Dana VA Nyangkut, SPPG Malang Pakis Asrikaton Mogok

MALANG POST – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Malang Pakis Asrikaton terpaksa dihentikan sementara sejak Rabu (22/7/2026) akibat belum cairnya dana Virtual Account (VA) dari Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.

Anak-anak sekolah di kawasan Asrikaton, Pakis, harus gigit jari. Piring makan siang gratis mereka mendadak kosong.

Sebabnya klasik: urusan duit belum cair.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Malang Pakis Asrikaton resmi mematikan kompor operasionalnya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut dihentikan sementara gara-gara dana Virtual Account (VA) dari pusat tak kunjung menetes.

Penghentian itu tertuang tegas dalam Surat Pemberitahuan Nomor 001/SPb/SPPG-ASR/VII/2026. Surat yang diteken Kepala SPPG Malang Pakis Asrikaton, Eka Fitria Febriani, tersebut menjadi penanda matinya layanan sejak Rabu (22/7/2026).

Penyebabnya eksplisit. Dana VA untuk alokasi operasional tanggal 20 sampai 31 Juli 2026 belum juga bisa dicairkan. Dapur SPPG tak punya napas untuk terus mengepul tanpa kepastian anggaran.

“Kegiatan akan kembali beroperasi setelah dana Virtual Account tersebut diterima dan dapat digunakan,” bunyi penggalan surat pemberitahuan itu.

Kabar mogoknya dapur Asrikaton ini sempat membuat kaget daerah. Sekretaris I Satgas MBG Kabupaten Malang, Mahilla Surya Dewi, mengaku baru paham duduk perkaranya setelah disodori bukti foto surat penghentian tersebut.

Mahilla tak menampik realitas pahit ini. Menurutnya, urusan dana nyangkut di pusat bukan cerita baru.

“Hanya masalah dana belum cair saja. Beberapa kali terjadi di beberapa SPPG,” aku Mahilla saat dikonfirmasi, Kamis (23/7/2026).

Dampak paling riil dari tersendatnya aliran dana ini tentu dirasakan langsung oleh siswa. Sekolah-sekolah penerima manfaat di wilayah Pakis Asrikaton terpaksa gigit jari. Nasi dan lauk bergizi yang biasa tersaji di meja belajar mendadak menguap.

“Mereka tidak terima (layanan MBG),” tambah Mahilla singkat.

Sayangnya, Pemerintah Kabupaten Malang maupun Satgas daerah tak bisa berbuat banyak. Tangan mereka terikat oleh aturan main struktur organisasi program nasional ini. Pemkab hanya bisa gigit jari menyaksikan dapur gizi di wilayahnya tutup sementara.

“Kami tidak bisa intervensi, hak prerogatif BGN (Badan Gizi Nasional),” tegas Mahilla.

Di Kabupaten Malang sendiri, sejauh ini ada 258 SPPG yang sudah berdiri dan beroperasi. Dengan ‘pingsannya’ SPPG Pakis Asrikaton, jumlah dapur gizi yang aktif melayani anak sekolah menyusut menjadi 257 unit.

Program MBG memang niatnya mulia. Tapi kalau sistem pencairan anggaran Virtual Account di tingkat pusat masih sering “batuk-batuk”, piring gratis untuk anak bangsa akan terus berselang-seling antara terisi dan kosong. (Ra Indrata)