Reses Saifudin Zuhri di Mangliawan Bahas Pendidikan Berkarakter dan Akses Program PIP

MALANG POST – Pendidikan menjadi salah satu pintu masuk untuk membangun generasi yang berkualitas. Hal itu pula yang mengemuka dalam kegiatan reses Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Saifudin Zuhri, S.H.I., di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jumat (25/9/2026).

Reses tersebut mengangkat sosialisasi bertema “Pendidikan Berkarakter: Kunci Membangun Generasi Emas”. Forum itu menjadi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan pendidikan dan program bantuan pendidikan bagi masyarakat.

Saifudin Zuhri yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu tidak dapat hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut karena harus menghadiri agenda lain yang berlangsung bersamaan.

Permohonan maaf disampaikan Saifudin melalui video sambutan yang diputar dalam kegiatan reses.

“Mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak bisa hadir dalam acara reses di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, karena ada acara yang harus saya hadiri. Saya meminta tolong yang mewakili bisa mencatat aspirasi warga masyarakat,” ujar Saifudin dalam video tersebut.

Dalam kegiatan itu, Saifudin diwakili Prasetyo Marhen, S.H., selaku Tenaga Ahli (TA) Pendopo Aspirasi Anggota DPR RI Dr. Ahmad Basarah, S.H., M.H.

Pendidikan Dimulai dari Keluarga

Dalam sambutannya, Prasetyo Marhen mengatakan pendidikan karakter membutuhkan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Menurut dia, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Orang tua tidak hanya perlu memastikan anak mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan dan perkembangan anak.

“Pendidikan diawali dari keluarga, sekolah, dan lingkungan di masyarakat. Kita sebagai orang tua harus bisa mengawasi anak-anak kita. Dengan adanya perhatian, pengawasan, dan pendidikan yang layak, maka kita semua dapat menciptakan generasi emas yang berkarakter,” kata Marhen.

Dia menilai kegiatan reses menjadi sarana strategis bagi anggota legislatif untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan.

Terlebih di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan, beban biaya pendidikan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.

“Dengan kegiatan reses ini bisa menjadi sarana strategis bagi anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituen di daerah pemilihan,” ujarnya saat diwawancarai Malang Post.

Dorong Sinergi Program PIP

Salah satu program yang disoroti dalam kegiatan tersebut adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Marhen mengatakan program tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Dia menyebut anggota DPR RI memiliki peran dalam menyambungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk program pendidikan yang berada di bawah Kementerian Pendidikan.

“Pak Ahmad Basarah selaku anggota DPR RI bisa menyambungkan kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan sehingga PIP bisa turun. Setiap tahunnya, Pak Basarah bisa menyalurkan kepada 24 ribu penerima Program Indonesia Pintar,” ujarnya.

Menurut Marhen, sinergi antara anggota DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Timur, serta DPRD kabupaten atau kota diperlukan agar program pendidikan tersebut dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Dia juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran PIP. Bantuan yang diterima masyarakat harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan tidak boleh dipotong.

“Saat masyarakat yang menerima PIP ini tidak ada potongan sama sekali, dan uangnya harus digunakan untuk keperluan sekolah. Sinergitas petugas partai sangat diperlukan agar program ini berjalan dan diterima oleh masyarakat,” terangnya.

Aspirasi Bisa Berkembang

Marhen mengatakan aspirasi yang muncul dalam kegiatan di Desa Mangliawan untuk sementara lebih banyak berkaitan dengan sektor pendidikan. Namun, menurut dia, tidak menutup kemungkinan aspirasi lain akan muncul seiring kebutuhan masyarakat.

Program pemerintah pusat yang dapat diakses masyarakat juga perlu terus disampaikan agar informasi mengenai bantuan dan kebijakan tidak berhenti di tingkat pusat.

“Seperti Bantuan Presiden (Banpres), yang distributornya adalah teman-teman di DPR RI dari Komisi XIII yang mitra kerjanya adalah Mensesneg. Itu sudah berjalan di wilayah Malang Raya,” ungkapnya.

Dia berharap komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat dapat terus berlangsung sehingga persoalan yang muncul di tingkat bawah dapat disampaikan dan dicarikan jalur penyelesaiannya melalui kebijakan pemerintah.

Kegiatan reses di Desa Mangliawan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Sejumlah elemen masyarakat hadir, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, pemuda, hingga kalangan pendidik.

Forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan, sekaligus memperkuat komunikasi antara masyarakat dengan wakilnya di lembaga legislatif. (Bagus Yudistira/Ra Indrata)