MALANG POST – Kinerja keuangan Pemkot Batu sepanjang 2025 mendapat sorotan dari DPRD Kota Batu. Realisasi belanja daerah yang tercatat sebesar 89,16 persen dinilai menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pemerintah.
Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Punjul Santoso menilai serapan anggaran yang belum menembus 90 persen tersebut mengindikasikan adanya program yang tidak berjalan optimal di tingkat teknis.
“Kita melihat realisasi belanja hanya 89,16 persen. Ini artinya ada sekitar 10 persen lebih anggaran yang tidak terpakai,” terang Punjul, Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, selisih anggaran yang tidak terserap itu pada akhirnya membentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam jumlah cukup besar. Ia memperkirakan nilainya mencapai sekitar Rp126 miliar.
Punjul menilai angka tersebut seharusnya bisa ditekan apabila perencanaan anggaran lebih presisi dan eksekusi program berjalan sesuai jadwal. Dana yang tidak terserap, lanjutnya, berpotensi mengurangi dampak langsung pembangunan yang seharusnya dirasakan masyarakat.
“Silpa yang tinggi ini sangat disayangkan. Uang tidak berputar menjadi program yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
SERAHKAN: Wali Kota Batu Nurochman saat menyerahkan dokumen LKPJ Wali Kota Batu tahun anggaran 2025 kepada Ketua DPRD Kota Batu, M Didik Subiyanto dan jajaran pimpinan DPRD Kota Batu beberapa waktu lalu. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Selain belanja daerah, Punjul juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memenuhi target. Dari target lebih dari Rp327 miliar, realisasinya baru mencapai sekitar Rp302,95 miliar atau 92,35 persen.
Ia menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan potensi Kota Batu sebagai daerah berbasis pariwisata. Terlebih, struktur pendapatan daerah masih cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang justru melampaui target.
“Sebagai kota wisata, PAD seharusnya bisa lebih dimaksimalkan. Jangan sampai kita terlalu bergantung pada dana transfer,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wali Kota Batu Nurochman memaparkan secara terbuka kinerja keuangan Pemkot Batu sepanjang 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Batu di Gedung DPRD Kota Batu.
Melalui Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), ia menyampaikan bahwa realisasi belanja daerah mencapai Rp1,11 triliun atau 89,16 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.
“Realisasi ini mencakup berbagai sektor penting, mulai dari operasional pemerintahan hingga pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Nurochman.
Secara struktur, belanja daerah masih didominasi belanja operasi yang mencapai Rp923,11 miliar. Pos ini mencakup berbagai kebutuhan rutin penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur tercatat Rp79,48 miliar atau sekitar 85,30 persen. Adapun belanja transfer terealisasi cukup tinggi hingga Rp108,09 miliar atau 97,41 persen.
“Kemudian belanja transfer mencapai Rp108,09 miliar dengan persentase penyerapan yang cukup tinggi yakni 97,41 persen. Belanja tidak terduga hanya terealisasi sebesar Rp27,28 juta,” imbuhnya.
Di sisi lain, dari sektor pendapatan daerah, Kota Batu mencatat capaian cukup tinggi. Total pendapatan daerah mencapai Rp1,09 triliun atau 99,20 persen dari target yang ditetapkan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp302,95 miliar, sementara pendapatan transfer justru melampaui target hingga 102,09 persen.
Selain itu, dari sisi pembiayaan daerah, realisasi juga hampir menyentuh angka sempurna. Sepanjang 2025, pembiayaan daerah tercatat Rp144,13 miliar atau 99,99 persen.
Di hadapan legislatif, Nurochman menegaskan bahwa laporan tersebut bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD.
“Ini merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat,” pungkasnya. (Ananto Wibowo)
