KEPALA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu, Arief As Siddiq. (Foto: Ananto Wibowo / Malang Post)
MALANG POST – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), merampungkan skema regulasi dan kerja sama penyediaan 1.000 unit rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah strategis yang melibatkan Real Estate Indonesia (REI), Apernas, serta perbankan ini, disiapkan untuk menekan angka backlog perumahan di Kota Batu yang saat ini diperkirakan mencapai 7.000 unit.
Komitmen Pemkot Batu dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus digenjot. Tak hanya menuntaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu kini tengah mematangkan skema penyediaan rumah murah melalui kolaborasi lintas sektor.
Pada Juli 2026 ini, program tersebut memasuki fase krusial. Pemkot Batu sedang menyiapkan regulasi pendukung sekaligus merampungkan skema kerja sama dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan dan sektor perbankan.
Kepala Disperkim Kota Batu, Arief As Siddiq, mengungkapkan bahwa sinergi dengan kalangan pengembang menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan lahan serta mempercepat pembangunan hunian bagi MBR.
“Kami sedang menyiapkan regulasi sekaligus membangun kolaborasi dengan asosiasi pengembang perumahan seperti Real Estate Indonesia (REI), Apernas, serta pihak perbankan. Kami berharap, pada bulan Juli ini nota kesepahaman (MoU) sudah bisa dituntaskan,” ujarnya, Senin (20/7/2026).
Kolaborasi tersebut dinilai sangat vital mengingat keterbatasan lahan dan anggaran daerah. Dengan melibatkan pihak swasta dan lembaga pembiayaan, program penyediaan rumah murah diharapkan dapat berjalan lebih cepat tanpa sepenuhnya membebani APBD Kota Batu.
Skema kemitraan ini menjadi bentuk implementasi semangat gotong royong dalam pembangunan sektor perumahan. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator dan fasilitator, pengembang menyiapkan lahan serta konstruksi pembangunan, sedangkan sektor perbankan mendukung skema pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat penerima manfaat.
Menurut Arief, persoalan hunian tidak sekadar berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal fisik. Lebih dari itu, rumah yang layak huni menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Rumah yang sehat dan aman diyakini mampu mendukung tumbuh kembang keluarga, meningkatkan produktivitas harian, hingga menjadi instrumen efektif dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.
“Tujuan utamanya adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan,” tegasnya.
Program rumah murah bagi MBR ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang mendorong percepatan penyediaan rumah rakyat. Pemkot Batu pun berupaya mengambil peran aktif dengan membangun ekosistem kolaboratif antara pemerintah, pengembang, dan lembaga keuangan.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya konkret untuk mengurangi angka backlog perumahan di Kota Batu yang saat ini masih cukup tinggi. Berdasarkan data kementerian terkait dan Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan di Kota Batu diperkirakan mencapai sekitar 7.000 unit.
Arief menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai tahapan persiapan agar program rumah subsidi bisa benar-benar terwujud secara presisi. Langkah awal dimulai dari kajian kebutuhan, survei ketersediaan lahan, hingga konsolidasi intensif bersama para pemangku kepentingan.
“Untuk mendukung program pemerintah pusat mengenai pembangunan tiga juta rumah, kami sudah mulai melakukan kajian dan langkah-langkah konkret. Tujuannya agar program rumah subsidi juga bisa dibangun di Kota Batu dan benar-benar memfasilitasi kebutuhan hunian MBR,” ujar Arief.
Sebagai tahap awal, Pemkot Batu menargetkan pembangunan 1.000 unit rumah subsidi. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap dalam satu kawasan terpadu agar lebih terencana, rapi, dan efisien dari segi infrastruktur penunjang.
Dari target 1.000 unit yang direncanakan, tahap awal pembangunan diproyeksikan mencakup sekitar 200 unit rumah, yang kemudian dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh target terpenuhi. Jika seluruh proses perizinan berjalan lancar, Arief optimistis pembangunan fisik dapat dimulai pada pertengahan 2026.
Menurutnya, kunci utama percepatan pembangunan rumah subsidi terletak pada ketersediaan lahan. Selama ini, ketersediaan lahan menjadi kendala utama karena harga tanah di kawasan Kota Batu relatif tinggi.
“Yang paling penting itu lahan. Kalau lahan sudah siap, perbankan oke, dan pengembang oke, maka pembangunan bisa langsung dimulai. Calon user sudah pasti banyak yang menunggu,” tegasnya.
Di sisi lain, perkembangan sektor properti di Kota Batu selama ini didominasi oleh perumahan kelas menengah ke atas. Harga rumah di pasaran rata-rata berada di kisaran Rp600 juta hingga Rp700 juta per unit, yang sulit dijangkau oleh kelompok MBR.
“Kondisi itu membuat masyarakat berpenghasilan rendah tidak punya banyak pilihan. Oleh karena itu, atas arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada tahun 2026 ini kami memprioritaskan program perumahan untuk MBR,” pungkasnya. (Ananto Wibowo / Ra Indrata)
