Angka Stunting Batu Naik 2 Persen, Pemkot Perkuat Intervensi Lintas Sektor

MALANG POST – Sekretaris Daerah Kota Batu Alfi Nurhidayat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Tengkes (Stunting) di Balai Kota Among Tani, Senin (28/9/2026), untuk memperkuat konvergensi intervensi lintas sektor setelah ditemukannya kenaikan prevalensi sebesar 2 persen akibat validasi data masif.

Prevalensi angka tengkes (stunting) di Kota Batu mencatatkan kenaikan sekitar 2 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya, yakni dari 10,19 persen menjadi 12,75 persen pada 2026. Kendati demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tidak menjadikan kenaikan tersebut sekadar angka statistik. Pendataan masif dan validasi presisi di tingkat tapak justru membuka gambaran objektif mengenai kondisi riil gizi anak-anak di Kota Batu.

Hal tersebut menjadi isu krusial dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kota Batu yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu di Gedung Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Senin (28/9/2026).

Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Alfi Nurhidayat, dan dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan (stakeholders) lintas sektor, mulai dari jajaran kepala perangkat daerah, para camat, hingga kepala desa dan lurah se-Kota Batu.

Alfi menjelaskan bahwa berdasarkan pemutakhiran data Dinkes, memang terdapat kenaikan prevalensi stunting sebesar 2 persen. Namun, kenaikan angka tersebut tidak serta-merta mengindikasikan memburuknya kualitas penanganan di lapangan secara umum.

Menurutnya, lonjakan kurva tersebut didorong oleh efektivitas dan jangkauan penyisiran data yang makin masif. Pemkot Batu memperluas cakupan serta akurasi pendataan lapangan melalui instrumen Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) serta pendataan berbasis aplikasi kesehatan daerah.

“Dengan masifnya tim medis dan relawan yang turun langsung ke lapangan, tingkat akurasi data menjadi jauh lebih tinggi. Kita sendiri yang justru berani membuka kondisi riil status stunting yang terdata,” tegas Alfi, Senin (28/9/2026).

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menyembunyikan atau memanipulasi data riil demi pencitraan daerah. Sebab, keterbukaan data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menentukan formula intervensi secara cepat dan tepat sasaran. “Apakah kita sedih? Tentu sedih. Namun, pencitraan yang mengabaikan realitas tentu sangat kita hindari,” ujarnya.

RAKOR: Sekda Kota Batu, Alfi Nurhidayat saat membuka rakor pencegahan dan percepatan penurunan stunting (P3S) tingkat Kota Batu tahun 2025. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)

Menurut Alfi, semakin cepat temuan kasus stunting terdeteksi di masyarakat, semakin cepat pula tindakan intervensi gizi medis dilakukan. Oleh sebab itu, penanganan stunting tidak dapat dibebankan semata-mata kepada sektor dinas kesehatan. “Konvergensi intervensi lintas sektoral menjadi kunci mutlak agar angka stunting dapat ditekan secara berkelanjutan hingga nol (zero stunting),” tambahnya.

Alfi menyebutkan bahwa pihak pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan merupakan garda terdepan dalam aksi pencegahan stunting. Intervensi berbasis komunitas lokal sangat krusial karena dinamika kebutuhan setiap keluarga tergolong spesifik.

Ia mengapresiasi jajaran kepala desa, lurah, kader posyandu, dan perangkat wilayah yang gigih mendampingi warga terindikasi.

Menurutnya, ketika ditemukan balita yang mengalami kendala asupan gizi atau berasal dari keluarga prasejahtera, langkah penanganan tidak boleh selalu bergantung pada alokasi anggaran formal pemerintah. Budaya gotong royong dan kesetiakawanan warga lokal juga menjadi bagian penting dari intervensi sosial.

“Ketika ada anak-anak yang kesulitan makan atau berasal dari keluarga kurang mampu, muncul rasa tanggung jawab sosial, kebersamaan, dan kesadaran patungan (udunan). Itulah wujud nyata konvergensi lintas sektoral yang kita dorong untuk bersama-sama mengentaskan stunting,” jelasnya.

Alfi menyadari bahwa keterbatasan ekonomi keluarga menjadi salah satu tantangan riil di lapangan. Tidak semua orang tua memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi pemenuhan gizi seimbang anak secara konsisten. “Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, tidak semua keluarga mampu membeli asupan nutrisi tambahan atau susu formula secara rutin,” ungkapnya.

Oleh karena itu, aksi penanganan stunting harus dijalankan secara terpadu, melibatkan jejaring pemerintah, elemen masyarakat, hingga lingkungan keluarga terdekat.

Pemkot Batu juga menaruh perhatian besar pada faktor penyebab di luar asupan makanan kognitif. Menurut Alfi, kualitas sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) memegang peranan hingga 70 persen dalam mencegah risiko tengkes pada anak.

“Apakah kecukupan gizi hanya tergantung pada makanan saja? Jelas tidak. Ketersediaan sanitasi yang layak dan lingkungan yang bersih sangat memengaruhi derajat kesehatan balita di masyarakat,” urainya.

Atas dasar itu, ia menginstruksikan perangkat daerah yang membidangi kawasan perumahan, permukiman, dan cipta karya untuk mempercepat penyediaan sarana sanitasi dasar dan utilitas air bersih di kantong-kantong pemukiman warga.

Alfi menegaskan kembali bahwa presisi data adalah langkah awal untuk menentukan jenis intervensi yang paling efektif. Dengan basis data yang solid, pemerintah daerah dapat mengeksekusi penanganan secara presisi.

“Ini menjadi komitmen bersama seluruh elemen Kota Batu. Diawali dengan keterbukaan data yang masif, kita dapat bergerak lebih cepat dan tepat dalam mengambil langkah intervensi guna membebaskan anak-anak Kota Batu dari stunting,” pungkasnya. (Ananto Wibowo)