MALANG POST – Wali Kota Batu, Nurochman, menyampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batu di Kota Batu, Kamis (10/9/2026), guna menegaskan komitmen alokasi anggaran daerah yang berfokus pada belanja publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Arah perubahan anggaran Pemkot Batu pada 2026 diminta tidak bergeser dari kepentingan masyarakat. Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan bahwa penyesuaian anggaran harus lebih banyak memperkuat belanja publik, bukan sekadar menambah belanja pegawai.
Hal tersebut disampaikan oleh Cak Nur, sapaan akrab Nurochman, saat menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batu, Kamis (10/9/2026).
Rancangan tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan bersama antara Pemkot dan DPRD Kota Batu sebelum ditetapkan sebagai dasar perubahan APBD 2026. Penyusunannya mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, hasil evaluasi pelaksanaan anggaran hingga triwulan kedua, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
PARIPURNA: Rapat Paripurna perubahan KUA-PPAS 2026 di Gedung DPRD Kota Batu yang turut dihadiri para pelajar. (Foto: Ananto Wibowo/Malang Post)
Cak Nur meminta agar setiap penyesuaian anggaran tetap diarahkan untuk mendukung program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus menunjang pencapaian visi-misi Batu SAE.
“Jangan sampai perubahan kebijakan hanya menambah belanja pegawai, melainkan untuk belanja-belanja yang sifatnya publik dan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah kebutuhan masuk dalam prioritas perubahan anggaran, di antaranya pemenuhan obat dan bahan medis, penguatan infrastruktur pendukung Smart Integrated Farming (SIF), penambahan armada pemadam kebakaran, optimalisasi pengelolaan sampah terpadu, hingga percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang perkotaan yang selaras dengan pembangunan desa.
Menurut Cak Nur, pembahasan bersama DPRD diharapkan dapat menghasilkan perubahan anggaran yang lebih tepat sasaran, terutama untuk memastikan program prioritas tetap berjalan di tengah dinamika kondisi keuangan daerah.
Di sisi lain, ada pemandangan berbeda dalam rapat paripurna tersebut. Sebanyak 81 siswa SMA Negeri 2 Kota Batu turut hadir secara langsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Batu.
Kehadiran para pelajar tersebut bukan sekadar menyaksikan jalannya sidang. Mereka mendapatkan pengalaman langsung mengenai cara pemerintahan daerah bekerja, termasuk proses pembahasan kebijakan antara eksekutif dan legislatif.
Cak Nur mengapresiasi keterlibatan para siswa tersebut. Menurutnya, rapat paripurna dapat menjadi ruang pembelajaran di luar kelas untuk mengenalkan praktik demokrasi secara langsung kepada generasi muda.
Para pelajar tersebut sengaja diajak mengikuti rapat paripurna di dewan sebagai salah satu bentuk pembelajaran berbasis pengalaman langsung (experiential learning), yaitu untuk mengetahui tata cara pengambilan keputusan yang berpihak kepada rakyat antara pihak eksekutif dan legislatif.
Dalam kesempatan tersebut, Cak Nur bersama Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, dan jajaran pimpinan DPRD Kota Batu turut menyapa serta berfoto bersama para siswa.
Melalui pengalaman tersebut, para pelajar diharapkan tidak hanya memahami demokrasi secara teori, melainkan juga melihat secara langsung cara kebijakan publik dibahas dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Keterlibatan pelajar dalam ruang pemerintahan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menumbuhkan generasi muda yang kritis, memahami proses demokrasi, dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah,” pungkasnya. (Ananto Wibowo)
