MALANG POST – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, mencatat lonjakan signifikan volume sampah yang kini mencapai rata-rata 125 ton per hari. Tren peningkatan ini salah satunya dipicu oleh mulai aktifnya Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), di sejumlah titik yang memproduksi makanan dalam skala besar.
Guna mengantisipasi penumpukan, DLH mendesak setiap unit dapur SPPG melakukan pengolahan sampah organik secara mandiri. Agar tidak menambah beban Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di wilayah setempat.
Kepala DLH Kota Batu, Dian Fachroni, mengungkapkan, tekanan terhadap sistem persampahan kota mulai terasa, seiring meningkatnya aktivitas produksi makanan gizi gratis tersebut. Sampah organik yang dihasilkan dari proses memasak massal, dinilai menyumbang angka yang cukup besar dalam timbulan harian.
“Trennya memang meningkat. Kondisi TPS3R yang ada sekarang mulai kewalahan menampung tambahan sampah dari kegiatan SPPG. Jika tidak diantisipasi, ini akan menjadi beban berat bagi lingkungan,” ujar Dian Fachroni saat ditemui di kantornya, Rabu (29/4/2026).
Potensi 400 Kilogram Sampah per Dapur
Secara teknis, Dian menjelaskan, setiap individu rata-rata menghasilkan 500 gram sampah per hari. Hampir separuhnya adalah sampah organik. Namun, angka ini melonjak tajam pada unit dapur komunal seperti SPPG.
TPS3R: DLH Kota Batu mengungkapkan penangan sampah di TPS3R di sejumlah desa/kelurahan di Kota Batu mulai kualahan, seiring menungkatnya produksi sampah dari SPPG. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
“Jika satu dapur SPPG memproduksi sekitar 2.000 porsi makanan, diestimasikan ada sekitar 400 kilogram sampah organik per hari yang dihasilkan.”
“Apabila dalam satu wilayah terdapat 10 dapur yang aktif, maka potensi tambahan sampah bisa mencapai 4 ton per hari. Ini angka yang sangat signifikan,” paparnya.
Hal yang menarik, hasil uji petik DLH menunjukkan, program pemberian makanan bergizi belum tentu mengurangi intensitas memasak di tingkat rumah tangga.
Mayoritas ibu rumah tangga mengaku tetap memasak dalam porsi yang sama, sehingga timbulan sampah dari dapur keluarga tidak berkurang. Sementara sampah dari unit SPPG justru bertambah.
Dorong Penggunaan Bio-Digester
Menyikapi kondisi tersebut, DLH mendorong agar setiap unit SPPG tidak hanya fokus pada distribusi makanan. Tetapi juga bertanggung jawab atas limbah yang dihasilkan. Dian menyarankan penerapan sistem pengolahan mandiri seperti komposter atau bio-digester di lokasi dapur.
“Kami mendorong agar setiap dapur SPPG memiliki sistem pengolahan organik di lokasi. Jadi, sampah sisa bahan makanan bisa langsung diolah menjadi pupuk atau energi (biogas), tidak semuanya dilempar ke TPS3R atau TPA,” imbuhnya.
Siapkan Surat Edaran Khusus
Saat ini, langkah tersebut masih bersifat imbauan. Namun, ke depan DLH berharap Pemerintah Kota Batu dapat menerbitkan Surat Edaran (SE) khusus, yang mewajibkan unit pelayanan gizi memiliki sistem pengolahan sampah yang memadai sebagai syarat aktivasi.
Dian juga meminta pihak penyelenggara SPPG, untuk selalu berkoordinasi dengan DLH sejak tahap perencanaan lokasi. Tujuannya agar dinas dapat melakukan peninjauan kesiapan fasilitas pengelolaan limbah sebelum dapur beroperasi penuh.
“Jangan sampai sampah langsung dibuang tanpa proses. Jika dikelola sejak awal, peningkatan volume ini masih bisa dikendalikan. Tapi tanpa sistem yang baik, penumpukan sampah akan menjadi masalah pelik di masa mendatang,” tegas Dian. (Ananto Wibowo/Ra Indrata)
