Disebut Restui Kudeta Demokrat, Mahfud Md : Terpikir Saja Tidak

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tuduhan sejumlah menteri termasuk dirinya telah merestui Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) di Partai Demokrat.

Dalam cuitannya, Mahfud menganggap aneh isu dirinya merestui langkah Moeldoko dalam upaya kudeta terhadap kekuasaan AHY di Partai Demokrat.

“Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB,” tulis Mahfud di akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Selasa (2/2).

“Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui,” lanjut Mahfud.

Mahfud menyebutkan, sulit dipercaya kepemimpinan partai sebesar Partai Demokrat bisa dikudeta. Terlebih di era demokrasi seperti saat ini.

“Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti PD bisa dikudeta seperti itu,” ujarnya.

Lagi pula menurut Mahfud, posisinya sebagai menko tidak bisa digunakan untuk memberikan restu pengambilalihan kepemimpinan partai.

“Jabatan Menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD (Partai Demokrat) sendiri solid,” tegasnya.

Cuitan Mahfud ini menjawab tuduhan politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitter-nya, @RachlandNashidik . Rachland menyebutkan, dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, Moeldoko mengklaim mendapat restu dari sejumlah pejabat negara, seperti Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

“Bahkan ‘Pak Lurah’ merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu ‘Pak Lurah?’,” kata Rachland.

Isu kudeta Partai Demokrat bergulir setelah AHY menyatakan ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat. Menurut AHY, berdasarkan informasi yang ia peroleh, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo. (kps/anw)