MALANG POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, terus tancap gas dalam meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di seluruh lini organisasi.
Sebagai langkah konkret menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya, Pemkab Malang menggelar kegiatan Konsultasi dan Desk bersama Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Cemara Ballroom Function Hall, Kecamatan Singosari, Rabu (22/4/2026) siang.
Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar. Forum ini dirancang sebagai respons sistematis, terukur, dan berkelanjutan atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Malang Tahun 2025.
Tujuannya jelas: memastikan setiap rupiah anggaran negara yang digunakan dalam program kerja benar-benar memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat Bumi Kanjuruhan.
Fokus pada Result Oriented Government
Dalam sambutannya di hadapan para Kepala Perangkat Daerah, Sekda Budiar menekankan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bukan sekadar rutinitas administratif atau penggugur kewajiban pelaporan semata.
Lebih dari itu, SAKIP merupakan instrumen utama untuk mengubah pola pikir birokrasi dari yang sekadar “menghabiskan anggaran” menjadi birokrasi yang “menghasilkan kinerja”.
“Perlu kita pahami bersama bahwa kegiatan ini diarahkan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja yang lebih tepat sasaran. Kita harus bertransformasi menuju result oriented government.”
“Artinya, setiap program dan kegiatan di setiap dinas maupun kecamatan harus benar-benar terukur dan memberikan outcome yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Sekda Budiar.
Menurut Budiar, tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan implementasi SAKIP menjadi harga mati agar tata kelola pemerintahan di Kabupaten Malang semakin akuntabel, efektif, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah maupun panjang.
SAMBUTAN: Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar. (Foto: Prokopim Sekda Kab. Malang)
Optimalisasi Peran Perangkat Daerah
Kegiatan Konsultasi dan Desk ini menghadirkan langsung narasumber ahli dari Kementerian PANRB. Kehadiran tim pusat ini, dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi sekaligus pembinaan bagi seluruh pimpinan perangkat daerah.
Budiar berharap forum ini mampu mengurai hambatan-hambatan teknis yang selama ini dihadapi oleh masing-masing instansi dalam menyusun pohon kinerja yang ideal.
“Saya berharap momentum ini dimanfaatkan secara optimal. Jangan ragu untuk berkonsultasi mengenai detail teknis implementasi di lapangan.”
“Ini adalah sarana penyempurnaan agar kinerja perangkat daerah semakin selaras di setiap lini organisasi. Kita ingin ada perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar nilai di atas kertas,” imbuhnya dengan nada tegas.
Sekda juga menggarisbawahi pentingnya kesamaan persepsi. Seringkali, ketidaksinkronan antara perencanaan di tingkat kabupaten dengan pelaksanaan di tingkat perangkat daerah hingga kecamatan menjadi kendala utama. Melalui desk ini, setiap dokumen kinerja akan dikuliti dan disempurnakan agar terjadi koherensi yang kuat dari hulu ke hilir.
PEJABAT: Beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Malang, yang ikut hadir dalam Konsultasi dan Desk bersama Tim Kementerian PANRB. (Foto: Prokopim Sekda Kab. Malang)
Sinergi Hingga Tingkat Kecamatan
Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh para pejabat eselon, pimpinan OPD, hingga para camat. Kehadiran para pimpinan kewilayahan seperti Camat Dampit, Dau, Gedangan, Karangploso, Pakisaji, dan Tajinan menunjukkan bahwa semangat reformasi birokrasi kini sudah mulai mengakar hingga ke tingkat pelayanan paling dasar.
Asisten Administrasi Umum serta para Kepala Perangkat Daerah turut hadir mendampingi jalannya sesi diskusi mendalam. Forum koordinasi ini diharapkan menghasilkan pemaparan yang komprehensif dan aplikatif sehingga para peserta memiliki pemahaman yang utuh mengenai indikator kinerja individu maupun organisasi.
“Kepada seluruh peserta, saya imbau ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Serap materi yang diberikan narasumber dan segera implementasikan secara optimal di instansi masing-masing setelah kembali dari sini,” pesan Sekda di akhir sambutannya.
Target Capaian Masa Depan
Upaya masif yang dilakukan Pemkab Malang ini tak lepas dari ambisi untuk meraih predikat SAKIP yang lebih baik pada tahun 2026. Dengan memperbaiki kualitas laporan, validitas data kinerja, serta efisiensi anggaran, Kabupaten Malang optimistis dapat menjadi role model nasional dalam hal akuntabilitas pemerintahan.
Implementasi SAKIP yang kuat dipercaya akan meminimalisir potensi penyimpangan anggaran serta memastikan pembangunan di Kabupaten Malang berjalan di rel yang benar. Dengan bimbingan langsung dari Kementerian PANRB, Pemkab Malang kini tengah bersiap melakukan lompatan besar dalam budaya kerja birokrasi yang lebih profesional dan melayani. (*/PKP/Ra Indrata)
