Anggaran Anjlok, Wali Kota Wahyu Hidayat Tetap Bagikan 3.513 Seragam Gratis

MALANG POST – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, menyerahkan bantuan 3.513 setel seragam sekolah gratis siap pakai, bagi siswa kurang mampu kategori Desil 1 dan 2 di BBPPMPV BOE Arjosari, Kamis (23/7/2026), di tengah efisiensi anggaran yang menyusut hingga Rp1,5 miliar.

Niatnya membantu rakyat kecil. Tapi kalau sosialisasinya terlambat, niat baik itu justru bikin wali murid tepok jidat.

Itulah cerita di balik pembagian seragam gratis Pemkot Malang tahun ini.

Kamis (23/7/2026), suasana di Gedung BBPPMPV BOE/VEDC Arjosari tampak semarak. Momen Peringatan Hari Anak Nasional ke-42, sekaligus pengukuhan Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM) periode 2026–2030, dimanfaatkan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, untuk membagikan seragam sekolah gratis secara simbolis.

Tahun ini, bantuan menyasar 2.013 siswa kelas 1 SDN dan 1.500 siswa kelas 7 SMPN. Tiap anak menerima dua setel seragam siap pakai: merah-putih atau biru-putih, plus seragam pramuka lengkap dengan topi dan atributnya.

Namun, ada yang beda jauh dibanding tahun lalu. Anggarannya menyusut tajam. Dari yang semula Rp6 miliar, kini dipangkas habis menjadi Rp1,5 miliar saja.

“Kami akui ada penurunan anggaran yang signifikan. Tapi kendati anggaran terbatas, kami tetap mempertahankannya. Kami siasati dengan memprioritaskan siswa kurang mampu,” ungkap Wahyu Hidayat.

BUAT SEKOLAH: Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyerahkan bantuan seragam gratis kepada 2.013 siswa SDN, dengan kategori Desil 1 dan 2 di lingkungan PPPTK BOE/VEDC, Arjosari, Kamis (23/07/2026). (Foto: Iwan Kaconk/Malang Post)

Pria lulusan ITN Malang yang juga mantan Sekda Kabupaten Malang itu menegaskan, penerima bantuan kini diperketat. Fokusnya hanya untuk keluarga pra-sejahtera kategori Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Supaya bantuan ini betul-betul tepat sasaran,” tegas Wahyu.

Sistemnya pun diubah. Kalau dulu berupa kain bakal, sekarang berupa baju jadi yang siap pakai. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyebut proses pendataan melibatkan Dinas Sosial P3AP2KB untuk verifikasi ketat di lapangan.

Suwarjana juga mengimbau sekolah agar tidak menegur jika ada siswa yang belum berseragam baru. “Kami berikan toleransi. Baik sekolah negeri maupun swasta,” katanya.

Di atas kertas, skema itu nampak rapi. Tapi di lapangan, realitanya beda cerita.

Kritik pedas datang dari Gedung Dewan. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, menyayangkan pendistribusian seragam yang dinilainya kelewat telat.

“Kami berharap pendistribusian seragam gratis tidak sampai terlambat seperti sekarang ini. Diknas mestinya lebih siap sejak pengumuman SPMB. Sosialisasi segera, jadi orang tua bisa memastikan dapat atau tidak,” cetus Suryadi.

Keluhan Suryadi menyuarakan jeritan hati para orang tua. Salah satunya Abdul Karim, wali murid kelas 1 SDN Blimbing.

Karim mengaku sudah terlanjur membeli seragam secara mandiri sebelum informasi bantuan ini sampai ke telinganya.

“Kami beli kebutuhan seragam sekolah secara lengkap habis Rp600 ribuan. Kalau tahu ada bantuan seragam gratis, pastinya kami menunggu,” keluh Karim.

Bagi keluarga kurang mampu, uang Rp600 ribu tentu bukan angka kecil. Uang sebesar itu mestinya bisa dialokasikan untuk kebutuhan dapur atau belanja buku.

Pemerintah Kota Malang memang berhasil melakukan efisiensi anggaran. Bantuan seragam gratis tetap berjalan meski dana dipangkas 75 persen. Namun pelajaran berharga dari Arjosari hari ini jelas: bantuan sosial bukan cuma soal besaran nominal, tapi juga soal kecepatan penyampaian informasi.

Sebab, bantuan yang datang terlambat sering kali tak lagi jadi penolong, melainkan sekadar penambal penyesalan. (Iwan Kaconk / Ra Indrata)