Presiden Prabowo Apresiasi Capaian TPAKD dan Resmikan DNKK

MALANG POST – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi capaian 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh Indonesia saat menghadiri Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026), sekaligus meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang kini telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Kehadiran TPAKD dinilai krusial dalam memperluas jangkauan layanan serta produk keuangan bagi masyarakat di tingkat akar rumput.

Melalui skema pembiayaan inklusif yang menyasar jutaan penerima manfaat, TPAKD terus membuktikan perannya dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam pengarahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026), Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan mendalam kepada seluruh pihak yang telah bersinergi membangun kelembagaan ini di daerah.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras membangun kelembagaan ini,” tutur Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa pembentukan TPAKD di seluruh penjuru tanah air merupakan tonggak penting bagi penguatan ekonomi kerakyatan.

“Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, terutama dalam penyaluran kredit untuk rakyat yang akan terus kita masifkan. Tadi disampaikan penyaluran telah mencapai kurang lebih Rp64 triliun dengan penerima manfaat sekitar 2 juta orang,” ujar Presiden.

Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal peningkatan kesejahteraan rakyat melalui orkestrasi program di berbagai kementerian dan lembaga.

“Garis ekonomi kita harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan tercermin dari peningkatan penghasilan riil dan daya beli keluarga. Ini strategi utama yang sedang kita perjuangkan,” tegas Prabowo sebagaimana siaran pers OJK yang diterima Malang Post, Jumat (23/10/2026).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo membeberkan rencana alokasi pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang yang diprioritaskan bagi sektor pertanian, perikanan, masyarakat perdesaan, kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

Presiden juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. DNKK bertugas memperkuat kesejahteraan keluarga melalui tiga indikator utama: ketahanan kebutuhan keuangan yang berkualitas, ketahanan menghadapi guncangan ekonomi, dan rasa aman dalam mengelola keuangan.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa kinerja TPAKD selaras dengan program Asta Cita Pemerintah serta arah Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.

“Kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa Rakornas TPAKD ini diselenggarakan untuk mendukung Asta Cita, khususnya dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Saat ini telah terbentuk 552 TPAKD yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota,” terang Friderica.

Friderica memaparkan bahwa program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan dana sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Selain itu, Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas berhasil mengucurkan Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) turut mencatatkan angka 59,36 juta rekening (88,83 persen dari total pelajar), sedangkan jaringan Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dengan mengintegrasikan 17 juta warga ke dalam sistem keuangan formal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa transformasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2026 menandai pergeseran paradigma kebijakan—dari sekadar kepemilikan rekening (financial inclusion) menuju peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga secara menyeluruh (financial well-being).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut mengapresiasi OJK atas pembinaan TPAKD di daerah, seraya menegaskan bahwa kehadiran langsung Presiden Prabowo menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan ekonomi daerah. (Eka Nurcahyo)