Organda dan Pakar Desak Pemkot Malang Segerakan Realisasi Angkot Jadi Feeder Trans Jatim

MALANG POST – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur memastikan kehadiran bus Trans Jatim di wilayah Malang Raya bukan untuk mematikan eksistensi angkutan kota (angkot), melainkan untuk berkolaborasi melalui skema feeder (angkutan pengumpan). Hal tersebut ditegaskan dalam talkshow di Idjen Talk Radio City Guide, Selasa (12/5), sebagai langkah modernisasi transportasi publik yang terintegrasi di Malang.

Kasi Prasarana Bidang Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jatim, Mulyono, menjelaskan, Trans Jatim dan angkot memiliki segmentasi layanan yang berbeda. Trans Jatim hadir sebagai moda transportasi berkapasitas besar untuk jarak jauh, sementara angkot akan diposisikan sebagai pelayan kawasan permukiman dengan jarak pendek.

“Trans Jatim hadir bukan sebagai kompetitor, melainkan mitra kolaborasi. Angkot nantinya berfungsi sebagai feeder yang menjangkau titik-titik yang tidak dilalui bus besar,” ujar Mulyono.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa realisasi skema ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dishub setempat. Hingga saat ini, pihak Provinsi masih menunggu hasil kajian teknis, termasuk penentuan penataan rute kembali (rerouting).

“Kami siap mendukung penuh agar eksistensi angkot tidak tergeser, justru dibuat lebih modern agar kembali diminati masyarakat. Kami berharap Dishub Kota Malang segera merampungkan kajian tersebut,” imbuhnya.

Organda Tagih Realisasi

Di sisi lain, Sekretaris Organda Malang, Purwono Tjokro, menyambut baik wacana kolaborasi tersebut. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis terkait banyaknya rencana penataan angkot yang selama ini dinilai hanya berakhir menjadi wacana.

“Dulu ada wacana Buy The Service (BTS), angkutan pelajar, hingga feeder ini. Tapi sampai sekarang statusnya masih progres kajian dan belum final. Kami mendukung penuh demi kebaikan sopir angkot, tapi kami butuh kepastian,” tegas Purwono.

Ia berharap adanya kekompakan antara kepala daerah di Malang Raya, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Pusat agar rencana integrasi transportasi ini tidak kembali buntu.

Senada dengan Organda, Pakar Transportasi Universitas Brawijaya (UB), Achmad Wicaksono, atau yang akrab disapa Sony, menekankan perlunya komitmen kuat dari Pemkot Malang. Menurutnya, keberhasilan skema feeder sangat bergantung pada kondisi armada angkot itu sendiri.

“Banyak kondisi angkot di Kota Malang saat ini sudah tidak layak, maka peremajaan armada menjadi hal mutlak yang harus dibicarakan secara bertahap. Penentuan rute juga harus matang agar tidak ada tumpang tindih,” jelas Sony.

Sony menyarankan agar Pemkot Malang tidak ragu memberikan subsidi di awal penerapan program untuk menjamin keberlangsungan operasional. Ia juga mendorong Pemkot Malang untuk melakukan studi banding ke daerah yang telah sukses menerapkan sistem serupa.

“Malang sebenarnya bisa belajar dari Surabaya dengan moda ‘Wira Wiri’-nya. Jika kajian sudah dimulai, komitmen realisasi adalah kunci agar masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (Wulan Indriyani/Ra Indrata)