Setoran Bocor Sampai Miliaran Rupiah: Wali Kota Nurochman Bongkar Borok Kenakalan Jukir di Kota Batu!

MALANG POST – Wali Kota Batu, Nurochman, membongkar borok tata kelola retribusi parkir tepi jalan umum setelah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor tersebut jeblok, hanya meraup Rp1,7 miliar atau 24,32 persen dari target Rp7 miliar pada Kamis (25/6/2026). Minimnya capaian akibat kebocoran anggaran raksasa dari ulah juru parkir (jukir) nakal dan macetnya fasilitas gate elektronik di Pasar Induk Among Tani ini membuat pemkot mengambil langkah taktis berupa percepatan perluasan sistem digitalisasi nontunai.

Kota Batu itu wisatanya luar biasa. Kendaraan yang masuk berjubel. Macet di mana-mana. Mestinya, duit dari sektor parkir bisa melimpah ruah masuk ke kas daerah. Menjadi modal penting untuk membangun kota.

Tapi realitasnya berbanding terbalik. Pendapatan dari sektor parkir ternyata menguap entah ke mana. Jauh dari kata maksimal.

Berdasarkan data resmi Pemerintah Kota Batu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir tepi jalan umum benar-benar jeblok. Tragis. Dari target ambisius Rp7 miliar yang dipasang pada 2025, setoran yang mampir ke kas daerah hanya Rp1,7 miliar.

Angka itu setara dengan 24,32 persen saja. Sisanya? Bocor halus. Bahkan mungkin bocor raksasa di jalanan.

Wali Kota Batu, Nurochman, blak-blakan mengakui hasil itu sangat tidak memuaskan. Memang, jika dihitung di atas kertas, ada kenaikan nominal sekitar Rp46,2 juta dibanding periode yang sama pada 2024. Tapi kenaikan sekecil itu dinilai tidak mencerminkan potensi riil di lapangan.

“Persoalan utama bukan pada minimnya aktivitas parkir, melainkan pada tata kelola yang masih menyisakan banyak celah,” ungkap Cak Nur—sapaan akrabnya—Kamis (25/6/2026).

BOCOR TERUS: Perolehan retribusi parkir di tepian jalan umum Kota Batu tak pernah mencapai target, kebocoran jadi biang masalah. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)

Borok paling krusial ada pada lemahnya pengawasan terhadap juru parkir (jukir). Di lapangan, kedisiplinan jukir berada di titik nadir. Praktik klasik yang bikin elus dada masih subur: jukir sengaja tidak merobek karcis, atau enggan menyerahkannya kepada pengguna jasa.

Duitnya masuk, karcisnya disimpan. Akibatnya, potensi pendapatan daerah rawan bocor ke kantong pribadi.

Permainan karcis ini ternyata punya pola lain. Sejumlah jukir nakal dilaporkan mengambil jatah karcis yang tidak sesuai dengan potensi riil lokasi tugasnya. Pengawasan makin kabur. Akurasi setoran sulit dipantau. Ditambah lagi, banyak jukir yang mengangkangi aturan batas waktu penyetoran karcis selama satu bulan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Karena pengawasan internal kedodoran, Cak Nur meminta bantuan rakyat. Masyarakat diminta ikut terlibat aktif menyumbat kebocoran dengan cara sederhana: wajib meminta karcis setiap kali parkir kendaraan. Karcis adalah bukti transaksi sekaligus senjata kontrol paling murah.

Sengkarut parkir di Batu ternyata tidak berhenti di pinggir jalan. Di area parkir khusus pun setali tiga uang. Fasilitas gate parkir elektronik di Pasar Induk Among Tani dan Alun-alun Kota Batu yang semula digadang-gadang jadi lumbung pemasukan baru, justru memble. Sampai saat ini belum berfungsi optimal. Di lapangan, operasional mesin elektronik itu sering tersendat akibat kendala teknis. Apes.

Melihat kondisi yang karut-marut ini, cara manual jelas sudah tidak bisa dipertahankan. Digitalisasi adalah jalan keluar paling realistis. Komputer tidak bisa diajak kompromi atau menyembunyikan karcis.

Cak Nur kini mendorong percepatan transformasi sistem parkir menuju pola digital berbasis pembayaran nontunai. Sistem ini diyakini bakal mempersempit ruang gerak jukir nakal sekaligus meningkatkan transparansi anggaran.

“Komitmen kami jelas, Pemkot Batu akan memperluas digitalisasi melalui kanal pembayaran nontunai,” tegas Cak Nur.

Digitalisasi kini bukan lagi sekadar opsi pilihan di atas meja, melainkan kebutuhan darurat. Tanpa pembenahan sistem yang total, potensi PAD miliaran rupiah dari sektor parkir Kota Batu akan terus menguap di jalanan. Target sudah dipasang, borok sudah dibuka, sekarang tinggal keberanian birokrasi untuk mengeksekusi sistem nontunai ini di lapangan. (Ananto Wibowo / Ra Indrata)