MALANG POST – Pemerintah Kota Batu, meningkatkan kuota penerima beasiswa Program 1.000 Sarjana menjadi sedikitnya 600 mahasiswa, pada rancangan KUA-PPAS 2027 di Kota Batu, Senin (14/9/2026), guna memperluas akses pendidikan tinggi dan memperkuat kualitas sumber daya manusia daerah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu kembali memperkuat Program 1.000 Sarjana pada 2027. Kuota penerima beasiswa pendidikan tinggi tersebut ditargetkan naik menjadi sedikitnya 600 mahasiswa.
Rencana tersebut masuk dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Program pendidikan tersebut tetap dipertahankan meskipun ruang fiskal Kota Batu semakin terbatas.
Wali Kota Batu, Nurochman, mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu arah belanja daerah pada tahun depan. Program 1.000 Sarjana menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat Kota Batu dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Penguatan SDM menjadi salah satu arah belanja kita,” kata Cak Nur, sapaan akrab Nurochman, Senin (14/9/2026).
1000 SARJANA: Pemkot Batu menargetkan kenaikan penerima manfaat program 1000 sarjana pada tahun 2027 mendatang. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Target penerima pada 2027 tersebut meningkat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Pada 2025, Program 1.000 Sarjana menyasar 273 mahasiswa dengan anggaran sekitar Rp1.700.000.000. Jumlahnya kemudian bertambah menjadi 400 mahasiswa pada 2026 dengan alokasi anggaran mencapai Rp5.600.000.000.
Pada tahun depan, kuota kembali ditambah. Sedikitnya 600 mahasiswa ditargetkan mendapatkan dukungan pendidikan melalui program tersebut.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Batu dalam memilah belanja agar anggaran yang tersedia tetap memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Selain pendidikan, arah belanja 2027 juga menempatkan desa sebagai salah satu fokus intervensi. Penguatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui penyediaan fasilitas publik, sektor pertanian, UMKM, hingga pengembangan potensi lokal.
Salah satunya melalui program Smart and Integrated Farming di Desa Giripurno. Program tersebut dirancang dengan memanfaatkan aset pemerintah seluas 2,8 hektare.
Konsepnya mengintegrasikan tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan pengelolaan limbah. Kawasan tersebut juga diarahkan menjadi lokasi percontohan sekaligus sarana edukasi pertanian.
Pemkot Batu juga menyiapkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk membantu desa menangani kebutuhan yang lebih spesifik. Skema ini berbeda dengan tambahan Alokasi Dana Desa (ADD).
BKK diberikan berdasarkan kebutuhan tertentu yang diajukan oleh pemerintah desa. Dengan pola tersebut, intervensi APBD diharapkan lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Tidak ada tambahan ADD. Jadi, Pemkot menerbitkan keputusan bantuan bernilai tertentu kepada desa untuk tujuan yang sangat konkret dan spesifik,” jelasnya.
Dengan arah kebijakan tersebut, APBD 2027 tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik berskala kota. Sebagian belanja juga diarahkan agar lebih dekat dengan kebutuhan warga, mulai dari akses pendidikan hingga penguatan ekonomi di tingkat desa. (Ananto Wibowo)
