Tuding Ada ‘Londo Ireng’ Berbaju Wartawan dan LSM, Diksi Presiden Prabowo Tuai Kritik Pengamat Politik

MALANG POST – Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai, tudingan ‘Londo Ireng’ yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Harlah ke-28 PKB pada Kamis (23/7/2026) malam, tidak tepat dialamatkan kepada jurnalis dan LSM, sebab kritik masyarakat sipil justru berfungsi sebagai penyeimbang vital dalam demokrasi.

Istilah lama itu mendadak bergema kembali dari atas panggung politik.

Londo Ireng. Sebuah metafora historis yang sarat muatan emosional: sebutan bagi pribumi yang bersekutu dengan penjajah Belanda di masa pergerakan.

Pemicunya adalah pidato Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7/2026) malam. Prabowo melontarkan tudingan menyengat: masih ada sosok ‘Londo Ireng’ di era modern yang berkedok sebagai wartawan, pengamat, hingga aktivis LSM.

“Ada juga media-media yang, walaupun sudah diperbaiki 67 ribu sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki, dia taruh di halaman pertama,” tutur Prabowo kala itu.

Prabowo menuding kelompok pengkritik ini senang mengabdi kepada kepentingan asing dan abai pada capaian pemerintah.

Pernyataan menohok itu langsung memantik respons kencang. Pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institut, Ari Junaedi, menilai sebutan ‘Londo Ireng’ memiliki konotasi negatif yang keliru jika dialamatkan kepada elemen masyarakat sipil.

Menurut Ari, melabeli jurnalis, pengamat, dan aktivis LSM yang kritis sebagai kolaborator asing adalah kekeliruan bernalar. Pihak yang rajin menguliti kejanggalan kebijakan pemerintah justru melakukannya atas dasar kecintaan luar biasa terhadap negara.

“Tidak bisa menyamaratakan pihak-pihak yang kritis terhadap penyimpangan dan kejanggalan di setiap program dan kebijakan pemerintah selalu ditanggapi dengan sarkas,” tegas Ari, Sabtu (25/7/2026).

Penulis disertasi tentang komunikasi politik itu melihat adanya kontradiksi nyata. Di satu sisi pemerintah mengklaim menjunjung demokrasi, namun di sisi lain terus memakai diksi bernada menyudutkan terhadap para pengkritik.

Padahal, keberadaan penyeimbang sangat vital bagi seorang kepala negara.

“Seharusnya Prabowo berterima kasih ke para jurnalis, pengamat, dan aktivis LSM yang masih rajin memberikan kritik. Presiden butuh penyeimbang antara informasi yang meninabobokan dengan informasi kritis dari luar pemerintahan,” tambah Ari.

Lebih jauh, Ari menyarankan agar lingkar terdekat Istana mulai membenahi pola komunikasi kepresidenan. Gaya pidato spontan tanpa naskah di acara-acara resmi disarankan untuk dikurangi agar tak memicu kegaduhan yang kontraproduktif.

Demokrasi memang butuh dada yang lapang. Kritik atas kelemahan program—seperti potret sekolah yang belum tersentuh perbaikan—bukanlah sinyal pengkhianatan, melainkan cermin agar pembangunan tak luput dari pengawasan. (JPNN/Ra Indrata)