Malang – Selain pandemi Covid-19, Kota Malang juga tak boleh lengan dengan ancaman informasi hoaks yang bersliweran di media sosial. Ditambah lagi aksi masa yang berpotensi merongrong NKRI.
Wali Kota Malang menyebut, ancaman tersebut mengganggu program-program pemerintah yang sebenarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Saat ini info-info hoaks sedang masuk kepada kita semua. Tujuannya merongrong program pemerintah. Padahal konsenstrasi kita sudah masuk ke PPKM mikro ketiga,” ujar Sutiaji, dalam Deklarasi Jaga NKRI, Lawan Covid 19, Radikalisme, Terorisme dan Narkoba, Rabu (10/3).
Sutiaji mengambil contoh aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi dan sekelompok mahasiswa di tengah Pandemi Covid-19.
“Demo tersebut teknisnya di lapangan ternyata susah terkendali. Alasannya akan pakai protokol Covid-19. Tetapi masih terlihat berkerumun,” tambahnya.
Guna menangkal paham-paham radikal, Pemkot Malang menggandeng seluruh komunitas, ormas, karang taruna dan FKUB Kota Malang untuk bahu membahu mengatasi hal tersebut.
Soal isu terorisme dan radikalisme, Sutiaji menyinggung keberhasilan Densus 88 meringkus teroris di wilayah Malang Raya.
“Dengan deklarasi perang terhadap radikalisme ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan kita bersama-sama. Keutuhan NKRI yang menjadi cita-cita kita, tentu sebuah keniscayaan,” jelasnya.
“Ayo jaga kondusivitas Kota Malang. Lawan siapapun yang membuat kisruh di Malang. Narkoba, radikalisme dan terorisme akan berhadapan dengan kita semua,” imbuhnya.
Sutiaji juga mengingatkan cinta tanah air adalah sebagian dari iman. “Andai Indonesia tercoreng, namun kita tidak marah. Maka berarti iman kita mungkin sudah hilang,” pungkasnya.
Deklarasi yang digelar di halaman depan Balaikota Malang ini juga dihadiri Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Leonardus Simarmata, Dandim 0833/Kota Malang Letkol Arm Ferdian Primadhona, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Ahmad Wanedi, Kajari Kota Malang Andi Darmawangsa, Panetra Pengadilan Negeri Malang Akhmad Hartoni, Kepala OPD Pemkot Malang, Camat se Kota Malang, Perwakilan FKPPI Kota Malang, Perguruan tinggi, FKUB, NU, Muhammadiyah dan ormas lain, serta para tokoh masyarakat. (ins/anw)