Digitalisasi 99,3 Persen, Tantangan Kota Batu Kini Ubah Kebiasaan Warga

MALANG POST – Transformasi digital di Kota Batu hampir menyentuh titik sempurna. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kota Batu mencapai 99,3 persen, dalam penilaian Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah kerja Bank Indonesia Malang tahun 2026.

Angka tersebut menempatkan Kota Batu sebagai salah satu daerah dengan tingkat digitalisasi transaksi tertinggi di wilayah Malang Raya. Namun bagi Wali Kota Batu, Nurochman, capaian hampir sempurna itu justru membuka tantangan baru, yakni mengubah kebiasaan masyarakat agar benar-benar terbiasa dengan sistem pembayaran digital.

Menurutnya, persoalan terbesar digitalisasi bukan lagi soal infrastruktur, aplikasi, atau jaringan. Melainkan adaptasi perilaku masyarakat di lapangan.

Ia bahkan berbagi cerita unik saat melakukan peninjauan penggunaan pembayaran digital QRIS di Pasar Induk Among Tani. Saat itu, Cak Nur sapaan akrabnya, menemukan pedagang yang memiliki QRIS tetapi tidak menaruhnya di tempat yang terlihat pembeli.

“Barcode-nya justru disembunyikan di bawah meja. Setelah saya tanya, ternyata rekeningnya tersambung ke rekening istrinya,” ujarnya.

Cerita sederhana itu, menurutnya, menggambarkan bahwa digitalisasi bukan sekadar memasang perangkat atau menyediakan aplikasi. Lebih dari itu, ada proses edukasi dan perubahan kebiasaan masyarakat yang harus dilakukan secara bertahap.

“Digitalisasi itu bukan tren. Ini kebutuhan untuk membangun sistem yang transparan dan memudahkan masyarakat,” tegasnya.

NYARIS SEMPURNA: Wali Kota Batu Nurochman saat menyampaikan indeks ETPD Kota Batu yang nyaris sempurna dengan nilai 99,3 persen. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)

Karena itu, Pemkot Batu kini mendorong perluasan penggunaan transaksi digital hingga ke level paling bawah. Tidak hanya di hotel, restoran, atau pusat wisata, tetapi juga menyasar pedagang pasar, UMKM, hingga pelaku usaha di desa-desa.

Cak Nur menilai digitalisasi keuangan akan menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Transaksi non-tunai dinilai mampu meminimalkan potensi kebocoran sekaligus mempercepat layanan publik.

“Manfaat ekonomi digital ini harus dirasakan semua. Dari hotel berbintang sampai pedagang sayur di pasar,” katanya.

Capaian Kota Batu mendapat apresiasi dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi. Menurutnya, indeks 99,3 persen menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mempercepat digitalisasi sistem pembayaran.

“Ini capaian luar biasa. Artinya hampir seluruh transaksi pemerintah daerah sudah terdigitalisasi,” ujarnya.

Meski begitu, Indra menekankan bahwa pekerjaan berikutnya adalah memastikan digitalisasi tersebut inklusif dan benar-benar digunakan oleh masyarakat. Sektor pariwisata, perdagangan, hingga UMKM dinilai memiliki peran besar dalam memperluas penggunaan pembayaran digital di Kota Batu.

“Digitalisasi akan berhasil jika dipakai sehari-hari oleh masyarakat, bukan hanya tersedia secara sistem,” jelasnya.

Dengan capaian hampir sempurna itu, Kota Batu kini berada pada fase berikutnya, yakni memperkuat literasi digital masyarakat. Sebab, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan manusia yang menggunakannya. (Ananto Wibowo)