MALANG POST – Universitas Brawijaya (UB) menggelar pendataan dan verifikasi intensif terhadap mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana alam gempa bumi. Kegiatan verifikasi tersebut berlangsung di Selasar Gedung Rektorat UB pada Jumat (21/8/2026).
Langkah verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kondisi keselamatan mahasiswa dan keluarganya di daerah asal, sekaligus memetakan dampak finansial serta kebutuhan mendesak yang mereka hadapi pascabencana.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan UB, Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H., menyampaikan bahwa berdasarkan basis data Direktorat Teknologi Informasi UB, terdapat sekitar 200-an mahasiswa UB yang berasal dari NTT.
Dari proses verifikasi tahap awal yang telah dijalankan, sebanyak 33 mahasiswa resmi terdata, dengan rincian 31 mahasiswa hadir langsung dalam verifikasi luring (offline) dan 2 mahasiswa mengikuti proses secara daring (online).
Ia menjelaskan, hasil verifikasi mendalam ini akan menjadi pijakan dasar bagi manajemen UB untuk menentukan bentuk skema bantuan bagi mahasiswa terdampak. Bentuk bantuan yang disiapkan dapat berupa tunjangan biaya hidup maupun skema bantuan darurat lainnya dengan mempertimbangkan kondisi riil masing-masing mahasiswa.
Setiawan menambahkan, pihak rektorat saat ini masih terus berkonsultasi mengenai bentuk penyaluran bantuan yang paling tepat. Terlebih, musibah gempa terjadi setelah tenggat pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan khusus dalam perumusan kebijakan.
Selain alokasi dana dari internal universitas, UB juga membuka peluang kemitraan dengan pihak eksternal. Perusahaan pemanfaat dana Corporate Social Responsibility (CSR) maupun jejaring alumni UB dapat dipertemukan langsung dengan para mahasiswa terdampak untuk menyalurkan bantuan secara transparan.
“Kalau misalnya kita mempertemukan mereka dengan perusahaan pemberi CSR, mereka langsung ketemu, kemudian langsung memberikan bantuan,” terang Setiawan.
Ia menegaskan, penanganan pascabencana tidak hanya dibebankan pada Bidang Kemahasiswaan semata, melainkan melibatkan unit-unit kerja lain di lingkungan UB sesuai kewenangannya untuk memberikan bantuan bagi wilayah terdampak.
Keterlibatan Eksekutif Mahasiswa dalam Verifikasi Lapangan
Dalam proses verifikasi ini, jajaran Eksekutif Mahasiswa (EM) UB turut diterjunkan secara aktif. Wakil Presiden EM UB 2026, Kafitan Aidil, menyebutkan bahwa keterlibatan keorganisasian mahasiswa sangat krusial untuk membantu universitas memperoleh pasokan data yang valid dan cepat dari lapangan.
Koordinasi berbasis komunitas mahasiswa dinilai efektif karena sesama mahasiswa memiliki jejaring komunikasi yang lebih dekat untuk memantau kondisi rekan-rekannya.
“Pendataan ini penting untuk memastikan kondisi teman-teman mahasiswa yang terdampak, baik dari sisi keluarga, tempat tinggal, maupun kebutuhan mereka setelah bencana. Kami ingin memastikan mahasiswa yang terdampak tidak terlewat dalam proses pendataan,” tutur Kafitan.
Ia menambahkan, EM UB akan terus mengawal dan berkoordinasi dengan rektorat dalam menindaklanjuti data verifikasi tersebut.
“Harapannya, setelah proses verifikasi ini, kebutuhan mahasiswa bisa segera ditindaklanjuti. Kami akan terus berkoordinasi dengan universitas agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang terdampak,” tambahnya.
Sementara itu, Dirjen Kesejahteraan Mahasiswa EM UB 2026, Dimas Satya Saputra, memaparkan tiga aspek utama yang menjadi indikator dalam verifikasi mahasiswa terdampak.
“Yang diverifikasi ada tiga aspek, mulai dari finansial, psikologis, hingga tempat tinggal pascabencana,” kata Dimas.
Harapan Keringanan UKT dan Kebijakan Akademik Fakultas
Dampak gempa bumi tersebut dirasakan secara langsung oleh pihak keluarga mahasiswa di NTT. Fakhirah Na’ilah Ilham, mahasiswa Fakultas Kedokteran UB asal NTT, mengungkapkan bahwa keluarganya terpaksa tinggal di tenda pengungsian setelah rumah tinggal mereka mengalami kerusakan berat akibat guncangan gempa.
“Saya harap ke depan mungkin ada keringanan UKT. Kebetulan UKT saya Rp12 juta. Mungkin bisa ada keringanan di bawah Rp7 juta,” harap Fakhirah.
Selain dampak ekonomi dan hunian, kelancaran kegiatan akademik mahasiswa turut menjadi perhatian. Mengenai hal ini, Setiawan menjelaskan bahwa penyesuaian skema pembelajaran bagi mahasiswa terdampak sepenuhnya menjadi wewenang pimpinan fakultas masing-masing.
“Kalau itu teknis-teknis begitu, masalah kuliah yang menangani fakultas,” jelas Setiawan.
Bagi mahasiswa yang saat ini masih berada di wilayah bencana di NTT dan mengalami keterbatasan akses jaringan untuk mengikuti perkuliahan, prosesnya akan dikordinasikan langsung dengan dekanat fakultas agar mendapatkan dispensasi akademik.
Secara umum, verifikasi dilakukan dengan memvalidasi kebenaran domisili asal, status dampak bencana pada keluarga, dampak tidak langsung pada perkuliahan, serta kebutuhan logistik mendesak.
Melalui pendataan komprehensif ini, UB berupaya memastikan seluruh mahasiswa terdampak gempa NTT mendapatkan perlindungan serta penanganan terpadu—baik dari tingkat rektorat, fakultas, organisasi kemahasiswaan, maupun sektor eksternal. (*/M. Abd. Rachman. Rozzi – Januar Triwahyudi)
