BERGULIR: Kepala Bapenda Kab. Malang, Made Arya Wedanthara, ketika memandu Sekda Budiar Anwar, untuk melihat pelayanan Bapenda pada program BMW, di Pendopo Agung Kabupaten Malang. (Foto: Prokopim Sekda Kab. Malang)
MALANG POST – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, secara resmi membuka langsung inovasi pelayanan jemput bola bertajuk Bapenda Menyapa Warga (BMW), yang memfasilitasi pengurusan serta pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khusus bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), di Halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (25/5/2026) pagi. Langkah taktis yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ini, sengaja digulirkan bertepatan dengan momentum apel pagi bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Camat, guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penegakan kedisiplinan berwajib pajak dari internal lingkungan pemerintahan sendiri.
Urusan menyuruh rakyat taat membayar pajak itu sudah biasa. Sudah menjadi tugas sehari-hari pemerintah daerah.
Namun, bagaimana dengan para pegawainya sendiri? Apakah para abdi negara itu sudah otomatis tertib menggesek dompetnya untuk bayar pajak tepat waktu?
Logika inilah yang sedang diuji oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Mereka tidak mau hanya pandai menuntut kepatuhan dari masyarakat luas, sementara internalnya sendiri masih ada yang alpa. Istilahnya: harus bersih-bersih halaman rumah sendiri dulu.
Maka, lahirlah jurus BMW. Bukan mobil mewah buatan Jerman. Ini akronim dari Bapenda Menyapa Warga. Sebuah program pelayanan jemput bola yang digagas oleh Bapenda Kabupaten Malang.
Senin pagi tadi, suasananya berbeda. Halaman Pendopo Agung Kabupaten Malang disulap menjadi pusat layanan perpajakan kilat. Seluruh jajaran ASN, para kepala dinas, hingga camat se-Kabupaten Malang berkumpul selepas apel.
Mereka tidak bisa lagi beralasan sibuk kerja atau malas mengantre ke kantor samsat. Loketnya sudah dibawa ke depan hidung mereka. Tinggal bawa berkas, antre sebentar, bayar, selesai. Cepat dan efisien.
MULAI ASN: Sekda Kabupaten Malang, Budiar Anwar, tampak ‘melayani’ Camat Pakis, Prestiya Yunika, saat membayar pajak pada momen BMW di Pendopo Agung. (Foto: Prokopim Sekda Kab. Malang)
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, yang hadir mewakili Bupati Malang, tampak semringah melihat antusiasme anak buahnya yang berjubel di depan loket BMW.
“Melalui kegiatan Bapenda Menyapa Warga ini, saya berharap dapat semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, khususnya ASN Pemerintah Kabupaten Malang, dalam memenuhi kewajiban perpajakan.”
“Pajak yang dibayarkan masyarakat—termasuk ASN—akan kembali untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Malang,” tegas Budiar bertenaga, Senin (25/5/2026) pagi.
Budiar membedah masalah ini dengan sangat logis. ASN adalah motor penggerak roda pemerintahan. Mereka digaji dari uang rakyat, yang salah satu sumber terbesarnya berasal dari sektor pajak.
Maka, sudah menjadi kewajiban moral yang mutlak bagi ASN untuk menjadi teladan terdepan. Menjadi contoh konkret bagi warga sipil.
Anda sudah tahu: optimalisasi PAD dari sektor pajak daerah memiliki peran yang sangat vital. Angka-angka rupiah yang masuk ke kas daerah itulah yang nantinya diputar kembali oleh pemerintah untuk mendanai perbaikan jalan yang berlubang di pelosok desa, membangun fasilitas Puskesmas, membiayai operasional sekolah, hingga menjalankan program kesejahteraan sosial.
Program BMW di Pendopo Agung ini, juga sekaligus menjadi ruang edukasi massal. Menegaskan kembali esensi dasar bernegara: bahwa pajak bukanlah beban, melainkan modal bersama untuk membangun daerah.
Dengan menghadirkan pelayanan yang dekat dan memotong jalur birokrasi yang panjang, Bapenda berhasil mengubah kesan horor membayar pajak menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan.
Kini, setelah ribuan ASN Kabupaten Malang sukses memberikan contoh dengan melunasi kewajiban PBB-P2 dan pajak kendaraannya di halaman pendopo, giliran masyarakat luas yang ditunggu pembuktiannya.
Sebab, membangun bumi Arema yang maju dan mandiri tidak akan pernah bisa tegak jika warganya hanya gemar menuntut fasilitas bagus, tetapi enggan menyisihkan sebagian rezekinya untuk negara. (PKP/Ra Indrata)
