UPACARA: Plt Wali Kota Batu Heli Suyanto saat menjadi inspektur upaca peringatan Hari Lahir Pancasila. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
MALANG POST — Pancasila jangan hanya dijadikan pajangan. Jangan pula cuma dihafal di luar kepala saat upacara. Di tengah turbulensi global dan dinamika geopolitik dunia yang kian tidak menentu, Pemerintah Kota Batu memanfaatkan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin pagi, 1 Juni 2026, untuk menegaskan kembali bahwa ideologi negara ini harus menjadi jangkar moral sekaligus roh dalam melahirkan setiap kebijakan publik di tingkat daerah.
Suasana di halaman Balai Kota Among Tani pagi itu tampak takzim. Khidmat. Upacara dimulai tepat pukul 08.00 WIB.
Semua elemen hadir lengkap. Mulai dari jajaran Forkopimda, para kepala dinas, aparatur sipil negara (ASN), barisan personel TNI-Polri, hingga riuh semangat perwakilan pelajar se-Kota Batu.
Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto, berdiri tegap di podium sebagai inspektur upacara. Ia membacakan langsung amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi.
Tahun ini, tema nasional yang diusung sangat berbobot: “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Sebuah pesan kuat yang melampaui batas teritorial negara.
Heli mengingatkan, Indonesia ini ajaib. Lebih dari 17 ribu pulau tersebar. Ratusan suku bangsa, bahasa, dan ragam budaya hidup berdampingan. Logikanya, potensi gesekan itu raksasa. “Namun, terbukti kita tetap berdiri sekokoh batu karang. Mengapa? Karena kita punya satu perekat: Pancasila.”
“Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman dapat disatukan,” ujar Heli di hadapan peserta upacara.
Bagi Heli, tantangan masa depan bukan lagi soal perang fisik. Kita sedang dikepung disrupsi teknologi digital yang sangat masif. Arus informasi liar bisa dengan mudah memengaruhi cara pandang masyarakat, menyulut intoleransi, atau menyuburkan paham radikal.
Di sinilah Pancasila harus bekerja. Menjadi benteng pertahanan terakhir.
Amanat BPIP juga menyoroti peran mentereng Indonesia di panggung internasional. Kita bukan bangsa yang egois. Sesuai mandat Pembukaan UUD 1945, Indonesia rutin mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera PBB, aktif memediasi konflik regional, hingga konsisten membela bangsa-bangsa yang masih dijajah.
Namun, Heli tidak mau para pejabatnya hanya silau oleh urusan global tapi abai pada urusan lokal. Justru implementasi di daerah ini yang paling krusial.
Ia langsung mengetuk nurani para kepala perangkat daerah yang hadir. Heli mewanti-wanti, sila kelima—Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia—mesti mewujud nyata dalam setiap lembar dokumen kebijakan publik yang ditandatangani.
“Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial. Memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” tegasnya. Kalimat ini seperti sentilan keras bagi birokrasi agar tidak kaku.
Sasaran akhir pesan Heli tentu saja tertuju pada generasi muda Kota Batu. Mereka adalah pemilik masa depan. Heli tidak ingin anak-anak muda melihat Pancasila sebatas materi hafalan yang membosankan di buku sejarah.
“Jangan biarkan Pancasila hanya menjadi hiasan dinding atau teks dalam buku sejarah. Jadikan nilai-nilainya hidup dalam tindakan nyata, dalam cara kita bekerja dan bermasyarakat,” pesan Heli dengan nada mendalam.
Upacara pun usai, tapi tantangan sebenarnya baru dimulai di luar lapangan. Melalui peringatan 1 Juni ini, Pemkot Batu ingin semangat gotong royong dan toleransi bukan lagi slogan musiman, melainkan modal utama untuk menggerakkan roda pembangunan daerah secara berkeadilan. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)
