Connect with us

Hi, what are you looking for?

Nasional

Saatnya Revisi UU Kekarantinaan

Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan Covid-19.( Foto: Satgas Penanganan Covid-19)

Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Doni Monardo, meminta DPR RI menjadikan momentum penanganan Covid-19, sebagai pintu masuk untuk revisi Undang-Undang Kekarantinaan. Doni menyarankan Fraksi PKS DPR RI, mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

‘’Inilah moment yang tepat untuk memperbaiki UU Kekarantinan Kesehatan,” tegas Doni.

Baca Juga ----------------------------

Doni menambahkan, tahun 2018 saat UU itu disahkan, Pemerintah Indonesia belum memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi seperti sekarang. Mestinya karantina dilakukan secara berjenjang, selektif, dan terukur. Misalnya, karantina tingkat RT, RW atau desa/kelurahan. 

‘’Bukan karantina wilayah. Sebab akan sulit dilaksanakan. Sementara UU itu mengatur pemberlakukan karantina dengan kompensasi pemerintah mencukupi kebutunan hidup tidak saja warga masyarakat, bahkan termasuk memberi makan hewan peliharaan. Sekali lagi, Fraksi PKS melalui Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan bisa memanfaatkan momentum pandemi ini untuk merevisi UU tadi,’’ ujar Doni.

Adapun UU Kekarantinaan Kesehatan, mengatur empat pilihan karantina. Masing-masing karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Persoalannya, pasal itu belum dilengkapi penjelasan bagaimana upaya pencegahan, termasuk bilamana karantina itu diberlakukan.

Lebih lanjut, Doni juga menyitir UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 55 ayat (1). Dalam pasal itu menyebutkan, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak di wilayah karantina, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

‘’Tentu menjadi sangat sulit dilaksanakan. Artinya, Undang-undangnya baik tapi sulit diaplikasikan. Untuk itulah perlu revisi,’’ tegas Doni.

Dengan pengalaman mengatasi pandemi Covid-19 hampir 10 bulan terakhir, sudah banyak yang bisa dipelajari dan diambil hikmahnya. Muaranya, jika kelak kemudian hari terjadi pandemi serupa, akan mempermudah pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja lebih baik karena didukung regulasi dan payung hukum dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

Yang tak kalah penting adalah pelibatan unsur-unsur lain, seperti TNI/Polri. Menurut Doni, hal itu harus diakomodir, mengingat penanganan pandemi diperlukan keterlibatan semua elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, didukung komponen bangsa lain termasuk TNI/Polri dan tokoh-tokoh masyarakat di berbagai daerah.

Ke depan, lanjut Doni, seluruh komponen tersebut harus bekerja lebih keras untuk dapat menjelaskan tentang bahaya Covid-19 kepada publik. Sebab, masih ada 15 persen masyarakat yang belum percaya bisa tertular Covid-19. Ini perlu dilakukan pendekatan dengan melibatkan para tokoh melalui nilai-nilai kearifan lokal di setiap daerah.

‘’Pemerintah harus mendapatkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh yang ada di daerah. Setiap persoalan yang ada dalam menghadapi dinamika yang ada di daerah tentu tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh non formal. Kita ke depan harus bisa bekerja lebih keras, untuk bisa menjelaskan bahaya Covid-19 ini kepada publik kepada masyarakat. Karena 15 persen masyarakat kita masih ada yang belum percaya tentang Covid-19,’’ kata Doni. (BNPB/ rdt)

Click to comment

Leave a Reply

Baca Juga

Malang Raya

Malang Post — Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Kabupaten Malang mengajak masyarakat agar kembali ke koperasi dan menjauhi pinjaman online, karena membahayakan, Sedangkan koperasi adalah soko...

Pendidikan

Malang Post — Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), dosen Jurusan Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya memberikan Pelatihan HACCP untuk Ahli Gizi Rumah Sakit dan Katering....

Malang Raya

Malang Post –  Efek Bocil (Bocah Cilik). Kata itu sangat tepat menggambarkan situasi pariwisata di Kota Batu saat ini. Pasalnya setelah turun level Pemberlakuan Pembatasan...

Malang Raya

Malang Post — Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan bentuk kampanye nasional dalam mendorong pelaku UMKM untuk go digital. Meningkatkan kehadiran produk-produk lokal yang...

Malang Raya

Malang Post – Koramil Sukun turut mengikuti karya bakti warga Jalan Kemantren 1 gang Imam Bonjol, RT 08 RW 03, Kelurahan Bandungrejosari Sukun, Minggu...

Malang Raya

Malang Post – Masjid Khoirul Huda dengan kawalan Babinsa-Bhabinkamtibmas Sukun, menghelat sunatan gratis. Panitia sunatan gratis memusatkan acara di Jalan Simpang Sukun, RW 04...

Malang Raya

Malang Post  – Pendampingan dan pelatihan keuangan bagi pelaku UMKM sangat penting. Demi kemajuan usahanya, agar tetap stabil dan produktif. Karena itulah, PT Permodalan...

headline

Malang Post – Terbukti sudah, jika pinjol (pinjaman online) apalagi ilegal, bisa bikin stres hingga nekat bunuh diri. Ini akibat tak kuat dikejar-kejar debkolektor...