Putar Roda Ekonomi Desa, Dapur MBG di Batu Serap Hasil Tani Lokal hingga Buka Puluhan Lapangan Kerja

MALANG POST – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, mulai memberikan efek berantai (multiplier effect) nyata bagi perputaran ekonomi di Kota Batu. Selain menjamin pemenuhan gizi anak, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Beji, sukses menyerap hasil panen petani lokal, menggerakkan UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto ternyata tidak hanya berfokus pada peningkatan pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Di Kota Batu, program strategis tersebut mulai menunjukkan dampak berantai (multiplier effect) terhadap perputaran ekonomi lokal, mulai dari sektor pertanian, pelaku UMKM, hingga penyerapan tenaga kerja warga sekitar.

​Keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini menjelma menjadi simpul baru penggerak ekonomi desa. Hasil panen petani terserap secara berkala, produk UMKM lokal mendapatkan kepastian pasar, sementara warga sekitar memperoleh kesempatan bekerja sebagai relawan di dapur MBG.

​Kepala SPPG Kota Batu Junrejo Beji II, Ahmad Jalaludin, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen memprioritaskan penggunaan bahan baku pangan dari petani lokal, khususnya yang berada di kawasan Desa Beji dan sekitarnya.

​”Kami mengakomodasi hasil pertanian dari para petani Kota Batu, terutama wilayah Beji. Prinsipnya, selama memenuhi ketentuan kualifikasi dan standar kualitas yang ditetapkan, kami sangat terbuka,” ujarnya, Selasa (21/7/2026).

​Meski demikian, terdapat sejumlah persyaratan administratif yang wajib dipenuhi agar produk pangan dapat masuk ke rantai pasok resmi dapur MBG. Di antaranya, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), produk telur wajib dilengkapi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), serta pelaku UMKM diwajibkan mengantongi sertifikasi halal.

​DAPUR SPPG: Aktivitas di salah satu dapur SPPG di Kota Batu, yang katanya sudah menyerap hasil pertanian dan tenaga kerja lokal. (Foto: Ananto Wibowo / Malang Post)

Menurut Jalaludin, persyaratan standar tersebut terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian petani maupun pelaku usaha kecil. “Kadang prosedur administratif seperti itu menjadi kendala bagi petani. Namun, kami tidak serta-merta menutup akses. Kami terus mendampingi dan mencari solusi agar hasil pertanian lokal tetap bisa terserap,” ungkapnya.

​Selain aspek legalitas, bahan pangan yang dipasok wajib memenuhi kriteria kualitas tinggi. Komoditas sayur dan buah diharuskan dalam kondisi segar, bersih, dan layak konsumsi. “Bahan baku harus fresh dan hiegenis. Karena itu, petani diminta mengirimkan hasil panen sesuai standar teknis yang dibutuhkan dapur,” imbuhnya.

​Dampak positif keberadaan dapur MBG juga dirasakan dari sektor ketenagakerjaan. Jalaludin menyebut, mayoritas relawan yang diberdayakan di dapur berasal dari masyarakat sekitar. Bahkan, sekitar 30 persen di antaranya berasal dari kelompok masyarakat desil 1 dan desil 2 (kategori perekonomian rendah).

​Untuk operasional dapur dengan kapasitas produksi 3.000 porsi per hari, dibutuhkan sekitar 47 orang relawan. Sementara dapur dengan kapasitas 1.000 hingga 2.000 porsi mempekerjakan sekitar 30 sampai 35 relawan. “Khusus operasional dapur di Beji II ini, ada sekitar 40 relawan yang diberdayakan dan mayoritas merupakan warga setempat,” jelasnya.

​Saat ini, dapur SPPG Beji II rutin melayani sekitar 1.900 penerima manfaat yang tersebar di tujuh satuan pendidikan dan empat posyandu.

​Perputaran ekonomi serupa turut dirasakan para pelaku UMKM. Berbagai kebutuhan olahan dapur, mulai bahan pangan protein seperti tempe dan tahu hingga produk pendukung operasional, sebagian besar diserap dari produsen wilayah sekitar.

​Sementara itu, Ketua DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD Gemas) Kota Batu, Naufal Athallah, menilai keberadaan dapur MBG telah menjadi stimulan ekonomi baru bagi para petani. Pihaknya membuka peluang seluas-luasnya bagi petani lokal untuk memasok hasil panen mereka ke seluruh dapur SPPG di Kota Batu.

​”Keberadaan dapur MBG ini sangat menggerakkan ekonomi petani. Kami menyaksikan sendiri bagaimana hasil pertanian lokal kini jauh lebih terserap,” tuturnya.

​Ia mencontohkan, ketika operasional MBG sempat terhenti sementara selama tiga pekan, sejumlah komoditas terpengaruh penurunan harga akibat berkurangnya tingkat serapan pasar. “Saat MBG libur, banyak petani mengeluh. Harga timun, tomat, dan beberapa komoditas hortikultura sempat turun drastis,” katanya.

​Oleh sebab itu, HMD Gemas mendukung penuh kebijakan dapur SPPG yang memprioritaskan bahan baku lokal dan siap menjadi jembatan penghubung antara kelompok tani dengan pengelola dapur.

​Sejumlah komoditas pertanian yang mencatatkan tingkat permintaan tinggi di dapur MBG antara lain sawi, wortel, dan selada. Daun selada bahkan dimanfaatkan sebagai alas makanan higienis agar lauk pauk tidak bersentuhan langsung dengan wadah makan (ompreng).

​Kendati demikian, Naufal mengakui kapasitas produksi pertanian Kota Batu belum sepenuhnya mampu mencukupi seluruh kebutuhan pasokan dapur SPPG yang ada.

​”Beberapa komoditas buah-buahan masih harus didatangkan dari wilayah tetangga. Seperti anggur, melon, dan leci, sebagian masih kami pasok dari supplier di Kabupaten Malang,” pungkasnya. (Ananto Wibowo / Ra Indrata)