Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan, tidak ada komersialisasi vaksin Covid-19. Termasuk vaksin mandiri untuk karyawan perusahaan di seluruh Indonesia.Hal tersebut disampaikan langsung Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Airlangga Hartarto. Vaksin yang berasal dari pemerintah, maupun mandiri, harus disediakan gratis untuk masyarakat.
‘’Tidak ada komersialisasi pada vaksin mandiri. Baik mandiri maupun dari pemerintah, semua gratis,” jelas Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dalam keterangan resminya.
Bahkan Airlangga menegaskan, perusahaan yang akan membeli vaksin mandiri untuk karyawannya, tidak diperkenankan adanya pemotongan gaji.
‘’Perusahaan yang akan membeli vaksin mandiri untuk karyawannya, itu tidak boleh potong gaji karyawan,’’ katanya.
Untuk vaksinasi mandiri tersebut, tambah dia, masih menunggu selesainya vaksinasi prioritas.Saat ini pemerintah masih bertahap memberikan vaksinasi kepada masyarakat prioritas. Yakni tenaga kesehatan.
Sampai dengan Jumat (22/1) lalu, pemerintah baru melakukan vaksinasi kepada 132 ribu orang atau baru mencapai 8,97 persen dari target yang ditentukan. Yakni sebanyak 1,47 juta tenaga kesehatan yang akan divaksin.
Airlangga mengimbau masyarakat, untuk bersedia melaporkan jika ada pelanggaran terhadap program vaksinasi Covid-19 ini.
‘’Silahkan lapor ke pihak berwenang jika diminta membayar. Siapapun masyarakatnya, vaksin Covid-19 tetap gratis,’’ tuturnya.
Pemerintah juga masih belum mengetahui, kapan vaksinasi mandiri dimulai. Yang pasti, pemerintah menegaskan, merek vaksin antara program vaksin gratis pemerintah dengan vaksin mandiri, harus berbeda. Namun, pemerintah masih belum memutuskan merek vaksin apa yang yang akan digunakan untuk vaksin mandiri.
‘’Saat ini Kementerian Kesehatan masih menyusun regulasi vaksinasi (mandiri) ini,’’ kata Airlangga melanjutkan.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P Roeslani mengaku, pihak industri siap berpartisipasi menyukseskan vaksinasi di Indonesia.
Rosan menyebut, pihaknya sudah mengusulkan vaksinasi mandiri melalui pihak swasta untuk mengurangi beban negara. Vaksinasi mandiri ini diperuntukkan bagi karyawan atau pekerja, serta keluarga karyawan.
Rosan juga menegaskan, vaksinasi mandiri kepada karyawan, lebih efektif bagi perusahaan dibandingkan jika terjadi penularan virus di lingkungan perusahaan.
Menurutnya, jika ada karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19, dibutuhkan biaya perawatan serta berdampak pada kinerja perusahaan, untuk mencegah penularan yang lebih luar di internal perusahaan.
‘’Swasta siap mendistribusikan vaksin yang ada dalam daftar Kementerian Kesehatan yang sudah mendapatkan izin dari BPOM kepada masyarakat. Inilah yang kita butuhkan ke depannya, agar sektor kesehatan dan ekonomi yang terdampak bisa terkendali dan tumbuh,’’ kata Rosan melanjutkan.
Dihubungi terpisah, Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, belum ada rencana detail mengenai program vaksinasi mandiri. Akan menggunakan merek apa dan bagaimana cara memesannya.
‘’Belum sampai detail seperti itu ya, kita masih mematangkan kebijakan implementasinya, dan mengkaji masukan dari berbagai pihak,’’ kata Siti seperti dilansir CNBC Indonesia, Senin (25/1). (rdt)