Ilustrasi Vaksin. (ist)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron meminta pemerintah, menyelesaikan program vaksinasi Covid-19 gratis terlebih dahulu. Sebelum adanya vaksinasi mandiri. Saran tersebut diberikan KPK, agar program vaksinasi gratis tak terganggu dengan vaksinasi mandiri.
‘’KPK telah menyarankan. Vaksin mandiri tetap diperlukan. Tapi timingnya supaya tidak menggangu, setelah vaksinasi yang gratis ini. Ini yang KPK sarankan,’’ kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta.
Menurut Ghufron, vaksinasi mandiri penting untuk mempercepat tercapainya kekebalan terhadap virus Corona. Namun, kata Ghufron, vaksinasi mandiri seharusnya menjadi pelengkap, dari program vaksinasi gratis. Untuk itu, pelaksanaannya seharusnya tidak mengganggu vaksinasi gratis.
‘’Untuk sementara waktu, agar tidak mengganggu proses vaksinasi nasional yang bersifat gratis ini, maka kemudian pengadaan vaksin mandiri yang bersifat komplementer. Sedangkan yang gratis yang terprioritaskan,’’ kata dia.
Ditambahkan, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Direktur Bio Farma Honesti Basyir. Untuk membahas pengadaan vaksin.
Dalam pertemuan itu, Ghufron meminta pemerintah menetapkan kelompok prioritas yang mendapat vaksinasi. Seperti tenaga kesehatan.
‘’KPK telah memberikan saran bagaimana penentuan subyek dan person-person prioritas orang tersebut, mengenai pendaftaran. Jadi publik pun tahu yang terdaftar bisa mengakses. Ini pengawalan agar pengadaan vaksin efektif,’’ kata Ghufron.
Sedangkan pelaku usaha sendiri, saat ini sudah mulai bersiap untuk melakukan vaksinasi mandiri. Namun prosesnya hingga kini masih lamban. Meski sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah. Kalangan dunia usaha mendesak pemerintah, harus memberikan izin. Namun juga harus bisa mempermudah akses, untuk mendapatkan vaksin bagi dunia usaha yang akan melaksanakan vaksinasi mandiri.
‘’Perusahaan itu harus dibantu pemerintah secara importasi izin edar. Karena tidak semata-mata saya punya anggaran, saya mau ke karyawan, saya beli dong. Tapi jangan dipersulit izin edar,’’ kata Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia, Achmad Widjaja, seperti dikutip dari CNBC Indonesia.
Ketika izin edar sudah dipermudah, maka proses distribusinya juga bakal lebih mudah. Alhasil, usaha untuk menghentikan kasus Covid-19, juga bisa membuahkan hasil karena vaksinasi lebih cepat.
Saat ini, Kadin sedang mendata perusahaan mana saja, yang akan melakukan vaksinasi mandiri. Ketika pelaku usaha sudah giat, pemerintah juga sebaiknya memfasilitasi dengan adanya diskon harga.
‘’Mungkin harus dikasih harga khusus. Kemudian diikuti tata cara sesungguhnya bagaimana secara prosedur menyuntik dengan baik. Itu yang belum ada SOP-nya,’’ sebutnya. (rdt)
