Kepemimpinan TNI, Gatot Nurmantyo: Meritokrasi Harus Jadi Fondasi Utama

MALANG POST – Tekankan meritokrasi dan ketahanan AI dalam perang informasi, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo ulas strategi penguatan profesionalisme serta kemandirian industri pertahanan.

Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo menyampaikan pemikiran strategis mengenai penguatan lembaga TNI melalui siniar (podcast) pribadinya. Ia menegaskan bahwa prinsip meritokrasi harus menjadi fondasi utama dalam menentukan kepemimpinan di tubuh TNI.

Promosi dan penempatan jabatan harus didasarkan pada prestasi, kemampuan, moral, etika, rekam jejak pendidikan, serta pengalaman lapangan. Menurut Gatot, jika sistem tersebut tergeser oleh kedekatan politik, hubungan keluarga, atau faktor nonprofesional lainnya, maka profesionalisme dan netralitas TNI berada dalam ancaman serius.

Kondisi tersebut juga berpotensi memicu kekecewaan serta frustrasi di kalangan prajurit yang telah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa dalam menjalankan tugas.

“Ketika meritokrasi benar-benar ditegakkan, hanya orang-orang berprestasi yang akan memimpin TNI,” kata Gatot.

Gatot mengingatkan bahwa TNI harus tetap berorientasi pada kesiapsiagaan menghadapi perang. Struktur organisasi dan jenjang kepangkatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan agar TNI tumbuh menjadi organisasi yang efektif, ramping, lincah, serta responsif terhadap berbagai ancaman.

Ia menekankan bahwa TNI wajib menjaga profesionalisme, soliditas, dan netralitas, serta tidak boleh diseret ke dalam politik praktis. Modernisasi pertahanan juga harus diarahkan pada peningkatan kapabilitas, interoperabilitas, penguasaan teknologi strategis, hingga penguatan industri pertahanan dalam negeri.

Gatot menilai perang informasi kini telah menjadi bagian krusial dari konflik modern. Disinformasi, operasi psikologis, penyebaran di media sosial, peretasan siber, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dapat digunakan untuk memengaruhi opini publik dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Menurutnya, teknologi digital dan algoritma dapat menciptakan ruang gema (echo chamber) yang memperkuat polarisasi serta mengikis kohesi sosial. Perkembangan AI juga membuat konten sintetis dan manipulasi informasi kian sulit dibedakan dari fakta.

Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat ketahanan informasi sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional melalui kemampuan mendeteksi dan menangkal disinformasi tanpa mengorbankan kebebasan informasi.

“Perang informasi tidak merusak gedung beton, melainkan merusak cara berpikir dan kesadaran sebuah bangsa,” tegasnya.

Gatot turut menekankan pentingnya kemandirian industri pertahanan nasional. Penguatan TNI tidak cukup hanya dilakukan melalui penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista), melainkan harus mencakup kemampuan memproduksi, memelihara sistem pertahanan secara mandiri, dan menguasai teknologi strategis.

Ia juga mengulas kembali kronologi pengadaan satelit komunikasi pertahanan yang sempat menjadi persoalan hukum. Menurut Gatot, berdasarkan sidang kabinet yang diikutinya pada rentang 2014–2015, keputusan awal pemerintah menetapkan agar PT Telkom Indonesia yang mengadakan satelit dan menyediakan sebagian kapasitasnya untuk kebutuhan Kementerian Pertahanan (Kemhan)—bukan Kemhan melakukan kontrak pengadaan secara langsung.

Gatot menilai rangkaian keputusan tersebut perlu diverifikasi kembali kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan pada saat itu, termasuk para pejabat pemerintah terkait.

Secara keseluruhan, ia menegaskan bahwa meritokrasi, profesionalisme, netralitas, modernisasi pertahanan, kemandirian industri pertahanan, dan ketahanan informasi merupakan pilar utama untuk menjaga TNI tetap kuat dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Catatan Redaksi: Meritokrasi adalah sistem yang memberikan kedudukan, kekuasaan, dan penghargaan berdasarkan kemampuan, prestasi, serta usaha seseorang—bukan karena koneksi, hubungan keluarga, atau pertemanan (nepotisme), serta bukan karena kekayaan, keturunan, atau status sosial (aristokrasi). (*/M. Abd. Rachman Rozzi/Januar Triwahyudi)