Screenshot
MALANG POST – Di tengah hantaman badai pemangkasan dana transfer pusat sebesar Rp644 miliar pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Malang meluncurkan jurus penyelamat ekonomi, berupa program Desa Cerdas Fiskal dalam Seminar Nasional di FEB Universitas Brawijaya pada Kamis (4/6/2026). Langkah taktis ini diambil Wakil Bupati Malang, untuk mendorong kemandirian dan digitalisasi keuangan di 375 BUMDes berbadan hukum, sekaligus menjadikan Kabupaten Malang sebagai pilot project nasional pengembangan Desa Cerdas Digital.
Ekonomi Kabupaten Malang itu sejatinya sedang terbang tinggi. Bayangkan, sepanjang tahun 2025 lalu, pertumbuhannya melesat di angka 5,92 persen. Nomor dua tertinggi se-Jawa Timur.
Sektor penggeraknya ada di bawah: UMKM dan geliat ekonomi desa.
Tapi, roda nasib cepat berputar. Memasuki tahun 2026 ini, ada kabar kurang sedap dari Jakarta. Kantong daerah diperketat. Dana transfer dari pusat untuk Kabupaten Malang dikurangi. Tidak tanggung-tanggung: berkurang Rp644 miliar.
Angka yang sangat besar. Cukup untuk membuat kepala para pejabat daerah pusing tujuh keliling.
Kamis pagi (4/6/2026), Wakil Bupati Malang blak-blakan soal itu. Di hadapan perwakilan Kementerian Desa, Bank Indonesia, Bea Cukai, dan para akademisi di FEB Universitas Brawijaya, ia tidak menutupi kondisi riil lapangan.
“Kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya jujur. Tanpa aling-aling.
Kalau keuangan macet, apa yang harus dilakukan? Menyerah? Tentu tidak. Pemkab Malang memilih memutar otak. Caranya: meluncurkan program Desa Cerdas Fiskal.
Logikanya sederhana. Kalau bantuan dari atas berkurang, maka pertahanan di bawah—yaitu desa—yang harus diperkuat. Desa harus mandiri secara keuangan. Caranya? Lewat digitalisasi.
Dengan sistem digital, pengelolaan uang desa menjadi transparan. Potensi kebocoran anggaran ditekan habis. Aparatur desa dipaksa melek teknologi. Mereka harus cermat menghitung potensi pendapatan, lalu mengarahkannya ke sektor yang benar-benar menghasilkan uang.
Potensinya sebetulnya melimpah. Modal dasarnya sudah ada.
Coba lihat data ini. Pada tahun 2021 lalu, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum di Kabupaten Malang cuma ada 11 unit. Sedikit sekali. Tapi per Mei 2026 ini, jumlahnya melonjak drastis menjadi 375 unit. Dahsyat.
Beberapa di antaranya sudah jadi monster ekonomi lokal.
Ada BUMDes Kerto Raharjo di Desa Sanankerto. Mereka mengelola wisata Bonpring. Omzetnya? Miliaran rupiah. Hebatnya lagi, mereka bisa kaya raya sambil melestarikan lebih dari 100 varietas bambu. Alam lestari, dompet tebal.
Ada lagi BUMDes Sumber Sejahtera di Pujon Kidul. Kafe Sawah mereka sukses besar. Dampaknya nyata: anak-anak muda desa punya pekerjaan. Mereka tidak perlu lagi merantau ke kota untuk mencari nafkah. Urbanisasi bisa ditekan.
Inovasi di sektor pertanian juga tidak kalah ngeri. Di Bulawang, ada Varietas Padi Sukma. Hasil panennya bikin geleng-geleng kepala: 12 hingga 15 ton per hektare. Jauh meninggalkan produktivitas padi biasa.
Belum lagi urusan ekspor. Keripik buah dari Ngantang kini renyah dikunyah orang-orang di Singapura. Sementara kopi robusta Dampit sudah lama menemani waktu santai orang-orang di Italia.
Potensi-potensi hebat seperti inilah yang mau dikunci lewat digitalisasi Desa Cerdas Fiskal.
Bupati dan Wakil Bupati Malang tampaknya paham betul khitah pembangunan. Ketika anggaran daerah sedang seret, kolaborasi dengan kampus seperti Universitas Brawijaya diperkuat. Pengabdian masyarakat diterjunkan ke desa-desa untuk menutup keterbatasan anggaran.
Kabupaten Malang kini bersiap menjadi laboratorium nasional. Menjadi pilot project Desa Cerdas Digital.
Tantangan fiskal 2026 memang berat. Tapi kalau 375 BUMDes-nya bergerak lincah dan cerdas mengelola uang, jangankan bertahan, ekonomi Kabupaten Malang justru bisa melompat lebih tinggi lagi. (PKP/Ra Indrata)
