Oleh: Dahlan Iskan
Setelah libur panjang, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali berjalan. Perubahan yang pasti bisa lebih menghemat anggaran adalah: tidak ada lagi penyediaan MBG di hari Sabtu. Praktis sebulan hanya 20 hari operasional.
Penghematan lain sebenarnya ada: jangan lagi ada MBG untuk siswa SMA. Cukuplah untuk jenjang SD dan SMP. Namun, tampaknya pemerintah masih harus mencari momentum yang tepat untuk menuju ke sana.
Keputusan memberikan MBG hingga jenjang SMA memang tergolong terlalu ambisius. Keadaan ekonomi saat keputusan itu dibuat memang memungkinkan: belum ada eskalasi perang Amerika Serikat dengan Iran. Meski ekonomi dunia kemudian memburuk, MBG untuk siswa SMA sulit dihentikan. Anak yang tahun ini duduk di bangku SMA sudah akan menjadi pemilih pada Pilpres 2029.
Penghematan yang juga bisa segera dilakukan adalah memenuhi kuota “satu dapur untuk 3.000 siswa”.
Sekarang ini masih sedikit dapur yang sanggup melayani 3.000 siswa. Kebanyakan berada di kisaran 2.000 siswa, bahkan ada yang di bawah 1.500 siswa. Padahal, kapasitas semua dapur MBG dirancang untuk 3.000 siswa. Pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) kepada pihak investor pun didasarkan pada perhitungan 3.000 siswa.
Jika penyesuaian itu dilakukan, jumlah dapur bisa jadi akan berkurang drastis. Itu memang penghematan besar, tetapi mengeksekusinya tidak mudah. Investasi sudah telanjur ditanam. Apalagi masih banyak dapur yang sudah siap beroperasi tetapi belum menerima perintah operasional. Di sana sudah ada kepala dapurnya yang dibayar setiap bulan—tetapi menganggur.
Memenuhi kuota 3.000 siswa per dapur memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Misalnya, dengan menambahkan sasaran ibu hamil dan anak-anak balita di sekitar lokasi dapur. Memberi makanan bergizi kepada ibu hamil dan balita justru jauh lebih tepat sasaran dibanding kepada anak SMA.
Sebenarnya masih banyak problem operasional sehari-hari di lapangan. Salah satunya seperti yang diceritakan oleh sahabat Disway di bawah ini:
“Saya kebetulan bekerja sebagai ‘satpam’ MBG. Mengawasi dan mendampingi lebih dari 20 dapur, mulai dari proses pembangunan hingga sistem berjalan, guna memastikan seluruhnya sesuai dengan petunjuk teknis (juknis).
Di alam nyata, banyak sekali kendalanya. Semua bersumber dari aturan yang disusun terburu-buru—dipaksa matang sebelum waktunya dan sering berubah arah.
Aturan yang belum teruji di lapangan ini dijalankan oleh para sarjana fresh graduate yang minim pengalaman. Berbekal pelatihan selama satu bulan, ditambah dua bulan latihan baris-berbaris serta simulasi tempur.
Mungkin mereka hafal isi juknis. Namun, gaya komunikasi, strategi manajemen, dan kemampuan penyelesaian masalah (problem solving) mereka kebanyakan masih jauh dari ideal.
Minimnya pengalaman, kebuntuan komunikasi, serta kewenangan kekuasaan membuat kebanyakan dari mereka menjadi arogan. Mereka harus berhadapan dengan mitra yang merasa memiliki beban karena telah mengeluarkan banyak modal. Apalagi mitra tersebut terjerat utang investasi yang harus segera dicicil.
Mereka dengan mudah membuat laporan terjadinya masalah langsung ke BGN, lalu dapur di-suspend.
Ajaibnya, tidak ada aturan pemotongan gaji jika dapur mereka berhenti beroperasi. Maka, laporan kejelekan pihak yayasan mengalir silih berganti tanpa beban. Kepala dapur bertindak selaksa malaikat pencatat amal yang tidak ikut berdosa. Jika dapur di-suspend, mereka tinggal makan gaji buta.
Yang juga aneh adalah tidak adanya jenjang kepangkatan—semuanya flat.
Korcam dan korwil itu hanya sebutan. Sehari-harinya posisi mereka sama saja dengan kepala dapur, hanya mendapatkan tambahan tanggung jawab. Mirip seperti siswa yang ditunjuk menjadi ketua kelas.
Memang ada KPPG yang bertindak seperti guru BK. Namun, jalur pelaporannya tetap harus melalui korcam dan korwil. Sangat sulit lolos tanpa adanya orang dalam.
Di sisi lain, pihak mitra dan yayasan kebanyakan berusaha seirit mungkin dalam membangun fasilitas. Ada yang bentuknya sangat jauh dari standar desain BGN: seadanya, sekenanya, dan tambal sulam di sana-sini. Yang penting bangunan berdiri.
Peralatan pun sama, yang penting ada tanpa memikirkan kualitas. Kecuali bagi yayasan yang bermitra dengan investor besar berteknologi tinggi.
Mengapa yang seperti itu bisa lolos verifikasi?
Mungkin karena tim verifikator di lapangan juga belum pernah melihat bentuk dapur MBG yang ideal seperti yang digambarkan dalam juknis. Hampir semua lokasi yang ditemui adalah rumah atau gudang tua yang dimodifikasi—kecuali dapur MBG milik TNI dan Polri. Faktor lain adalah kejar target kuota yang harus segera terpenuhi kala itu.
Carut-marut ini kemudian berlanjut saat operasional berjalan. Masing-masing pihak merasa paling berjasa dan paling berhak mendapat keuntungan dengan berbagai cara, bahkan jika perlu dengan memaksa.
Sudah cukup sering kita mendengar pengurus yayasan yang didakwa korupsi. Namun, yang sering luput dari pemberitaan adalah oknum kepala dapur itu sendiri.
Di pelosok daerah, posisi mereka sudah seperti ‘raja kecil’. Melakukan dan meminta apa saja sekehendak hati. Banyak di antaranya yang secara terang-terangan meminta bagian dari sisa anggaran belanja. Bahkan, ada pula yang meminta dibelikan sepeda motor.
Belum lagi ulah para makelar dan oknum ormas. Diam-diam kantong mereka bisa paling tebal tanpa ikut menyetor modal.
Makanya, untuk proyek strategis nasional seperti ini, operasional seharusnya dipimpin oleh tokoh yang memiliki rekam jejak kuat dalam perbaikan sistem manajemen serta berintegritas penuh, seperti Bu Susi, Pak Jonan, atau…” (Dahlan Iskan)
