Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kesehatan

Vaksin Mandiri Setelah yang Gratis

Ilustrasi Vaksin. (ist)

Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron meminta pemerintah, menyelesaikan program vaksinasi Covid-19 gratis terlebih dahulu. Sebelum adanya vaksinasi mandiri. Saran tersebut diberikan KPK, agar program vaksinasi gratis tak terganggu dengan vaksinasi mandiri.

‘’KPK telah menyarankan. Vaksin mandiri tetap diperlukan. Tapi timingnya supaya tidak menggangu, setelah vaksinasi yang gratis ini. Ini yang KPK sarankan,’’ kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta.

Baca Juga ----------------------------

Menurut Ghufron, vaksinasi mandiri penting untuk mempercepat tercapainya kekebalan terhadap virus Corona. Namun, kata Ghufron, vaksinasi mandiri seharusnya menjadi pelengkap, dari program vaksinasi gratis. Untuk itu, pelaksanaannya seharusnya tidak mengganggu vaksinasi gratis.

‘’Untuk sementara waktu, agar tidak mengganggu proses vaksinasi nasional yang bersifat gratis ini, maka kemudian pengadaan vaksin mandiri yang bersifat komplementer. Sedangkan yang gratis yang terprioritaskan,’’ kata dia.

Ditambahkan, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Direktur Bio Farma Honesti Basyir. Untuk membahas pengadaan vaksin.

Dalam pertemuan itu, Ghufron meminta pemerintah menetapkan kelompok prioritas yang mendapat vaksinasi. Seperti tenaga kesehatan.

‘’KPK telah memberikan saran bagaimana penentuan subyek dan person-person prioritas orang tersebut, mengenai pendaftaran. Jadi publik pun tahu yang terdaftar bisa mengakses. Ini pengawalan agar pengadaan vaksin efektif,’’ kata Ghufron.

Sedangkan pelaku usaha sendiri, saat ini sudah mulai bersiap untuk melakukan vaksinasi mandiri. Namun prosesnya hingga kini masih lamban. Meski sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah. Kalangan dunia usaha mendesak pemerintah, harus memberikan izin. Namun juga harus bisa mempermudah akses, untuk mendapatkan vaksin bagi dunia usaha yang akan melaksanakan vaksinasi mandiri.

‘’Perusahaan itu harus dibantu pemerintah secara importasi izin edar. Karena tidak semata-mata saya punya anggaran, saya mau ke karyawan, saya beli dong. Tapi jangan dipersulit izin edar,’’ kata Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia, Achmad Widjaja, seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Ketika izin edar sudah dipermudah, maka proses distribusinya juga bakal lebih mudah. Alhasil, usaha untuk menghentikan kasus Covid-19, juga bisa membuahkan hasil karena vaksinasi lebih cepat.

Saat ini, Kadin sedang mendata perusahaan mana saja, yang akan melakukan vaksinasi mandiri. Ketika pelaku usaha sudah giat, pemerintah juga sebaiknya memfasilitasi dengan adanya diskon harga.

‘’Mungkin harus dikasih harga khusus. Kemudian diikuti tata cara sesungguhnya bagaimana secara prosedur menyuntik dengan baik. Itu yang belum ada SOP-nya,’’ sebutnya. (rdt)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Dahlan Iskan

Mereka sudah vaksinasi. Sudah dua kali. Tapi, sembilan anggota DPRD Surabaya itu tertular Covid-19. Itulah headline Harian Disway edisi Jumat lalu. Itu menambah kekhawatiran...

Malang Raya

Malang-Post – Komandan Kodim 0833/Kota Malang Letkol Arm Ferdian Primadhona, S.E, M. Tr (Han) bersilaturahmi dengan Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia atau KBT, Sabtu...

Malang Raya

Malang-Post – Mayat bayi lelaki berusia kandungan sekitar enam sampai tujuh bulan ditemukan di Jl Abdul Ghani Atas, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan/Kota Batu. Saat ditemukan,...

Malang Raya

Malang-Post – Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, aparat gabungan Polsek Kedungkandang, Koramil Kedungkandang, Satpol PP, pihak kelurahan dan Linmas kembali menggelar operasi...

Ekobis

Malang-Post – Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bumbu-bumbuan, direspon pedagang di Pasar Lawang, Kabupaten Malang. “Mosok Pak, bumbu-bumbuan juga kena pajak, cek...

Opini

Mental health atau kesehatan mental terutama bagi generasi muda,saat ini para remaja seringkali menyepelekan kesehatan mental,bahkan lebih mengutamakan kesehatan fisik padahal kesehatan mental juga...

Malang Raya

Malang Post – Rencana Pemkab Malang yang akan membuka perkebunan sawit sekitar 60 hektar di Malang Selatan menuai protes dari berbagai kalangan. Ini juga menjadi...