Wali Kota Batu, Nurochman. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
MALANG POST – Pemkot Batu resmi merancang KUA-PPAS 2027, dengan nilai belanja Rp1,05 triliun dan PAD Rp345,41 miliar, yang difokuskan pada penguatan desa, pertanian smart farming, hingga Program 1.000 Sarjana.
Pemkot Batu mulai membuka peta fiskal untuk pembangunan tahun depan. Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,05 triliun, sedangkan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp970,62 miliar.
Wali Kota Batu Nurochman mengatakan, rancangan anggaran tersebut tidak sekadar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Anggaran 2027 akan difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, mulai dari layanan dasar, infrastruktur, pertanian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, hingga pendidikan.
“Anggaran tahun 2027 harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami membuka ruang untuk rekomendasi dan program konkret yang dapat memperkuat ekonomi masyarakat,” ujar Cak Nur—sapaan akrab Nurochman, Minggu (9/8/2026).
Dalam dokumen tersebut, Pemkot Batu mengusung tema pembangunan “Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Daerah.” Tema itu mengacu pada RKPD 2027 yang menjadi bagian dari RPJMD Kota Batu 2025–2029.
Dari sisi pendapatan, proyeksi Rp970,62 miliar masih didominasi dana transfer yang nilainya mencapai Rp614,20 miliar atau sekitar 63,3 persen. Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok Rp345,41 miliar (35,6 persen), sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan Rp11 miliar (1,1 persen).
Komposisi tersebut menunjukkan pekerjaan rumah Pemkot Batu untuk memperkuat kemandirian fiskal masih cukup besar karena porsi pendapatan transfer masih menjadi penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan daerah.
“Porsi PAD yang berkontribusi sekitar 35,6 persen menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah masih menjadi agenda strategis Pemerintah Kota Batu ke depan,” katanya.
Di sisi lain, belanja daerah dirancang sebesar Rp1,05 triliun. Kebijakan belanja menggunakan prinsip money follows program dan spending better. Artinya, pengalokasian anggaran diarahkan pada program prioritas dengan mempertimbangkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.
Sejumlah sektor menjadi sasaran utama, mulai pelayanan dasar, penguatan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dasar, ketahanan pangan, hingga percepatan transformasi digital.
Untuk menutup kebutuhan defisit anggaran tersebut, pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp80,08 miliar. Seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pemkot Batu tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan maupun penyertaan modal.
KUA-PPAS 2027 juga menempatkan enam arah kebijakan sebagai pijakan pembangunan, yakni penguatan struktur ekonomi berbasis agrokreatif, transformasi pertanian modern melalui konsep smart and integrated farming, penguatan pariwisata berkualitas dan UMKM, penciptaan iklim investasi yang kondusif, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi tata kelola pemerintahan.
Salah satu program yang mulai disiapkan berada di sektor pertanian. Pemkot Batu akan mengembangkan Smart and Integrated Farming di atas aset pemerintah di Desa Giripurno dengan lahan seluas sekitar 2,8 hektare.
Konsep tersebut diarahkan untuk mendorong pertanian yang lebih modern dan terintegrasi. Selain meningkatkan produktivitas, pengembangan itu diharapkan bisa menjadi bagian dari penguatan ekonomi berbasis pertanian yang menjadi salah satu karakter Kota Batu.
Sementara itu, sektor UMKM didorong naik kelas melalui digitalisasi, sertifikasi produk, hingga perluasan akses pasar. Penguatan investasi dan perdagangan juga disiapkan untuk menciptakan lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat.
Di sektor pendidikan, Pemkot Batu melanjutkan Program 1.000 Sarjana. Kerja sama dengan perguruan tinggi akan terus diperluas agar program tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Target makroekonomi pun telah dipasang untuk 2027. Pertumbuhan ekonomi Kota Batu diproyeksikan berada pada kisaran 4,98 hingga 6,02 persen. Angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 2,49 hingga 2,78 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat pada rentang 80,84 hingga 81,74 poin.
Cak Nur menegaskan, ukuran keberhasilan APBD bukan terletak pada besar kecilnya angka yang tertulis dalam dokumen anggaran, melainkan seberapa jauh belanja tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang kita tetapkan, melainkan dari sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan manfaat nyata yang dirasakan seluruh masyarakat Kota Batu,” tegasnya. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)
