![](https://malang-post.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG-20220613-WA0054-1024x768.jpg)
Malang Post – Anggota DPRD Kota Malang, Lookh Mahfud mengkritisi keras akan pelayanan di RSUD Kota Malang. Sewaktu mengantarkan Asfuriah, warga Kebonsari, Sukun, yang menderita diabetes mellitus atau gula darah, beberapa waktu yang lalu.
Ketua Fraksi Damai Demokrasi Indonesia ini juga mempertanyakan, alasan dokter memulangkan pasiennya yang tengah sakit. Sementara tujuannya warga sakit dibawa ke RSUD, untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan intensif.
“Jika pasien dipulangkan, manakala terjadi kegawatdaruratan, dikarenakan tidak adanya pelayanan medis memadai di rumahnya, bagaimana? Asfuriah ini hidup sebatang kara, tidak memiliki sanak keluarga di sekitar rumahnya,” tegas dia.
Selain persoalan itu tadi, lanjutnya, pihaknya juga menemukan bangunan di RSUD sewaktu terjadi hujan lebat, lantainya sangat mengkhawatirkan. Sebagai imbas pembangunan tidak dilakukan dengan sempurna.
“Airnya bisa tembus dan menggenangi lantai, kendati tidak sampai banjir. Akan tetapi menyebabkan orang yang melintas bisa terpeleset. Karena genangan air hujan di lantai itu. Saya pribadi waktu mengantarkan warga juga sempat terpeleset,” terang Lookh.
Masih belum cukup sampai di situ, dia juga menyoroti sistem administrasi semacam database pasien. Terlihat belum bisa dengan cepat memunculkan data yg dibutuhkan. Hal itu, terpantau saat mengecek nama seorang warga yang rawat inap.
“Disaksikan bersama dengan awak media, database pasien tidak bisa langsung terdeteksi. Mesti mengecek terlebih dulu ke ruangan rawat inap yang dihuni pasien tersebut,” imbuhnya.
Belum lagi terkait SDM, anggaran, administrasi dan lainnya. RSUD butuh peningkatan kualitasnya. Manajemennya pun butuh dilakukan pembinaan dan penguatan. Hasil sidak ini, pihaknya akan membawa ke rapat DPRD, khususnya tentang BPJS Kesehatan.
“Karena ada anggaran penanganan yang belum bisa dicover BPJS. Justru RSUD menanggung anggaran, akhirnya menjadi terbebani hingga menyebabkan terpiutang. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan,” bebernya.
Ditempat sama, Plh. Direktur Utama RSUD Kota Malang, dr. Umar Usman mengakuinya terkait administrasi, SDM dan anggaran maupun jumlah personil tenaga kesehatan dan lainnya. Butuh adanya peningkatan maupun penguatan di internalnya.
“Namun begitu, secara penilaian administratif dan pelayanan kesehatan kepada pasien, kami mendapatkan penilaian dari Kementerian PAN-RB. Dengan anggaran sebesar Rp40 miliar, RSUD bisa memaksimalkan pelayanannya. Terbukti, hasil survey nilai pelayanan mencapai 82 sekian persen,” ungkap dr. Umar.
RSUD secara okupansi atau bed occupancy rate (BOR) memang butuh ditingkatkan lagi. Dari angka tiga puluh persen, bisa menjadi standarnya enam persen untuk rumah sakit.
Disinggung anggaran tidak semestinya ditanggung oleh RSUD, untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang menyebabkan terpiutang dan akhirnya mesti dihapus, jika tidak dilunasi oleh pasien, dr. Usman justru mengaku belum mengetahui.
“Kami belum menemukan sebuah formulasi menyelesaikan persoalan tersebut. Selama ini hanya bisa dilakukan seperti itu,” jawabnya. (Iwan – Ra Indrata)