Kekuasaan Harus Bermartabat, Pakar Komunikasi UB Kritik Etika Pemberhentian Purbaya

MALANG POST – Pakar komunikasi kepemimpinan Universitas Brawijaya, Assoc. Prof. Maulina Pia Wulandari, Ph.D., mengkritik etika pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan melalui sambungan telepon saat menjalankan tugas negara, Rabu (16/9/2026), dengan menekankan pentingnya menjaga martabat manusia dalam berkuasa.

Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan menjadi perhatian publik. Sorotan tersebut muncul bukan hanya karena perubahan posisi strategis di kabinet, melainkan juga akibat cara pemberhentian tersebut dikomunikasikan.

Purbaya diketahui menerima telepon dan meninggalkan rapat parlemen beberapa jam sebelum Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Sehari setelah pergantian tersebut, Purbaya mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya mengetahui pemberhentiannya melalui sambungan telepon dari Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, Assoc. Prof. Maulina Pia Wulandari, Ph.D., menilai bahwa persoalan tersebut perlu dilihat bukan dari kewenangan Presiden dalam mengganti anggota kabinet, melainkan dari perspektif etika komunikasi kepemimpinan.

“Saya tidak mempersoalkan kewenangan Presiden untuk mengangkat atau memberhentikan seorang menteri. Itu merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, yang saya kritisi adalah cara pemberhentian tersebut dikomunikasikan,” katanya.

Menurut Pia, pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan melalui telepon menjadi bermasalah ketika pejabat yang bersangkutan pada saat itu masih menjalankan tugas resmi negara.

“Bagi saya, memberhentikan seseorang melalui telepon ketika ia sedang menjalankan tugas resmi merupakan praktik komunikasi kepemimpinan yang sangat tidak etis. Kewenangan untuk memberhentikan seseorang tidak menghilangkan kewajiban seorang pemimpin untuk tetap menghormati martabat orang yang dipimpinnya,” tegasnya.

Pakar kehumasan politik (political public relations) tersebut menjelaskan bahwa dalam perspektif komunikasi kepemimpinan (leadership communication), publik tidak hanya melihat keputusan yang dibuat pemimpin, melainkan juga bagaimana keputusan tersebut disampaikan kepada publik.

Cara seorang pemimpin berkomunikasi, menurutnya, menghasilkan pesan simbolik mengenai bagaimana kekuasaan digunakan dan bagaimana orang-orang di dalam struktur kekuasaan diperlakukan.

“Ketika seorang pejabat masih menjalankan tugas negara kemudian mengetahui pemberhentiannya melalui telepon, publik tidak hanya melihat sebuah pergantian jabatan. Publik juga membaca bagaimana kekuasaan memperlakukan manusia,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurut Pia, efektivitas atau legalitas sebuah keputusan tidak boleh dipisahkan dari dimensi etika dalam proses komunikasinya. Semakin tinggi posisi seorang pemimpin dan semakin besar kewenangan yang dimilikinya, semakin tinggi pula standar komunikasi kepemimpinan yang semestinya ditunjukkan kepada publik.

Pia menilai persoalan yang lebih besar justru muncul apabila cara berkomunikasi seperti ini dianggap sebagai hal yang wajar dalam praktik kepemimpinan. Pemimpin tertinggi, menurutnya, tidak hanya menghasilkan kebijakan dan keputusan. Perilaku mereka juga memiliki daya teladan karena dapat membentuk persepsi mengenai tindakan yang dianggap wajar dalam menggunakan kekuasaan.

“Yang saya khawatirkan bukan hanya apa yang terjadi pada seorang menteri hari ini. Ketika praktik komunikasi dari pucuk kepemimpinan dianggap wajar, cara tersebut berpotensi memperoleh pembenaran dan bisa ditiru pada tingkat kepemimpinan lain, baik di pemerintahan, perusahaan, organisasi, maupun institusi pendidikan seperti universitas. Jika ini bisa terjadi pada seorang menteri, hal serupa akan mudah terjadi pada seseorang yang levelnya lebih rendah,” paparnya.

Menurut Pia, persoalan tersebut penting dibicarakan karena relasi atasan dan bawahan tidak pernah semata-mata merupakan relasi kewenangan. Di dalamnya terdapat dimensi penghormatan terhadap manusia, profesionalitas, serta budaya organisasi.

“Pemimpin bukan hanya memberi perintah. Cara ia menggunakan kekuasaan juga memberi teladan. Apa yang dianggap lumrah di pucuk kepemimpinan hari ini dapat menjadi budaya organisasi di kemudian hari,” katanya.

Pia menegaskan bahwa kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk mempertanyakan alasan politik di balik pergantian Menteri Keuangan ataupun hak Presiden untuk melakukan rombak kabinet (reshuffle). Fokus kritiknya semata-mata tertuju pada etika cara sebuah keputusan kekuasaan dikomunikasikan.

“Kekuasaan memberi seseorang kewenangan untuk memberhentikan, tetapi etika menentukan bagaimana manusia seharusnya diperlakukan,” pungkasnya. (M. Abd. Rachman Rozzi-Januar Triwahyudi)