Dorong Koperasi Jadi Jalur Utama Produk Petani & UMKM, Pemkot Batu Tembus Ritel Modern hingga Bali

MALANG POST – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu, terus memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Tak sekadar menjadi wadah simpan pinjam, koperasi kini didorong menjadi jalur utama penyerapan dan distribusi hasil pertanian maupun produk UMKM lokal, terutama untuk skema pengadaan yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme lelang, Rabu (29/7/2026).

Pemkot Batu terus memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Tak hanya menjadi wadah simpan pinjam, koperasi kini didorong menjadi jalur utama penyerapan dan distribusi hasil pertanian maupun produk UMKM lokal, terutama untuk skema pengadaan yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme lelang.

Langkah strategis tersebut dinilai mampu memperpendek rantai distribusi sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi para petani dan pelaku UMKM di Kota Batu.

Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan bahwa koperasi memiliki posisi vital dalam menjaga keberlanjutan distribusi produk lokal. Menurutnya, keterbatasan sistem lelang tidak boleh menjadi penghambat masuknya komoditas unggulan Kota Batu ke pasar berkonsep modern.

“Walaupun tidak bisa melalui mekanisme lelang, koperasilah yang menjadi salah satu prioritas utama kita. Melalui koperasi ini, kita bisa menjaga mutu dan kualitas barang secara konsisten dengan melakukan edukasi langsung kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai penyalur barang. Lebih dari itu, koperasi harus mampu menjadi jembatan pembiayaan, memperkuat rantai pasok (supply chain), sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Skema tersebut dinilai krusial karena selama ini harga produk pertanian di pasar tradisional kerap terdistorsi dan jauh berjarak dibandingkan ketika berhasil menembus pasar modern. Melalui konsolidasi koperasi, produk dapat dipilah dan dikemas sesuai standar ritel.

“Membuka akses pembiayaan itu dinamis karena nanti ada skemanya. Koperasi kita yang sudah memiliki kemampuan permodalan besar tentu tidak lagi bergantung pada akses pembiayaan luar. Nah, ini membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan nilai tambah. Sebab, produk pertanian di pasar tradisional nilainya tentu berbeda dengan yang dijual di pasar modern,” terangnya.

Instruksi Penyusunan Grand Design dan Kemitraan Luar Daerah

Oleh karena itu, Cak Nur meminta seluruh pengurus koperasi di Kota Batu mulai menyusun grand design pengembangan organisasi secara profesional. Tujuannya agar koperasi bertransformasi menjadi lembaga bisnis yang akuntabel serta mampu mengonsolidasikan produk petani dan UMKM agar memenuhi standar pasar ritel modern.

Upaya tersebut kini mulai membuahkan hasil nyata. Pemkot Batu telah menjalin kemitraan dengan jaringan ritel modern yang mencatatkan nilai transaksi lebih dari Rp254 juta. Selain itu, peluang pasar antardaerah semakin terbuka lebar setelah terjalin kerja sama resmi (Memorandum of Understanding/MoU) dengan jaringan Lotte Mart di Bali.

“Mimpi besarnya, melalui koperasi-koperasi di Kota Batu, petani dan pelaku UMKM dapat menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Beberapa kemitraan sudah berjalan, ada toko ritel dengan transaksi lebih dari Rp254 juta. Untuk Lotte Mart di Bali juga sudah ada MoU. Tinggal bagaimana kita mengupayakan agar pasokan kebutuhan itu selalu tersedia dan berkelanjutan,” papar Cak Nur.

Mendorong Kemandirian Tanpa Perlakuan Istimewa

Meski optimistis, Cak Nur tidak menampik bahwa persoalan klasik yang dihadapi koperasi umumnya berkutat pada keterbatasan modal. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan alasan bagi pengurus koperasi untuk terus bergantung pada stimulus atau bantuan pemerintah.

Pemkot Batu sengaja tidak memberikan perlakuan khusus kepada koperasi tertentu. Kebijakan ini diambil agar seluruh koperasi memiliki kesempatan yang sama untuk bertumbuh secara sehat, mandiri, dan kompetitif.

“Kami memang membiarkan iklim persaingan berjalan alami supaya tidak ada perlakuan istimewa atau perlakuan khusus dibanding koperasi lainnya. Biarkan kemandirian itu menjadi pembuktian bahwa profesionalisme adalah tolok ukur utama. Dengan begitu, keterbatasan permodalan dapat diatasi melalui tata kelola bisnis yang matang,” tegasnya.

Melalui penguatan kelembagaan koperasi secara menyeluruh, Pemkot Batu berharap rantai distribusi hasil pertanian dan produk UMKM menjadi semakin efisien. Kualitas produk lokal juga diharapkan terus terangkat sehingga mampu bersaing ketat di pasar modern nasional hingga menembus pasar antardaerah secara berkelanjutan. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)