DANA DESA: Gubernur Khofifah saat membuka Rakor percepatan penyaluran dana desa dan konsolidasi pendampingan desa. Rakor digelar di Surabaya.( Foto: Humas Pemprov Jatim)
Surabaya – Pemerintah desa (pemdes) wajib melakukan refocusing kegiatan dan anggaran dana desa minimal 8 persen, untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di wilayahnya. Ini untuk membiayai kegiatan pencegahan dan mendukung penanganan Covid-19 di tingkat desa, dengan membentuk posko desa yang diketuai kepala desa.
Selain itu, dana desa juga diprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), melaksanakan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Termasuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa serta mendukung pencapaian SDGs Desa.
Hal ini disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, saat membuka Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa dan Konsolidasi Pendampingan Desa di Surabaya, akhir pekan lalu.
Gubernur juga menyerahkan penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan kepada Bupati Madiun dan Bupati Tulungagung yang berhasil menyalurkan dana desa tercepat nasional tahap 1 tahun 2021.
“Ada tiga kabupaten yang berhasil menyalurkan dana desa tercepat nasional. Dua kabupaten dari Jatim yaitu Madiun dan Tulungagung, dan satu daerah lagi adalah Kabupaten Tapaktuan, Aceh” kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, percepatan perlu terus dilakukan karena dia menargetkan pada triwulan I pencairan sudah harus dilakukan sebanyak 40 persen.
“Saya berharap, para kepala daerah di Jatim dapat mendorong percepatan penyaluran dana desa di wilayahnya, agar pelaksanaan PPKM Mikro dan pemulihan ekonomi di tingkat desa berjalan lebih maksimal,” kata Khofifah.
Saat ini, dana desa tahun 2021 di Jatim Rp 7,659 triliun baru tersalur di 709 desa, pada lima kabupaten (Tulungagung, Madiun, Ngawi, Pacitan dan Magetan) dengan nominal Rp 242,1 miliar. Sedang BLT-DD baru cair 260 desa di Kabupaten Tulungagung dan Madiun, dengan total penerima 14.225 KPM sejumlah Rp.4,26 miliar. Sepanjang tahun 2020, Jatim mampu merealisasikan 99,97 persen dengan total nilai dana desa yang disalurkan Rp 7,568 triliun, dari alokasi keseluruhan Rp 7,570 triliun. (azt/ekn)
