KECEWA: Belasan pejabat saat keluar dari hall, lantaran pelantikan urung digelar, Jumat (2/10/2026). (Foto: Iwan Kaconk/Malang Post)
MALANG POST – Batalnya pelantikan dan pengambilan sumpah 176 pejabat ASN Pemkot Malang di Gedung Graha Purva Praja Islamic Center Kedungkandang, memicu spekulasi liar serta rumor miring di lingkaran internal birokrasi Balai Kota Malang, Jumat (2/10/2026).
Pembatalan agenda krusial di panggung birokrasi pemerintahan daerah pada menit-menit terakhir, selalu menyisakan ruang spekulasi yang teramat liar.
Ketika ratusan pejabat ASN dari eselon II hingga eselon IV sudah duduk rapi menanti prosesi sakral, alasan tugas mendadak ke ibu kota yang dilontarkan pimpinan daerah justru mengundang beragam penafsiran miring di internal pegawai.
Bola liar rumor politik itulah yang kini merebak hangat di Balai Kota Malang.
Dibatalkannya acara pelantikan 176 pejabat ASN Pemkot Malang pada Jumat (2/10/2026) siang, berdalih Wali Kota Wahyu Hidayat menghadiri undangan dadakan Sekretariat Presiden RI, memicu asumsi simpang siur.
Seorang pejabat internal Pemkot Malang berinisial H, meluapkan kejanggalan yang dirasakannya terkait penundaan mendadak tersebut.
Menurut H, undangan dadakan dari Sekretariat Presiden, biasanya dipicu oleh kondisi darurat nasional. Seperti bencana alam besar atau gejolak unjuk rasa masif.
Padahal, situasi keamanan di Kota Malang saat ini berada dalam kondisi aman dan kondusif.
”Kalau memang seluruh regulasi dan rekomendasi mutasi sudah dikantongi serta dijalankan secara benar, tidak perlu ada kekhawatiran berisiko hukum atau takut dicokok KPK.”
“Tidak perlu juga membatalkan pelantikan hari ini dengan dalih terbang ke Jakarta. Sangat mungkin ada keretakan atau gesekan internal antarpejabat berwenang yang belum solid,” cetus H, Jumat (2/10/2026).
H mengibaratkan pembatalan pelantikan ini, seperti prosesi hajatan pernikahan yang sudah siap menggelar ijab kabul.
Para tamu undangan, saksi, dekorasi, hingga hidangan makanan sudah tersaji lengkap di lokasi acara.
Namun prosesi sakral tersebut mendadak batal dilaksanakan, hanya karena sang penghulu tidak hadir di tempat.
”Saya memastikan para pejabat beserta keluarganya menanggung malu besar di depan publik. Sekarang tinggal menunggu tanggung jawab Wali Kota untuk meredakan kekecewaan ratusan ASN yang batal dilantik,” kritiknya tajam.
PJ Sekretaris Daerah Kota Malang, Dandung Djulharjanto. (Foto: Iwan Kaconk/Malang Post)
Menanggapi bergulirnya bola liar spekulasi miring di kalangan pegawai, Pj Sekretaris Daerah Kota Malang, Dandung Djulharjanto, memilih memberikan jawaban singkat dan lugas.
Lewat pesan tertulis, Dandung menegaskan bahwa pembatalan tersebut, murni disebabkan oleh agenda dinas mendadak Wali Kota ke Jakarta.
”Yang pasti dan saya ketahui Pak Wali Kota ada kegiatan dinas mendadak ke Jakarta. Kalau soal hal-hal lainnya saya tidak tahu,” jawab Dandung melalui aplikasi WhatsApp.
Dari kacamata pengamat politik, Dosen sekaligus Pakar Kebijakan Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Asep Nurjaman, menilai langkah Kepala Daerah mendatangi undangan Presiden merupakan hal yang lumrah dalam hirarki pemerintahan.
Asep berpendapat, penundaan acara pelantikan bukanlah kiamat bagi birokrasi karena jadwalnya tinggal disesuaikan ulang.
”Mutasi merupakan hal biasa di setiap pemerintah daerah dan merupakan kewenangan penuh Kepala Daerah. Tujuannya tentu menata pejabat eselon II hingga IV agar sanggup mendukung serta mensukseskan program kerja Wali Kota,” sebut Asep Nurjaman menetralkan suasana. (Iwan Kaconk/Ra Indrata)
