Connect with us

Hi, what are you looking for?

News

Desa Wajib Refocusing 8 Persen

DANA DESA: Gubernur Khofifah saat membuka Rakor percepatan penyaluran dana desa dan konsolidasi pendampingan desa. Rakor digelar di Surabaya.( Foto: Humas Pemprov Jatim)

Surabaya – Pemerintah desa (pemdes) wajib melakukan refocusing kegiatan dan anggaran dana desa minimal 8 persen, untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di wilayahnya. Ini untuk membiayai kegiatan pencegahan dan mendukung penanganan Covid-19 di tingkat desa, dengan membentuk posko desa yang diketuai kepala desa.

Selain itu, dana desa juga diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), melaksanakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Termasuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa serta mendukung pencapaian SDGs Desa.

Baca Juga ----------------------------

Hal ini disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, saat membuka Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa dan Konsolidasi Pendampingan Desa di Surabaya, akhir pekan lalu.

Gubernur juga menyerahkan penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan kepada Bupati Madiun dan Bupati Tulungagung yang berhasil menyalurkan dana desa tercepat nasional tahap 1 tahun 2021.

“Ada tiga kabupaten yang berhasil menyalurkan dana desa tercepat nasional. Dua kabupaten dari Jatim yaitu Madiun dan Tulungagung, dan satu daerah lagi adalah Kabupaten Tapaktuan, Aceh” kata Khofifah.

Khofifah mengatakan, percepatan perlu terus dilakukan karena dia menargetkan pada triwulan I  pencairan sudah harus dilakukan sebanyak 40 persen.

“Saya berharap, para kepala daerah di Jatim dapat mendorong percepatan penyaluran dana desa di wilayahnya, agar pelaksanaan PPKM Mikro dan pemulihan ekonomi di tingkat desa berjalan lebih maksimal,” kata Khofifah.

Saat ini, dana desa tahun 2021 di Jatim Rp 7,659 triliun baru tersalur di 709 desa, pada lima kabupaten (Tulungagung, Madiun, Ngawi, Pacitan dan Magetan) dengan nominal Rp 242,1 miliar. Sedang BLT-DD baru cair 260 desa di Kabupaten Tulungagung dan Madiun, dengan total penerima 14.225 KPM sejumlah Rp.4,26 miliar. Sepanjang tahun 2020, Jatim mampu merealisasikan 99,97 persen dengan total nilai dana desa yang disalurkan Rp 7,568 triliun, dari alokasi keseluruhan Rp 7,570 triliun. (azt/ekn)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Dahlan Iskan

Mereka sudah vaksinasi. Sudah dua kali. Tapi, sembilan anggota DPRD Surabaya itu tertular Covid-19. Itulah headline Harian Disway edisi Jumat lalu. Itu menambah kekhawatiran...

Malang Raya

Malang-Post – Komandan Kodim 0833/Kota Malang Letkol Arm Ferdian Primadhona, S.E, M. Tr (Han) bersilaturahmi dengan Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia atau KBT, Sabtu...

Malang Raya

Malang-Post – Mayat bayi lelaki berusia kandungan sekitar enam sampai tujuh bulan ditemukan di Jl Abdul Ghani Atas, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan/Kota Batu. Saat ditemukan,...

Malang Raya

Malang-Post – Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, aparat gabungan Polsek Kedungkandang, Koramil Kedungkandang, Satpol PP, pihak kelurahan dan Linmas kembali menggelar operasi...

Ekobis

Malang-Post – Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bumbu-bumbuan, direspon pedagang di Pasar Lawang, Kabupaten Malang. “Mosok Pak, bumbu-bumbuan juga kena pajak, cek...

Opini

Mental health atau kesehatan mental terutama bagi generasi muda,saat ini para remaja seringkali menyepelekan kesehatan mental,bahkan lebih mengutamakan kesehatan fisik padahal kesehatan mental juga...

Malang Raya

Malang Post – Rencana Pemkab Malang yang akan membuka perkebunan sawit sekitar 60 hektar di Malang Selatan menuai protes dari berbagai kalangan. Ini juga menjadi...