Ketua II Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Malang, Drs Dwi Sucipto SH MPd.
Malang Post — Ketua II Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Malang, Drs Dwi Sucipto SH MPd, Sabtu (30/10/2021) menjadi narasumber pada Pelatihan Manajemen Koperasi Bagi Anggota KPRI Eko Kapti Kemenag Kabupaten Malang. Pesertanya 145 anggota bertempat di Hall Hotel Aria Gajayana MOG Malang.
Sementara itu, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Malang masih di bawah Kepemimpinan Ketua Umum Dr Sri Untari Bisowarno MAP. Hasil Munas Dekopin Makassar, 11-14 Nopember 2019 sesuai Keppres RI no 6 tahun 2011, selama belum dicabut aturan tersebut masih berlaku sampai sekarang.
Dwi Sucipto mengatakan, pendidikan anggota itu penting. Juga amanat UURI nomer 25 tahun 1992 pasal 5. Bahwa koperasi dalam gerak pelaksanaannya harus berpedoman pada prinsip koperasi. Pinsip ke enam adalah Pendidikan Perkoperasian.
Sama halnya dengan pelatihan. Sebagai sarana penyiapan kader-kader koperasi, agar anggota makin sadar dengan kewajiban dan haknya. Mengingat KPRI Eko Kapti ini tergolong primer dengan anggota hampir 1000 orang yang tersebar di 33 kecamatan se Kab Malang.
“Jenis usaha koperasi bervariasi. Mulai Koperasi Usaha Simpan Pinjam (USP), toko, kavling tanah, wisma kos, ternak sapi,” tegasnya.
Soal issue dualisme, insan koperasi seluruh Indonesia pasti tahu, bahwa keberadaan Dekopin sebagai organisasi tunggal wadah gerakan koperasi dilindungi UU RI no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 57, 58 dan 59. Dalam pasal ini, diatur bahwa organisasi tersebut harus disahkan Pemerintah RI.
AD/ART Dekopin telah disahkan Pemerintah Melalui Keppres RI no 6 tahun 2011 pada Bab III pasal 19 ayat 3, disebutkan masa jabatan Ketua Umum paling lama dua kali berturut-turut. Sedangkan Keppres RI no 6 tahun 2011 ini, masih berlaku sampai sekarang. “Kita sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab, wajib patuh serta taat pada hukum dan UU yang berlaku,” tegas Dwi Sucipto.
Maka bagi Dekopinda Kabupaten Malang tidak ada tawar menawar. Hanya ada satu Dekopin yang sah. Di bawah Kepemimpinan Ketua Umum Dr Sri Untari Bisowarno Map sesuai hasil Munas Dekopin Makasar 11- 14 Nopember 2019 .
Selama Keppres RI no 6 tahun 2011 belum dicabut, maka siapapun yang sudah dua kali berturut-turut menjadi Ketua Umum tidak bisa dipilih kembali. “Bu Sri Untari sebagai tokoh penggerak koperasi, baru pertama terpilih menjadi Ketua Umum Dekopin,” ujarnya. (yan)
