Angka Ganjil di Lembar Kelulusan

MALANG POST – Angka ini begitu raksasa: 618.400 lebih. Itulah jumlah anak-anak di Jawa Timur yang tahun ini lulus dari bangku SMP dan MTs sederajat. Mereka semua punya mimpi yang sama: melanjutkan sekolah. Masuk SMA atau SMK Negeri.

Tapi, begitu lembar daya tampung dibuka, mimpi itu langsung berbenturan dengan tembok kenyataan yang sangat keras.

Mari kita hitung matematikanya. Daya tampung seluruh SMA Negeri di Jawa Timur hanya tersedia untuk 121.500 siswa. Itu cuma setara 19,65 persen. Lalu, bagaimana dengan SMK Negeri? Sedikit lebih longgar: 123.000 kursi, alias 19,90 persen.

Jika kedua angka itu digabungkan, total daya tampung SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur hanya mampu menampung 39,55 persen saja dari seluruh lulusan yang ada.

Lalu, ke mana sisa 60,45 persen anak-anak lainnya harus pergi? Lebih dari 370 ribu anak dipastikan tersisih dari gerbang sekolah negeri.

Sengkarut ketimpangan daya tampung dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini dikupas habis dalam program talk show Idjen Talk yang disiarkan langsung oleh Radio City Guide 911 FM pada Senin (15/6/2026) hari ini. Otoritas pendidikan provinsi, legislator, hingga pengamat akademis blak-blakan membuka potret darurat kursi sekolah ini.

Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Agus Hariyono, mengakui bahwa keterbatasan lahan dan anggaran pemerintah membuat penambahan gedung sekolah negeri baru tidak bisa secepat pertumbuhan jumlah anak.

“Kami tidak tinggal diam. Kami sudah duduk bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk berdiskusi mencari jalan keluar dari peliknya keterbatasan ini,” ujar Agus.

Gerakan Sekoci Penyelamat: Keroyokan Beasiswa Swasta

Jalan pintas pun diambil. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mulai bergerak menghimpun “sekoci” penyelamat di luar sistem pemerintahan. Mereka merangkul sekolah-sekolah swasta melalui Cabang Dinas (Cabdin) di daerah-daerah.

Misi utamanya: merayu sekolah swasta agar bersedia membuka keran beasiswa khusus bagi anak-anak yang terlempar dari persaingan sekolah negeri.

Tahun ini, hasilnya mulai terlihat. Jumlah sekolah swasta yang berhati mulia, yang bersedia memberikan beasiswa, dilaporkan melonjak tajam.

“Kalau tahun 2025 lalu jumlah lembaga yang ikut serta baru sekitar 72.800-an sekolah, tahun 2026 ini jumlahnya merangkak naik menyentuh angka 79.000 lebih sekolah swasta,” ungkap Agus.

Skema kerja samanya dibuat fleksibel. Pemerintah memberikan kompensasi berupa perluasan kewenangan pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi sekolah swasta peserta program. Wujud beasiswanya pun beragam di lapangan. Ada sekolah swasta yang berani menggratiskan biaya pendidikan secara total (full beasiswa), ada pula yang memberikan keringanan berupa potongan biaya masuk atau SPP bulanan.

Perbandingan Satu Banding Lima

Langkah merangkul swasta ini dinilai sudah sangat tepat dan realistis. Sebab, jika berharap pada kekuatan sekolah negeri saja, sampai kiamat pun anggarannya tidak akan pernah mencukupi.

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, membuka peta perbandingan jumlah sekolah di Jawa Timur yang sangat jomplang.

“Perbandingannya itu satu banding lima. Jumlah SMA/SMK Negeri di Jatim saat ini hanya ada sekitar 788 sekolah. Sementara sekolah swasta jumlahnya raksasa: mencapai 3.200-an lembaga,” urai Puguh.

Artinya, tulang punggung pendidikan di Jawa Timur sebenarnya berada di pundak swasta. Oleh karena itu, dewan mendesak agar pemerintah daerah tidak hanya memperlakukan sekolah swasta sebagai ban serep saat PPDB jebol saja. Harus ada intervensi anggaran yang serius ke sana.

“Tantangan kita ke depan adalah mutu. Sekolah swasta itu keragamannya sangat ekstrem. Ada yang sangat mewah, ada yang sangat merana. PR pemerintah adalah mengintervensi sekolah swasta yang bawah, bantu fasilitasnya, tingkatkan kualitas guru pengajarnya, agar mutunya sama baiknya dengan negeri. Biar masyarakat tidak lagi ragu,” tegas Puguh.

Meniru Jurus Satu Setengah Juta dari Denpasar

Sinyal dukungan juga ditiup dari menara akademis Universitas Brawijaya (UB). Dosen Administrasi Pendidikan FIA UB, Aulia Luqman Aziz, menilai langkah jemput bola beasiswa ini sebagai pembuktian bahwa negara tidak sedang tidur melihat nasib anak-anak yang gagal masuk negeri.

“Ini langkah awal yang sangat bagus. Ini bukti konkrit kehadiran pemerintah,” puji Luqman.

Namun, Luqman mengingatkan bahwa pekerjaan rumah terbesarnya adalah meruntuhkan stigma di kepala orang tua murid. Pikiran lama bahwa “sekolah bagus itu harus negeri” wajib diubah. Tentu, meruntuhkannya tidak bisa hanya dengan pidato atau imbauan, melainkan harus dengan jaminan mutu yang nyata di sekolah swasta.

Luqman pun menyodorkan satu contoh kebijakan sukses di luar pulau yang layak dicopas oleh Pemerintah Daerah di Jawa Timur, khususnya di kawasan Malang Raya.

“Tengoklah Bali. Di Denpasar, ada kebijakan yang sangat menarik. Pemerintah daerah di sana memberikan kompensasi finansial langsung sebesar Rp1,5 juta bagi setiap anak yang tidak lolos masuk sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung. Uang itu diberikan sebagai modal bagi si anak untuk melanjutkan sekolah ke swasta. Skema subsidi langsung seperti ini sangat layak dipertimbangkan di Jawa Timur,” saran Luqman.

Angka lulusan 618 ribu anak itu adalah aset masa depan bangsa. Kursi sekolah negeri memang terbatas, namun hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh dibatasi oleh sekat dinding sekolah negeri atau swasta. Kerja sama beasiswa sudah dibuka, kuota PIP sudah dibagikan. Kini tinggal bagaimana Pemprov Jatim berani melangkah lebih jauh: berani mengucurkan subsidi langsung ke sekolah swasta, agar tidak ada lagi cerita anak putus sekolah hanya karena orang tuanya kalah beruntung dalam sistem zonasi PPDB. (Wulan Indriyani / Ra Indrata)