UB Perkuat Zona Integritas Melalui Sosialisasi Konflik Kepentingan & IPAK 2026

MALANG POST – Universitas Brawijaya menggelar sosialisasi PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan sekaligus pengisian Survei IPAK 2026 di Fakultas Ilmu Budaya UB, Malang, Kamis (1/10/2026), untuk memperkuat komitmen Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Universitas Brawijaya (UB) terus memperkuat komitmen institusional dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui sosialisasi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan sekaligus pengisian Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Reformasi Birokrasi UB tersebut berlangsung di Aula A Lantai 2 Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UB, Kamis (1/10/2026). Perhelatan ini menjadi pilar penting dalam mengakselerasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju penetapan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum., menegaskan vitalnya pemahaman seluruh sivitas akademika terhadap penanganan potensi benturan kepentingan. Menurutnya, pemahaman mendalam tersebut menjadi benteng agar setiap perumusan kebijakan maupun layanan publik di lingkungan UB dijalankan secara objektif dan akuntabel.

“Pengelolaan konflik kepentingan merupakan fondasi utama dalam merawat tata kelola perguruan tinggi yang bersih. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap seluruh unit kerja di lingkungan UB dapat memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2024,” ujar Ngesti, Kamis (1/10/2026).

Selain menerima materi sosialisasi, para peserta juga berpartisipasi langsung mengisi Survei IPAK 2026. Survei ini menjadi instrumen evaluasi berkala untuk memotret persepsi riil sivitas akademika terhadap efektivitas program pencegahan korupsi di institusi. Hasil survei akan dijadikan pijakan pembenahan sistem dan penyemaian budaya integritas secara berkelanjutan.

Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, SH., M.Hum., saat memberikan sambutan dalam sosialisasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kamis, 1 Oktober 2026 (Foto: M. Abd. Rachman Rozzi/Malang Post)

Akselerasi Pembangunan Zona Integritas di UB juga mendapatkan pengawalan langsung dari Rektor UB, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D., Med.Sc. Ia menegaskan bahwa penerapan ZI wajib dijalankan secara masif dan merata di seluruh fakultas maupun unit kerja penunjang.

Saat ini, sejumlah fakultas di UB tengah menjalani tahapan penelaahan berkas serta evaluasi lapangan (visitasi) oleh Tim Penilai Nasional KemenPAN-RB dalam proses verifikasi predikat WBK. Prof. Widodo menekankan bahwa Pembangunan ZI tidak boleh sekadar berhenti pada pemenuhan kelengkapan dokumen administratif di atas kertas.

Lebih dari itu, ZI harus mampu mentransformasi pola pikir (transform mindset) serta budaya kerja seluruh sivitas akademika dalam memberikan pelayanan publik yang ramah, transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Komitmen pimpinan UB dalam memusnahkan praktik rasuah semakin diperkuat dengan terpilihnya UB dalam program nasional Ekosistem Integritas Perguruan Tinggi. UB ditunjuk secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu percontohan (pilot project) nasional pengembangan ekosistem antikorupsi di kampus.

Dari sisi modernisasi pelayanan publik, jajaran rektorat UB juga tengah melakukan pengintegrasian Unit Layanan Terpadu (ULT) dan Pusat Layanan Terpadu (PLT). Peningkatan fasilitas ini dirancang untuk menghadirkan sistem pelayanan satu pintu yang responsif, terintegrasi secara digital, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Melalui penguatan pengelolaan konflik kepentingan, pelaksanaan survei antikorupsi, masifikasi ZI, hingga transformasi tata kelola layanan publik, UB optimis mampu menciptakan budaya kerja bersih yang kokoh. Upaya sistematis ini menjadi jalan lapang bagi UB dalam meraih predikat WBK serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (M. Abd. Rachman Rozzi-Januar Triwahyudi)