Connect with us

Hi, what are you looking for?

Pendidikan

Paud-Dikmas Dindik Kabupaten Malang: Luncurkan Gerakan Kesetaraan Pendidikan

Peserta FGD yang dihadiri PKBM dan OPD Kabupaten Malang membahas menaikan IPM kabupaten Malang menjadi lebih baik.

Malang Post – Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Paud Dikmas) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, membuat program berbasis pendidikan vokasi Malang Makmur, bagi masyarakat  yang tidak punya  ijasah sekolah. 

Cecep Lili, Kepala Bidang Paud Dikmas Dindik Kab Malang mengatakan, bahwa masyarakat  yang tidak punya ijazah sekolah dasar sebanyak 303.649. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 

Baca Juga ----------------------------

Berdasarkan Perda Nomer 3 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang 2021-2026 telah menjadikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator kinerja Pemkab Malang mencapai 72.96 – 73.26 pada tahun 2026. Salah satu  dimensi dasar mengukur IPM yang dipengaruhi Rata-Rata Lama Sekolah  (RLS)  dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Acara FGD dengan pesertanya dari PKBM se Kabupaten Malang mengikuti acara dengan serius

Cecep Lili menambahkan, data BPS tahun 2020 capaian RLS Kabupaten Malang 7.42 dan HLS 13.18. Ini mengartikan bahwa penduduk Kabupaten Malang yang sekolah kelas VII semester  II diprediksi hanya sampai D-1 dari sisi kepemilikan ijazah. 

Warga Kabupaten Malang  yang berusia 15 tahun ke atas  tidak memiliki ijazah SD sekitar 14.64 % atau sejumlah 303.459 .

Cecep Lili Kabid Paud Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (dua dari kanan) saat memimpin Forum Diskusi Grup di Hotel Kapal Sengkaling, Kamis (20/10/2021).

Salah satu solusi mengatasi hal itu, dengan menaikan RLS dan HLS. Melalui strategi yang tepat dengan sebuah program gerakan kesetaraan berbasis vokasi untuk Malang Makmur. Sesuai misi Pembangunan Kabupaten Malang menciptakan masyarakat yang berkualitas dan ekonomi yang sejahtera.

Soetrisno, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mentari Wagir menambahkan. Salah satu solusi adalah lembaga non formal seperti PKBM ini. Akan menurunkan jumlah masyarakat yang tidak punya ijazah. 

“Opsinya adalah, sinergi dengan stakeholder desa dan pihak terkait. Untuk menginventarisir guna mengurangi masyarakat yang pendidikan dan kesejahteraan ekonominya rendah,” pungkasnya. (yon/yan)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post —  Saat Pandemi Covid-19 ini, terdapat tiga peran penting Polri, yaitu Pengawasan, Pencegahan dan Percepatan Vaksinasi. Panic Button On Hand (PBOH) milik...

Malang Raya

Malang Post —  Keberadaan warga lanjut usia (lansia) turut menjadi perhatian Pemkot Malang. Upaya dalam pemenuhan hak-hak hingga fasilitas lansia terus digencarkan guna mewujudkan...

Wisata

Malang Post —  Selalu dikenal dengan misi mengangkat kembali sejarah Indonesia yang terlupakan, Tugu Hotels & Restaurant telah menjadi ikon dunia pariwisata Indonesia di...

Malang Raya

Malang Post – Babinsa Kelurahan Pandanwangi Pelda Slamet dan Serka Suyitno memberangkatkan relawan menuju Semeru. Relawan tersebut berasal dari warga Pandanwangi yang bertugas mengantarkan...

Malang Raya

Malang Post – Lanal Malang menghelat serbuan vaksin di RW 09 Kelurahan Oro Oro Dowo Kecamatan Klojen. Selasa (7/12), tim nakes dari Lanal Malang...

Malang Raya

Malang Post – Selasa 7 Desember 2021, tim vaksinasi di Kota Malang menggelar penyuntikan di kawasan RW 04 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang....

News

Malang Post — Sejumlah penambang pasir berhasil menyelamatkan saat lahar dingin mengaliri sungai dekat Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Ada 1 sopir...

Malang Raya

Malang Post — Beberapa waktu lalu, rencana pembangunan cold storage senilai Rp 16 miliar di Kelurahan Dadaprejo, Kota Batu disoal dewan. Kini pembangunan cold storage...