Ekonomi Kota Batu Tumbuh 4,85 Persen, Tapi Belum Inklusif

MALANG POST – Pertumbuhan ekonomi di Kota Batu pada 2025 memang menunjukkan tren positif. Namun di balik capaian tersebut, masih tersimpan persoalan serius terkait pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu mencatat pertumbuhan ekonomi daerah wisata itu mencapai 4,85 persen sepanjang 2025. Angka tersebut menandakan aktivitas ekonomi tetap bergerak stabil. Sayangnya, pertumbuhan itu belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

BPS menemukan adanya kesenjangan pengeluaran yang cukup lebar antara kelompok penduduk kaya dan penduduk miskin. Selisih pengeluaran antara kedua kelompok tersebut bahkan mencapai 3,5 kali lipat.

Kepala BPS Kota Batu, Herlina Prasetyowati Sambodo menjelaskan, bahwa kondisi tersebut tercermin pada angka gini ratio yang belum menunjukkan perbaikan berarti dalam beberapa tahun terakhir.

“Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara penduduk miskin dan tidak miskin di Kota Batu terkait pengeluarannya. Selisihnya mencapai 3,5 kali lipat. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita belum sepenuhnya inklusif,” ujar Herlina, kemarin.

Menurutnya, tingkat ketimpangan pengeluaran di Kota Batu dalam tiga tahun terakhir cenderung stagnan. Artinya, meskipun ekonomi tumbuh, distribusi manfaatnya belum merata.

Persoalan ini semakin kompleks ketika melihat pola konsumsi rumah tangga miskin. Dalam struktur pengeluaran, belanja rokok justru menjadi salah satu komponen terbesar di kalangan masyarakat prasejahtera.

Ironisnya, pengeluaran untuk rokok tersebut kerap mengalahkan kebutuhan gizi penting, seperti pembelian ikan, daging, maupun telur. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat sekaligus mengubah pola prioritas konsumsi keluarga berpenghasilan rendah.

Selain itu, tantangan lain juga muncul dari sektor ketenagakerjaan. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Batu memang turun menjadi 3,53 persen. Namun, kualitas pekerjaan yang tersedia masih menjadi persoalan.

Sebagian besar tambahan tenaga kerja justru terserap di sektor informal yang memiliki tingkat pendapatan tidak stabil dan minim perlindungan sosial.

“Banyak yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang mungkin tidak selalu berada di kisaran UMK. Sebagian besar bergerak di sektor sekunder seperti industri kecil dan konstruksi,” jelas Herlina.

Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah pekerja dengan status buruh tidak tetap, pekerja bebas, hingga pekerja keluarga yang tidak dibayar. Fenomena “yang penting bekerja” ini menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan belum sepenuhnya mampu mengangkat taraf ekonomi masyarakat lapisan bawah.

Situasi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Batu yang dipimpin Wali Kota Nurochman. Tanpa kebijakan yang mampu memperluas lapangan kerja formal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Jika kondisi ini tidak segera diatasi, masyarakat miskin berpotensi terus terjebak dalam lingkaran pendapatan rendah dan pola konsumsi yang kurang produktif. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang tercatat di atas kertas belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Ananto Wibowo)