Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nasional

Pertama di Indonesia, Provinsi Jabar Lahirkan Perda Pesantren

Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar dengan agenda Laporan Panitia Khusus (pansus) dan Persetujuan DPRD terhadap Keputusan DPRD Perihal Penetapan Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (1/2).

Masing-masing pansus dan empat Raperda yang dimaksud yakni: (1) Laporan Pansus IV DPRD Jabar dalam rangka pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; (2) Laporan Pansus V DPRD Jabar dalam rangka pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; (3) Laporan Pansus VI DPRD Jabar dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jabar; (4) Laporan Pansus VII DPRD Jabar dalam rangka pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Pesantren.

Terkait ditetapkannya empat Raperda menjadi Perda itu, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengaku bangga dan bahagia, terutama terhadap Perda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren –selanjutnya disebut Perda Pesantren.

“Kami dapat apresiasi dari Kementerian Agama karena Jabar adalah provinsi pertama (di Indonesia) yang memiliki perda untuk pesantren,” ucap Kang Emil.

“Sehingga tidak ada boleh lagi ada anak-anak Jabar yang memilih sekolah di pesantren tidak mendapatkan dukungan dari negara. Dengan Perda Pesantren ini, semua anak-anak di Jabar memiliki hak yang sama dalam fasilitasi dari negara,” tegasnya.

Kang Emil berujar, kehadiran Perda Pesantren pun membuat ribuan pesantren di Jabar bisa didukung dan dibantu secara resmi sehingga visi Jabar Juara Lahir Batin bisa terwujud tanpa diskriminasi.

Adapun Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar memiliki sejumlah program unggulan terkait pesantren maupun keumatan, di antaranya One Pesantren One Product (OPOP), Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha), Magrib Mengaji, hingga English for Ulama.

Berbagai program di bidang batin tersebut bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Jabar sehingga terwujud Jabar Juara Lahir dan Batin.

“Selama ini, negara hanya mendukung yang formal yang sekolah negeri atau sekolah agama yang di bawah Kementerian Agama. Kalau pesantren tradisional, tidak masuk dalam dukungan formal,” tutur Kang Emil.

“Ini perjuangan panjang. Kakek saya juga mengelola pesantren, saya juga mengelola pesantren, jadi sedikit emosional karena berarti di era kami dukungan ini alhamdulillah bisa terealisasi,” ucapnya.

Sementara dalam laporan Pansus VII, Perda Pesantren merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dengan jumlah pesantren lebih dari 8 ribu, keberadaan pesantren telah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam kehidupan warga Jabar.

Raperda yang dibahas oleh Pansus VII DPRD Jabar telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam Perda Pesantren, membahas antara lain pembinaan pesantren, pemberdayaan pesantren, rekognisi pesantren, afirmasi, fasilitasi, hingga pendanaan.

Selain itu, Kang Emil mewakili Pemda Provinsi Jabar juga mengapresiasi kinerja DPRD Jabar dalam membahas tiga raperda lain hingga menetapkannya menjadi perda, yakni Perda Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jabar, Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, serta Perda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

Ia menegaskan, pekan depan pihaknya akan menindaklanjuti empat Perda tersebut ke dalam Peraturan Gubernur (Pergub) agar tidak ada jeda terlalu lama dalam menjembatani Perda ke dalam hal teknis yang dibutuhkan.

“Sekali lagi, atas nama Pemda Provinsi Jabar, dengan rasa gembira dan bangga, kami tulus ucapkan terima kasih. Kepada Pansus IV sampai VII yang berdinamika dengan konstituen, terima kasih atas kerja kerasnya. Hari ini bersejarah ada empat raperda bisa disahkan menjadi perda,” ujar Kang Emil.(rdt)

Click to comment

Leave a Reply

You May Also Like

Malang Raya

AMEG – Dampak larangan mudik, sangat terasa pada usaha jasa transportasi. Karena otomatis mobilitas masyarakat sangat terbatas. Menyebabkan menurunnya jumlah penumpang […]

headline

AMEG – Sepekan penerapan larangan mudik, di Kota Batu belum diketemukan hal-hal yang janggal. Seperti contohnya travel gelap yang ingin merangsek […]

Malang Raya

AMEG – Arus kendaraan masuk ke Kota Batu mengalami kenaikan pada H+1 Idul Fitri 1442 H. Kenaikan arus kendaraan itu sekitar […]

headline

AMEG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang aktif melakukan pemantauan pada lahan eks […]

Malang Raya

AMEG – Suasana Pasar Induk Kota Batu, pada H+1 Idul Fitri 1442 tampak sedikit lengan. Hal itu berbanding terbalik dengan […]

Malang Raya

AMEG – Apel gelar pasukan pengamanan malam takbiran Idul Fitri 1442 H  digelar di halaman Balaikota Malang, Jl. Tugu No.1, […]

Beauty

AMEG – Kelor, sudah akrab di telinga masyarakat kita. Turun-temurun dikenal sebagai tanaman yang berfungsi untuk mengusir makhluk halus. Mitos […]

Malang Raya

AMEG – Sejumlah masjid dan mushola sejak pagi sudah mempersiapkan gema takbir, dengan menerapkan protokol Kesehatan ketat. Rabu (12/5/21) petang […]

headline

AMEG – Bupati Malang, Drs HM Sanusi MM bersama Kapolres Malang, Dandim 0818 Malang-Batu, dan Wakapolres Batu, memimpin Rakor Pariwisata, […]

Ekobis

AMEG – Jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H, ternyata logam mulia masih menjadi salah satu barang yang diburu. Meskipun […]

%d bloggers like this: