” ujar Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadina. Hal itu terjadi pada era kepresidenan SBY periode kedua, saat Ketua DEN dijabat pengusaha besar Chairul Tanjung. “Beliau juga pernah menjabat di bidang fiskal, tetapi keahlian beliau yang utama adalah sebagai ahli pengentasan kemiskinan. Itu dekat juga dengan bidang fiskal,” ujar Prof. Rachbini.
Prof. Sua, menurut sumber Disway, sebenarnya tidak ingin menjadi menteri. Hal itu wajar. Menjabat Menkeu saat ini apa enaknya? Beban pembayaran bunga saja mencapai Rp600 triliun setahun. Subsidi energinya bisa mencapai Rp600 triliun juga. Belum lagi tantangan bagaimana bisa “melayani” keinginan Presiden Prabowo yang serbabesar dan serbacepat.
“Yang diperlukan saat ini bukan hanya teknokrat, melainkan teknokrat-politisi,” ujar Prof. Rachbini. Yakni, sosok teknokrat yang teguh dengan prinsip keteknokratannya, tetapi lentur dalam menyikapi keinginan politisi (baca: presiden).
“Lentur” yang dimaksud adalah mampu meyakinkan atasannya untuk menjaga disiplin fiskal tanpa terlihat menolak, melawan, atau menggurui. Ibarat prinsip “iya, iya, tapi tidak iya”. Karakter “tidak iya”-nya itu harus disampaikan tanpa terasa sebagai bentuk penolakan.
Prof. Sua bisa belajar dari mentor lamanya: Sri Mulyani. “Di akhir-akhir kariernya, Sri Mulyani bisa berubah dari sekadar teknokrat menjadi teknokrat-plus seperti itu,” ujar Prof. Rachbini.
Mungkin tidak hanya Menkeu yang harus bisa menerapkan prinsip “iya tapi tidak iya”. Ajaran itu tidak bisa dipelajari di Cornell atau Harvard University sekalipun. Hal itu hanya bisa dipelajari di “Universitas Kehidupan Orang Jawa”. (Dahlan Iskan)
