SEPAKAT: Jajaran Kejaksaan Negeri Kota Batu sepakat berikan layanan terbaik ke masyarakat. (FOTO: ANANTO/HARIAN DI’S WAY MALANG POST)
Batu – Kualitas pelayanan publik wajib ditingkatkan. Agar lebih maksimal dan profesional. Ini dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Batu. Menyediakan makan gratis bagi masyarakat.
Khusus bagi mereka, yang dalam proses pelayanan tilang melebihi waktu empat menit. Kajari Kota Batu, Supriyanto menjelaskan: Ini sebuah wujud meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan tilang harus selesai dalam waktu empat menit.
“Jika pelayanan lebih dari waktu yang ditetapkan. Misalnya, hingga 10 menit. Masyarakat memiliki hak mengadu. Jika terbukti, masyarakat bisa dapat makan gratis,” jelas Supriyanto kepada Di’s Way Malang Post.
Ini dikarenakan, Kejaksaan adalah abdi mayarakat. Tugasnya memberikan layanan publik. Bukan mendapatkan layanan dari masyarakat. Selama ini, masyarakat harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) jika harus mengurus sesuatu di Kejaksaan.
“Mulai saat ini kami buat SOP bagi petugas. Tujuannya agar tak hanya masyarakat saja yang dikenakan SOP. Misalnya jika di bagian tilang, maka Seksi Pidana Umum yang akan memberikan makanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Makan gratis juga diberlakukan di layanan lainnya. Jika terjadi pelanggaran SOP yang disepakati. Inovasi ini, upaya untuk mendapatkan prestasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Demi terwujudnya hal itu, masyarakat bisa mengadukan pelayanan yang tidak prima ke bagian resepsionis.
Selanjutnya akan diteruskan ke Kajari Supriyanto. Masyarakat juga bisa lapor langsung kepada Kajari, jika bertemu di lokasi atau melalui pesan singkat. Agar makin mantap, ditandatangi komitmen peningkatan layanan menuju WBK dan WBBM di halaman depan Kejari Batu, kemarin.
Setidaknya ada 15 inovasi yang dirancang. Agar pelayanan masyarakat lebih profesional. Diantaranya sudah terealisasi. Seperti layanan konsultasi hukum secara virtual dan e-tilang. Ia mengingatkan kepada jajarannya agar bertugas dengan jujur, menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Jika hal tersebut benar-benar dihilangkan, saya sangat yakin pelayanan terbaik akan hadir dengan sendirinya,” pungkasnya. (ano/jan)
