TEMUI PENDEMO: Kepala Dishub Kota Malang, Saleh Widjaja Putra ditemani Kasat Pol PP dan seorang perwira Satlantas Polresta Makota, saat menemui massa pendemo di ruangan rapat Dishub, Senin (28/09/2026). (Foto: Iwan Kaconk/Malang Post)
MALANG POST – Ratusan sopir angkutan kota (angkot) yang tergabung dalam Front Aliansi Sopir Angkutan Malang Raya (ASAM), menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dishub dan Gedung DPRD Kota Malang, menuntut transparansi dana kompensasi operasional Bus Trans Jatim Koridor 1, Senin (28/9/2026).
Hadirnya moda transportasi massal modern, di sebuah kawasan perkotaan kerap membawa dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang. Di satu sisi masyarakat menyambut gembira kenyamanan bus baru, namun di sisi lain, para pengemudi angkutan konvensional berjuang setengah mati, agar dapur rumah tangga mereka tidak padam.
Gejolak piring nasi itulah yang mendasari aksi turun ke jalan di Kota Malang.
Massa aksi dari Front ASAM mengepung Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, di kawasan Arjosari pada Senin (28/9/2026) pagi.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Front ASAM, Budi Andri Yanto, melontarkan tudingan pedas terkait guliran dana kompensasi bagi sopir angkot dari Pemprov Jatim, yang dinilai tidak transparan.
SEMPAT MACET: Kondisi di seputaran Arjosari sempat alami kemacetan cukup panjang, akibat aksi demo dari Front ASAM. (Foto: Iwan Kaconk/Malang Post)
Andri menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyembunyikan informasi kepastian pencairan dana kompensasi tersebut.
Tudingan Andri mengarah pada oknum pengurus Organda, sebagian kecil pengurus lyn angkot, hingga oknum pejabat di dinas terkait.
“Kami merasakan ada pihak-pihak tertentu sengaja menyembunyikan informasi tersebut. Oknum di pemerintah yang berwenang atas dana kompensasi pun sepertinya ikut tutup mulut,” tegas Budi Andri Yanto, Senin (28/9/2026).
Dalam aksinya, Andri menyodorkan lima poin tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Malang.
Pertama, menagih realisasi penuh hasil notulensi kesepakatan bersama pada Juli 2026 lalu.
Kedua, mendesak evaluasi menyeluruh atas operasional Koridor 1 Bus Trans Jatim secara transparan.
Ketiga, menjamin rasa keadilan ekonomi bagi seluruh pengemudi angkot tanpa terkecuali.
Keempat, membongkar dokumen blueprint pengembangan Trans Jatim ke depan yang dinilai tertutup.
Kelima, menuntut keterlibatan sopir angkot secara adil dan merata dalam skema transportasi integrasi.
Andri mendesak Pemprov Jatim dan Pemkot Malang, memikirkan nasib ekonomi 494 sopir beserta pemilik angkot yang terdampak langsung oleh jalur rute Trans Jatim.
“Berikan kami kepastian perlindungan hukum dan sosial. Nasib ekonomi keluarga wajib kami tanggung setiap hari,” seru Andri di tengah kerumunan massa.
NGASO: Sebagian peserta demo istirahat dan santai, menunggu di tepi Jalan Raya Raden Intan, Arjosari. (Foto: istimewa)
Menanggapi tuduhan tersebut, Kepala Dishub Kota Malang, Saleh Widjaja Putra, menegaskan bahwa Pemkot Malang, telah mengakomodir aspirasi sopir angkot secara konkret.
Salah satu skema kompensasi yang direalisasikan adalah perekrutan sopir angkot, untuk menjalankan program Angkot Pelajar Gratis serta rekrutmen pengemudi Bus Trans Jatim.
“Mengenai tudingan kurang transparansi, kami persilakan untuk membuktikannya. Ekonomi sopir angkot sedikit banyak sudah kita bantu, lewat program angkot pelajar buat menafkahi keluarga,” jawab Saleh Widjaja tenang.
Saleh mengklaim kehadiran Bus Trans Jatim Koridor 1, telah membawa manfaat luas bagi publik Malang Raya dan tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat umum.
Usai melayangkan orasi di Arjosari, konvoi massa Front ASAM bergeser menuju Bundaran Tugu dan merapat di gedung DPRD Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, sempat menemui massa aksi sejenak sebelum akhirnya meninggalkan lokasi.
Sementara itu, Pj Sekda Kota Malang, Dandung Djulharjanto, yang dikonfirmasi wartawan di lokasi memberikan tanggapan diplomatis dan menyatakan akan mengkaji kembali seluruh tuntutan para sopir angkot. (Iwan Kaconk/Ra Indrata)
