Pengurus NU Ampelgading Ditantang Hadirkan Program Nyata

MALANG POST – Pelantikan pengurus bukanlah garis akhir pekerjaan organisasi. Justru setelah struktur terbentuk, tantangan sesungguhnya dimulai: menghadirkan program yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pesan itu mengemuka dalam pelantikan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Ampelgading dan Pengurus Ranting NU se-Kecamatan Ampelgading masa khidmat 2026–2031 di Gedung MWCNU Ampelgading, Kabupaten Malang, Minggu (11/10/2026).

Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang, KH Muhammad Hamim Kholili, mengingatkan agar kepengurusan baru tidak terjebak pada rutinitas organisasi. Program kerja harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, dengan target yang realistis dan terukur.

“Jangan membuat program yang muluk-muluk. Yang penting realistis, terukur dan bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas KH Hamim.

Menurut dia, periode kedua kepengurusan MWCNU Ampelgading perlu menjadi kesempatan untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan potensi yang telah tersedia. Program tidak harus selalu besar, tetapi harus jelas sasaran, tahapan pelaksanaan, dan manfaatnya.

Salah satu bidang yang menjadi perhatian ialah penguatan ekonomi umat, terutama pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

UMKM Tak Cukup Hanya Berproduksi

KH Hamim menyebut PCNU Kabupaten Malang memiliki Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) yang dapat dimanfaatkan untuk membangun jejaring pelaku usaha di lingkungan NU.

Namun, persoalan UMKM bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi. Kemampuan memasarkan produk juga menjadi pekerjaan yang perlu ditangani bersama.

“UMKM ini bagaimana nanti bisa memasarkan produk-produknya. Ini juga harus difasilitasi dengan pengusaha-pengusaha besar atau dengan satu organisasi yang memang marketing. Kita masih merajut itu untuk dalam masalah ekonomi,” ujarnya.

TUAN RUMAH: Ketua PCNU Kabupaten Malang, KH. M. Hamim Kholili saat memberikan sambutan. (Foto: Suseno/Malang Post)

Menurut KH Hamim, kerja sama diperlukan agar pelaku UMKM tidak berjalan sendiri-sendiri. Jejaring dengan pengusaha dan pihak yang memiliki kompetensi pemasaran diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas.

“Zaman sekarang itu dalam ekonomi harus kolaborasi, harus sinergi. Tidak ada orang besar dalam ekonomi itu tanpa kolaborasi,” katanya.

Penguatan ekonomi, dengan demikian, bukan sekadar mendorong warga menghasilkan barang atau jasa. Ada pekerjaan lanjutan berupa pengembangan jaringan usaha, pemasaran, dan kemitraan agar potensi ekonomi masyarakat bisa berkembang.

Warga Harus Menjadi Pelaku Pembangunan

Dorongan tersebut sejalan dengan harapan Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M. Ia menilai organisasi keagamaan memiliki modal sosial yang dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah, termasuk melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kabupaten Malang memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, UMKM, hingga ekonomi berbasis desa. Potensi tersebut, menurut Sanusi, perlu dikembangkan menjadi kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pengurus NU bersama badan otonom dan seluruh jemaah harus dapat mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi umat, penguatan UMKM, pengembangan koperasi, peningkatan keterampilan generasi muda, serta berbagai kegiatan produktif lainnya,” kata Sanusi.

Ia menekankan bahwa masyarakat tidak semestinya hanya menjadi penerima manfaat pembangunan. Warga perlu mendapat kesempatan untuk terlibat sebagai pelaku usaha, mengembangkan potensi lokal, sekaligus menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mewujudkannya, Sanusi mendorong MWCNU dan seluruh ranting NU di Ampelgading memperkuat jejaring dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Pembangunan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, ulama, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, dunia usaha, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.

Pelantikan Bukan Sekadar Seremoni

Di luar ekonomi, Sanusi meminta kepengurusan baru tetap memperkuat kontribusi NU dalam bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, lingkungan, dan kehidupan keagamaan.

Ia mengingatkan bahwa pelantikan bukan sekadar pengukuhan struktur, melainkan peneguhan amanah dan tanggung jawab untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat.

“Momentum pelantikan ini bukan sekadar seremoni pergantian atau pengukuhan kepengurusan. Lebih dari itu, pelantikan merupakan peneguhan amanah, tanggung jawab, dan komitmen untuk melanjutkan khidmat kepada umat, bangsa, dan daerah,” tutur Sanusi.

Ia juga berharap pengurus MWCNU dan ranting NU di Ampelgading terus menjaga kerukunan di tengah perbedaan pilihan, pandangan, dan kepentingan. Nilai moderasi beragama serta prinsip Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah diharapkan diwujudkan melalui kegiatan sosial yang nyata.

Dengan masa khidmat 2026–2031, pekerjaan MWCNU Ampelgading tidak berhenti pada menjaga keberlangsungan organisasi. Kepengurusan baru juga menghadapi tantangan untuk menerjemahkan kekuatan sosial NU menjadi program produktif, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kemandirian ekonomi umat. (Suseno/Ra Indrata)