Data Pusat-Daerah Diminta Sinkron, Agar DBHCHT Kota Batu Tak Salah Sasaran

MALANG POST – Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah, dalam forum REBOAN bersama Kemendagri secara daring, Kamis (3/9/2026), guna memastikan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tepat sasaran serta tidak tumpang-tindih.

Data menjadi salah satu kunci agar program pemerintah tidak salah alamat. Hal itu ditekankan oleh Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, saat mengikuti forum REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring dari Balai Kota Among Tani.

Dalam forum yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri tersebut, Heli secara khusus menyoroti pentingnya penyelarasan data antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Menurutnya, sinkronisasi data dibutuhkan agar kebijakan yang dirancang oleh pemerintah pusat benar-benar sesuai dengan kondisi di daerah. Selain itu, penyelarasan juga diperlukan untuk mencegah program yang berpotensi tumpang-tindih saat diterapkan.

“Harapannya, pemerintah pusat bersama kementerian terkait dapat memperkuat koordinasi serta menyelaraskan data maupun kebijakan sehingga pengelolaan DBHCHT lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan,” ujar Heli, Kamis (3/9/2026).

REBOAN: Wali Kota Batu Heli Suyanto, saat mengikuti forum Reboan atau rembuk dan bincang-bincang otonomi daerah bersama Kemendagri. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)

Heli menilai, persoalan data bukan sekadar urusan administrasi. Ketepatan data akan menentukan pihak yang menjadi sasaran program dan cara anggaran memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Pemkot Batu mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan kementerian terkait. Dengan data yang selaras, program pembangunan maupun pelayanan publik diharapkan dapat lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Forum REBOAN sendiri menjadi ruang koordinasi antara kepala daerah dan pemerintah pusat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah secara langsung kepada Kemendagri.

“Forum tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap berada dalam satu arah dengan kebijakan nasional, terutama ketika program pemerintah melibatkan pembagian kewenangan, pendanaan, serta penggunaan data lintas tingkatan pemerintahan,” paparnya.

Heli berharap komunikasi seperti ini tidak berhenti pada forum diskusi. Sinkronisasi data dan kebijakan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah.

Dengan begitu, setiap program yang turun ke daerah tidak hanya tepat secara aturan, melainkan juga tepat kebutuhan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Batu. (Ananto Wibowo)