Forum Konsultasi Publik BBPPMPV BOE: Evaluasi Mutu Layanan

MALANG POST – Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE) Malang, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 pada 27–28 Juli 2026 di kampus BOE Malang, dengan melibatkan 54 pemangku kepentingan internal dan eksternal, guna mengevaluasi serta meningkatkan mutu enam standar pelayanan publik secara transparan.

Meningkatkan kualitas pelayanan, tak bisa dilakukan dengan menepuk dada sendiri. Institusi pemerintah tidak boleh mengklaim sepihak bahwa layanannya sudah sempurna. Pengguna layananlah yang memegang kartu penilaian.

Prinsip dasar itulah yang diusung Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE) Malang. Lembaga di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 selama dua hari, 27–28 Juli 2026, di kampus BBPPMPV BOE, Kota Malang.

Bagi Kepala BBPPMPV BOE Malang, Dr. Anwar Sidarta, S.Si., M.Si., forum ini bukan panggung retorika apalagi formalitas menggugurkan kewajiban administratif.

“Sesungguhnya kita sedang mengevaluasi diri,” tegas Anwar saat membuka forum.

Semua lini disisir. Mulai dari pelayanan pelatihan guru, pengawasan sekolah, transaksi sewa gedung, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga pola interaksi dengan warga RW sekitar, aparat keamanan, dan media massa.

KOMPAK: Total ada 54 peserta, dengan 24 orang merupakan pihak eksternal, yang mengikuti Forum Konsultasi Publik 2026. (Foto: Ra Indrata/Malang Post)

Anwar memandang kritik bukan sebagai ancaman yang menakutkan. Justru sebaliknya. Bahaya laten birokrasi muncul saat institusi mulai menutup telinga dari jeritan atau keluhan masyarakat.

“Kritik dan masukan itu bukan ancaman bagi lembaga pelayanan. Bahaya besar sesungguhnya adalah ketika kita sudah tidak mau lagi mendengarkan masukan dari pengguna layanan,” tandasnya.

BBPPMPV BOE Malang memang memikul beban tugas yang tidak ringan. Lembaga penjamin mutu pendidikan vokasi ini, melayani pendidik dan tenaga kependidikan dari 11 provinsi di Indonesia, bahkan mencakup seluruh Nusantara untuk beberapa program khusus.

Keberagaman peserta diklat membawa keunikan tersendiri. Asimilasi budaya terjadi saban hari di kampus ini.

“Melihat peserta dari Indonesia timur, kita harus paham. Budaya dan konsumsinya beda dengan Jawa Timur. Harus disiapkan ekstra, jangan sampai yang di belakang tidak kebagian,” ujar Anwar berkelakar menyegarkan suasana forum.

Bukan cuma fokus pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), jangkauan layanan BOE Malang kini makin melebar. Dalam dua pekan ke depan, BOE bakal menggelar pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru-guru Sekolah Luar Biasa (SLB) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jatim.

Ketua Panitia Forum Konsultasi Publik 2026, Toni Poejoharnanto, S.Kom. (Foto: Ra Indrata/Malang Post)

Sementara itu, Ketua Panitia FKP 2026, Toni Poejoharnanto, S.Kom., membeberkan bahwa forum ini melibatkan 54 peserta dari berbagai unsur eksternal dan internal.

Dari 54 peserta, sebanyak 24 orang merupakan pihak eksternal. Unsur yang diundang sangat beragam: kepala sekolah, pengawas SMK, guru, instruktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dunia usaha dan dunia industri (DUDI), penyewa fasilitas gedung, hingga tokoh masyarakat setempat.

“Kami ingin mendapatkan masukan autentik mengenai enam standar pelayanan kami. Semakin banyak unsur yang terlibat, semakin kaya masukan yang didapat,” terang Toni.

Sejauh ini, tingkat kepuasan publik terhadap BOE Malang sejatinya tergolong sangat tinggi. Berdasarkan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diunggah secara terbuka di laman resmi lembaga, responden yang memilih kategori “Puas” dan “Sangat Puas” konsisten menembus angka di atas 90 persen.

Namun, BOE Malang enggan cepat berpuas diri. Evaluasi bakal terus diperketat. Jika selama ini survei kepuasan publik digelar dua kali dalam setahun, ke depan frekuensinya bakal ditingkatkan menjadi triwulanan hingga bulanan.

“Semakin sering survei dilakukan, makin presisi kita membaca kekurangan di lapangan. Kami ingin kualitas pelayanan ini benar-benar maksimal,” pungkas Toni. (Ra Indrata)