MALANG POST – Tepat pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang jatuh pada Senin (17/8/2026) hari ini, seluruh elemen bangsa kembali dipanggil untuk merenungkan kembali esensi hakiki dari kemerdekaan.
Mengusung tema besar “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, tajuk peringatan tahun ini sejatinya merangkum untaian mimpi dan cita-cita paling mendasar dari seluruh lapisan rakyat Indonesia.
Namun, di balik riuh bendera merah putih dan pesta peringatan di berbagai pelosok daerah, pertanyaan krusial meruak: sudahkah kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran itu benar-benar dirasakan hingga ke ceruk-ceruk akar rumput?
Sengkarut ketimpangan sosial, dominasi cengkeraman oligarki, hingga fungsi krusial perlawanan masyarakat sipil dibedah tuntas dalam talk show Idjen Talk yang disiarkan langsung oleh Radio City Guide 911 FM pada Senin (17/8/2026) hari ini.
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Malang (UNISMA), Profesor Mas’ud Sa’id, memaparkan trias makna di balik tema HUT RI ke-81.
Berdaulat berarti martabat Indonesia tidak boleh dibeli atau tergadaikan oleh kepentingan asing maupun elite tertentu. Adil bermakna negara hadir merawat seluruh warga dari Sabang sampai Merauke tanpa diskriminasi. Sedangkan makmur berarti terwujudnya kesejahteraan nyata di dapur rakyat.
“Untuk mewujudkan tiga pijakan tersebut, ujian utamanya ada di tangan para penyelenggara negara. Harus ada komitmen politik yang kuat untuk membongkar tatanan birokrasi dan hukum yang selama ini dikuasai kelompok oligarki, lalu mengembalikannya murni untuk kepentingan rakyat banyak,” tegas Prof. Mas’ud.
Jurang Persepsi Antara Elite dan Akar Rumput
Pandangan tajam ditambahkan oleh Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Profesor Wahyudi Winarjo. Ia menilai ada jurang persepsi (gap) yang sangat lebar antara klaim keberhasilan elite politik dengan realitas pahit di tingkat akar rumput.
“Secara narasi, komitmen keadilan dan kemakmuran itu sangat bagus. Namun ironisnya, program-program prioritas nasional yang berniat baik kerap dirampok oleh oknum-oknum bermental korup. Akibatnya, adil dan makmur hanya dinikmati segelintir orang. Elite politik di atas panggung dengan percaya diri menyatakan Indonesia sudah makmur, padahal rakyat kecil di bawah merasakan hal yang sebaliknya,” sentil Prof. Wahyudi.
Mengukuhkan Benteng Civil Society Sebagai Kontrol Sosial
Melihat situasi tersebut, Prof. Wahyudi menekankan pentingnya peran masyarakat sipil (civil society)—mulai dari gerakan mahasiswa, akademisi, LSM, hingga paguyuban warga—untuk tidak berhenti menyuarakan kritik sebagai bentuk kontrol sosial.
“Masyarakat sipil tidak boleh lelah menyampaikan gagasan dan melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan. Tugas besar (PR) pemerintah ke depan adalah membuang ego sektoral, mau membuka diri, serta sungguh-sungguh mendengarkan jeritan rakyatnya,” pungkas Prof. Wahyudi.
Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka bukanlah waktu yang singkat. Kemerdekaan sejati bukan sekadar seremonial pengibaran bendera, melainkan pembuktian dari janji negara untuk membebaskan rakyatnya dari kemiskinan dan cengkeraman oligarki demi mewujudkan Indonesia yang benar-benar berdaulat, adil, dan makmur. (Wulan Indriyani / Ra Indrata)
