MALANG POST – Menghadapi penolakan sebagian kecil warga saat Sensus Ekonomi 2026, BPS Kota Batu siapkan jurus persuasif, melalui pelibatan ketua RT hingga opsi pengisian data mandiri secara daring via CAWI.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Batu, terus bergerak menyasar para pelaku usaha di seluruh wilayah. Di tengah proses pendataan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, masih menemui sebagian kecil warga yang belum bersedia memberikan data.
Kendati demikian, penolakan tersebut tidak lantas disikapi dengan cara memaksa. Sebaliknya, BPS mengedepankan pendekatan persuasif, menggandeng ketua RT, hingga menyiapkan layanan pengisian data secara daring, agar masyarakat tetap dapat berpartisipasi.
Kepala BPS Kota Batu, Herlina Prasetyowati Sambodo, mengatakan, Petugas Pendataan Lapangan (PPL) memang masih menjumpai beberapa responden, yang menolak atau belum bersedia diwawancarai. Kondisi tersebut menjadi bagian dari dinamika pelaksanaan sensus di lapangan.
Menurut Herlina, hal terpenting adalah membangun pemahaman masyarakat, mengenai manfaat Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihimpun nantinya, menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi. Mulai dari pemetaan UMKM, iklim investasi, hingga perencanaan pembangunan daerah.
“Petugas kami tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Kami tidak memaksakan kehendak masyarakat, melainkan memberikan penjelasan, mengenai pentingnya data sensus untuk kepentingan pembangunan,” ujarnya, Rabu (5/8/2026).

JALANKAN TUGAS: PPL Sensus Ekonomi 2026 saat menjalankan tugas pendataan. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
BPS juga menggandeng ketua RT di lingkungan setempat. Peran mereka dinilai cukup efektif, untuk membantu mempertemukan petugas dengan warga yang sedang bekerja, berada di luar rumah, atau belum sempat menerima kunjungan.
“Kami berkoordinasi dengan ketua RT setempat. Kadang dibantu membuat janji dengan masyarakat yang memang sedang tidak berada di rumah. Alhamdulillah, sejauh ini banyak yang akhirnya bisa didata,” katanya.
Selain itu, petugas dapat meminta bantuan penunjuk jalan dari lingkungan sekitar, apabila mengalami kesulitan menemukan lokasi usaha atau alamat responden.
Herlina menegaskan, seluruh proses pendataan dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan BPS. Setiap PPL wajib mendatangi alamat responden sedikitnya tiga kali. Bila setelah tiga kali kunjungan belum berhasil, proses akan dilanjutkan oleh Petugas Monitoring Lapangan (PML).
Apabila upaya tersebut masih belum membuahkan hasil, tim dari kantor BPS Kota Batu akan turun langsung, untuk melakukan pendekatan kepada responden. Jika seluruh tahapan sudah dijalankan, tetapi responden tetap menolak, BPS akan membuat berita acara, sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi bahwa yang bersangkutan memang tidak bersedia didata.
Guna memberikan alternatif bagi masyarakat yang merasa kurang nyaman menerima kunjungan petugas, BPS turut menyediakan opsi pengisian mandiri. Melalui metode Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), responden dapat mengisi data sensus secara daring, melalui tautan yang diberikan petugas. Dengan cara ini, masyarakat tetap bisa berpartisipasi tanpa harus menjalani wawancara tatap muka.
“Pilihan ini kami sediakan agar masyarakat memiliki fleksibilitas. Yang terpenting, data tetap dapat kami peroleh sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal,” tandas Herlina.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Batu saat ini masih berlangsung. BPS berharap partisipasi masyarakat terus meningkat, sehingga data yang dihasilkan semakin akurat, serta mampu menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran di Kota Batu. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)




