DISETUJUI: Pemkot Batu bersama DPRD saat menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Bersama terhadap Perubahan KUA dan PPAS 2026. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
MALANG POST – Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu, menyepakati Perubahan KUA-PPAS 2026 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Batu, Rabu (16/9/2026), yang memproyeksikan penurunan pendapatan daerah sebesar Rp27,24 miliar namun belanja daerah justru naik Rp4,64 miliar.
Proyeksi keuangan Kota Batu kembali berubah pada tahun anggaran 2026. Dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), pendapatan daerah diproyeksikan turun sebesar Rp27,24 miliar. Di sisi lain, belanja daerah justru mengalami kenaikan sebesar Rp4,64 miliar.
Perubahan tersebut disepakati oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Batu bersama DPRD Kota Batu dalam Rapat Paripurna Persetujuan Bersama terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2026 di Gedung DPRD Kota Batu, Rabu (16/9/2026).
Wali Kota Batu, Nurochman, mengatakan bahwa kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting sebelum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026. Dokumen itu nantinya menjadi pedoman dalam menentukan prioritas pembangunan sekaligus penyusunan anggaran perangkat daerah.
Dalam perubahan KUA-PPAS, target pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp932,16 miliar. Angka tersebut turun Rp27,24 miliar dibandingkan dengan APBD murni 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp959,40 miliar.
“Perubahan ini merupakan penyesuaian terhadap kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, termasuk perkembangan makroekonomi daerah,” kata Nurochman dalam rapat paripurna.
Dari total pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp322,14 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp610,01 miliar.
WALI Kota Batu, Nurochman. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Di tengah penurunan pendapatan, kebutuhan belanja daerah justru mengalami kenaikan. Dalam perubahan KUA-PPAS, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,058 triliun. Jumlah itu bertambah sekitar Rp4,64 miliar dari APBD murni yang sebelumnya sebesar Rp1,053 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp882,56 miliar, belanja modal Rp58,03 miliar, belanja tidak terduga (BTT) Rp30,04 miliar, serta belanja transfer Rp87,74 miliar.
Dengan struktur tersebut, Pemkot Batu juga melakukan penyesuaian pada sisi pembiayaan daerah. Salah satu sumber pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Pemkot Batu tahun anggaran 2025, SiLPA tercatat sebesar Rp126,22 miliar. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp31,88 miliar dibandingkan dengan estimasi SiLPA dalam APBD murni yang sebelumnya dipatok Rp94,33 miliar.
SiLPA tersebut direncanakan menjadi penerimaan pembiayaan daerah untuk menutup defisit pada perubahan APBD 2026. Dengan begitu, perubahan APBD nantinya dapat ditetapkan dalam kondisi anggaran berimbang.
Wali Kota Batu yang akrab disapa Cak Nur tersebut menjelaskan bahwa kenaikan belanja dan pembiayaan bukan semata-mata akibat perubahan angka pendapatan. Penyesuaian dilakukan setelah melihat perkembangan pelaksanaan APBD, hasil evaluasi anggaran, serta kebutuhan untuk memperkuat sejumlah program prioritas pembangunan.
“Penambahan belanja diarahkan secara selektif pada pemenuhan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan, serta penguatan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan pembiayaan juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan APBD sekaligus memastikan ketersediaan sumber dana bagi program dan kegiatan prioritas.
Pemkot Batu, lanjut Cak Nur, tetap berupaya menjaga kesinambungan program prioritas meskipun terjadi penyesuaian struktur fiskal. Efisiensi pelaksanaan anggaran dan stabilitas fiskal daerah juga menjadi perhatian utama dalam perubahan APBD tersebut.
“Langkah korektif ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan yang lebih akurat dan realistis dalam perencanaan keuangan daerah ke depan,” pungkasnya. (Ananto Wibowo)
