Oleh: Dahlan Iskan
Hanya sekali saya bertemu Zhu Rongji. Di Nanjing, Jiangsu. Sudah lama sekali. Itu pun bukan pertemuan khusus. Tepatnya: saya hanya melihat beliau, menghadiri pidatonya, dan tidak lebih dari itu.
Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri, Zhu Rongji seperti hilang ditelan bumi. Dari sosok yang amat populer, ia menjadi pribadi yang tak pernah sekali pun muncul di media.
Selama 23 tahun, publik tidak tahu lagi di mana keberadaan Zhu Rongji dan apa saja yang dilakukannya setelah purnatugas. Itulah budaya politik di Tiongkok: mereka yang sudah pensiun tidak pernah mau tampil di publik. Mereka konsisten menjadi pertapa.
Hal senada juga dilakukan oleh Presiden Tiongkok era Zhu Rongji menjabat Perdana Menteri, Jiang Zemin. Presiden Jiang tidak pernah muncul di permukaan. Padahal, kurang hebat apa sosok Presiden Jiang? Dialah presiden yang mengubah konsepsi Partai Komunis Tiongkok (PKT) dari partai “berkaki dua” (buruh dan tani) menjadi “berkaki tiga” (buruh, tani, dan pengusaha).
Jiang tentu sosok yang sangat kuat. Bagaimana bisa membuat pengusaha menjadi salah satu soko guru partai komunis? Bukankah komunisme lahir sebagai alat perjuangan kelas melawan kapitalisme? Bagaimana bisa kapitalis justru menjadi soko guru komunis di Tiongkok?
Namun, orang sekelas Presiden Jiang Zemin pun tidak diketahui di mana keberadaannya dan apa yang dikerjakannya setelah tak lagi berkuasa. Namanya hilang sehilang-hilangnya. Begitu pula dengan Zhu Rongji.
Hingga kemudian, tiba-tiba muncul kabar di media: Zhu Rongji meninggal dunia pada 12 Agustus 2026 di usia 97 tahun.
Kalaupun nama Zhu Rongji sering muncul di media, itu adalah media di luar negeri, termasuk di Indonesia. Nama Zhu Rongji kerap disebut sebagai rujukan ketegasan dalam memberantas korupsi. Anda tentu sudah hafal dengan adagium terkenalnya: “Sediakan 100 peti mati; 99 untuk para koruptor, dan satu untuk saya.”
Artinya, ia telah siap dibunuh oleh para koruptor sebagai bentuk balas dendam atas ketegasannya memberantas korupsi di Tiongkok.
Kata-kata Zhu Rongji itu telah menjadi seperti mantra di mana-mana. Rasanya, pameo tersebut hanya kalah populer dengan pidato Presiden Prabowo Subianto: “Akan saya kejar koruptor sampai ke Antartika.”
Tentu, wafatnya Zhu Rongji tidak membuat filosofi ‘100 peti mati’ ikut terkubur. Kata-kata itu akan terus hidup dan diucapkan oleh mereka yang merindukan korupsi diberantas habis. Pun begitu dengan pernyataan Presiden Prabowo yang akan terus dikutip oleh masyarakat Indonesia.
Meninggalnya Zhu Rongji juga secara mendadak melemparkan ingatan saya kembali ke Nanjing pada tahun 2001—tiga bulan sebelum Tiongkok resmi bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Kala itu, dunia Barat sedang merayu Tiongkok agar mau bergabung ke WTO dengan maksud agar negara tersebut bisa ‘didisiplinkan’ serta tunduk pada tata cara perdagangan global.
Terasa sekali pemerintah Tiongkok saat itu berupaya meyakinkan rakyatnya bahwa bergabung dengan WTO adalah langkah tepat. Kelihatan sekali para pengusaha di sana sempat khawatir jika Tiongkok masuk WTO, mereka tak lagi bisa bebas berdagang ke seluruh dunia—sebuah prasangka yang kelak terbukti keliru.
Kota Nanjing sendiri—yang pernah menjadi ibu kota Tiongkok—waktu itu masih tergolong kumuh dan baru memulai pembangunan menuju modernisasi. Jalan-jalan di dalam kota baru saja dilebarkan dan masih berdebu. Pohon-pohon di pinggir jalan baru ditanam dan mulai tumbuh.
Inilah kali pertama saya melihat pohon yang baru ditanam namun diameternya sudah sebesar tubuh orang dewasa. Maklum, saat itu di Indonesia kita masih terbiasa menanam bibit pohon yang masih kecil.
Pemandangan di Nanjing itu terus membekas di benak saya. Kelak, setiap kali membangun gedung baru, saya selalu meminta agar pohon yang ditanam di halamannya adalah pohon yang sudah besar. Saya ikut tidak sabar menunggu rindangnya pohon jika harus memakan waktu hingga lebih dari 10 tahun.
Pada pertemuan besar di Nanjing saat itu, delegasi dari Indonesia berjumlah lebih dari 200 orang; dari Surabaya saja mencapai 40 orang—satu bus penuh. Meskipun acara tersebut merupakan perhelatan besar pengusaha Tionghoa sedunia (Hua Shang Da Hui / 华商大会), saya bisa berkesempatan menjadi bagian dari delegasi Indonesia. Pada tahun itu, saya sudah dianggap bagian dari keluarga Tionghoa—lima tahun sebelum saya menjalani operasi transplantasi hati di Tianjin, Tiongkok.
Sejak saat itu, saya beberapa kali kembali ke Nanjing dan menyaksikan perubahan yang amat masif, begitu pula di seluruh penjuru Tiongkok. Dua tahun kemudian, saya kembali mengikuti ajang Hua Shang Da Hui di Kuala Lumpur.
Zhu Rongji adalah salah satu pemimpin besar Tiongkok modern. Seluruh mantan pemimpin Tiongkok tidak pernah lagi ikut ‘cawe-cawe’ dalam urusan negara setelah purnatugas. Tidak ada, misalnya, mantan presiden yang mendirikan partai politik baru demi meloloskan anaknya. (Dahlan Iskan)
